Bangladesh Pelajari Penerapan PKH
Rabu, 19 Desember 2018 - 08:33 WIB
Bangladesh Pelajari Penerapan PKH
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Bangladesh berusaha mempelajari pelaksanaan bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) yang berhasil menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.
Mereka mengirimkan delegasi yang terdiri atas 18 orang, dari UNDP, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Komisi Perencanaan, Divisi Kabinet, serta tenaga ahli teknologi dan informasi ke Kementerian Sosial (Kemensos), Senin (17/12).
Delegasi bagian keuangan Bangladesh Md Sayed menyatakan, PKH di Indonesia adalah hal yang luar biasa, dengan cakupan sasaran yang melaju cepat seiring dengan jumlah bantuannya.
“Semula kami terheran-heran. Namun setelah mendapatkan penjelasan, kami menjadi lebih terbuka. Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh PKH akan kami cermati kembali untuk dapat diimplementasikan di Bang ladesh,” kata Sayed.
Para anggota delegasi mempelajari banyak hal, mulai proses menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hingga bantuan teknis dari Bank Dunia.
Mereka mendapat penjelasan bahwa KPM diperoleh dari Basis Data Terpadu yang kemudian di validasi. Langkah selanjutnya ditetapkan sebagai KPM melalui surat keterangan penetapan. Petugas akan terus memantau kondisi para penerima bantuan melalui pemutakhiran data yang dilakukan oleh pendamping.
Delegasi Bangladesh juga mengunjungi contact center PKH dan mencoba melalui ponselnya untuk membuktikan bahwa saluran telepon tersebut berfungsi. International Project Manager Caitlin Bannan terkesan dengan adanya contact center yang baru dibentuk satu tahun lalu, tetapi sudah bisa membantu menyelesaikan berbagai masalah.
Selain Bangladesh, sudah ada 15 negara yaitu Malaysia, Filipina, Timor Leste, Myanmar, Fiji, Papua Nugini, Vietnam, Mongolia, Korea, Laos, Nigeria, Pakistan, Uzbekistan, dan Azerbaijan yang belajar tentang penerapan program bantuan sosial PKH ke Indonesia. (Binti Mufarida)
Mereka mengirimkan delegasi yang terdiri atas 18 orang, dari UNDP, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Komisi Perencanaan, Divisi Kabinet, serta tenaga ahli teknologi dan informasi ke Kementerian Sosial (Kemensos), Senin (17/12).
Delegasi bagian keuangan Bangladesh Md Sayed menyatakan, PKH di Indonesia adalah hal yang luar biasa, dengan cakupan sasaran yang melaju cepat seiring dengan jumlah bantuannya.
“Semula kami terheran-heran. Namun setelah mendapatkan penjelasan, kami menjadi lebih terbuka. Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh PKH akan kami cermati kembali untuk dapat diimplementasikan di Bang ladesh,” kata Sayed.
Para anggota delegasi mempelajari banyak hal, mulai proses menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hingga bantuan teknis dari Bank Dunia.
Mereka mendapat penjelasan bahwa KPM diperoleh dari Basis Data Terpadu yang kemudian di validasi. Langkah selanjutnya ditetapkan sebagai KPM melalui surat keterangan penetapan. Petugas akan terus memantau kondisi para penerima bantuan melalui pemutakhiran data yang dilakukan oleh pendamping.
Delegasi Bangladesh juga mengunjungi contact center PKH dan mencoba melalui ponselnya untuk membuktikan bahwa saluran telepon tersebut berfungsi. International Project Manager Caitlin Bannan terkesan dengan adanya contact center yang baru dibentuk satu tahun lalu, tetapi sudah bisa membantu menyelesaikan berbagai masalah.
Selain Bangladesh, sudah ada 15 negara yaitu Malaysia, Filipina, Timor Leste, Myanmar, Fiji, Papua Nugini, Vietnam, Mongolia, Korea, Laos, Nigeria, Pakistan, Uzbekistan, dan Azerbaijan yang belajar tentang penerapan program bantuan sosial PKH ke Indonesia. (Binti Mufarida)
(nfl)
