Konjen RI Dampingi PATUHI Temui Wamen Haji Arab Saudi
Konjen RI Dampingi PATUHI Temui Wamen Haji Arab Saudi
A
A
A
RIYADH - Didampingi Konsulat Jenderal (Konjen) Republik Indonesia di Jeddah Dr Muhammad Hery Saripudin, jajaran pengurus Permusyawaratan Antarsyarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) diterima oleh Wakil Menteri (Wamen) Haji bidang Umrah Kerajaan Arab Saudi Dr Azis Wazzan di Kantornya di Jeddah, pada Minggu (16/12).
Dalam pertemuan itu, PATUHI pun menyampaikan aspirasi calon jamaah Umrah Indonesia terkait kebijakan pemberlakuan rekam biometrik (sidik jari dan retina mata) pertanggal (17/12/2018) oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagai persyaratan pengurusan visa yg dinilai sangat memberatkan calon jamaah Indonesia. Pasalnya, kantor VFS Tasheel yang ditunjuk sebagai operator, saat ini hanya ada dibeberapa provinsi dan kota besar di Indonesia saja, dan tidak mencakup seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia.
Ketua Harian PATUHI Artha Hanif dalam pertemuan itu menyampaikan, permasalahan yang timbul bagi calon jamaah umrah akibat pemberlakuan rekam data biometrik, khususnya calon jamaah yang berasal dari daerah yang memiliki kendala geografis adalah timbulnya biaya tambahan untuk pengurusan rekam biometrik oleh VFS Tasheel.
"80 % jamaah umrah datang dari daerah yang memiliki keterbatasan akses, biaya, dan jarak tempuh menuju lokasi kantor VFS Tasheel, serta faktor usia tua yang bervariatif. Sehingga, hal ini menjadi beban tersendiri bagi calon jamaah tersebut," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Sindonews.
Mengingat VFS Thaseel belum memiliki kantor diseluruh kabupaten/kota, sebagai solusinya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PATUHI Muharom Ahmad mengusulkan, agar perekeman data biometrik sebaiknya dilakukan di empat bandara keberangkatan Umrah saja yakni Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan. "Sehingga, dengan demikian, jamaah tidak lagi harus bolik-balik menghabiskan waktu dan biaya tambahan," ujarnya.
Ditambahkan, Dewan Pembina PATUHI Abdul Azis Taba yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menambahkan, untuk penerbitan visa yang telah memiliki Ministry of Foreign Affair (MOFA), jangan dulu diwajibkan rekam data biometrik per tanggal (17/12). "Karena hal ini krn hal ini akan berdampak pada potensi gagal berangkat jika proses rekam data biometriknya terlambat. Khususnya dari daerah yang memiliki kendala kapasitas alat dan kantor di daerah yang memiliki keterbatasan akses," tambahnya.
Sementara itu, Wamen Haji bidang Umrah Kerajaan Arab Saudi Dr Azis Wazzan berterima kasih atas penyampaian aspirasi tersebut, sehingga proses perekaman data biometrik nantinya bisa berjalan baik. Ia pun berjanji untuk segera meneruskan hasil pertemuan ini ke Kementerian Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi.
Menutup pertemuan itu, Konjen RI menyampaikan terima kasihnya atas upaya Wamen Haji Saudi mau memahami dan mencari solusi terkait hal ini, sekaligus menandakan persahabatan yang erat antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi.
Dalam pertemuan itu, PATUHI pun menyampaikan aspirasi calon jamaah Umrah Indonesia terkait kebijakan pemberlakuan rekam biometrik (sidik jari dan retina mata) pertanggal (17/12/2018) oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagai persyaratan pengurusan visa yg dinilai sangat memberatkan calon jamaah Indonesia. Pasalnya, kantor VFS Tasheel yang ditunjuk sebagai operator, saat ini hanya ada dibeberapa provinsi dan kota besar di Indonesia saja, dan tidak mencakup seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia.
Ketua Harian PATUHI Artha Hanif dalam pertemuan itu menyampaikan, permasalahan yang timbul bagi calon jamaah umrah akibat pemberlakuan rekam data biometrik, khususnya calon jamaah yang berasal dari daerah yang memiliki kendala geografis adalah timbulnya biaya tambahan untuk pengurusan rekam biometrik oleh VFS Tasheel.
"80 % jamaah umrah datang dari daerah yang memiliki keterbatasan akses, biaya, dan jarak tempuh menuju lokasi kantor VFS Tasheel, serta faktor usia tua yang bervariatif. Sehingga, hal ini menjadi beban tersendiri bagi calon jamaah tersebut," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Sindonews.
Mengingat VFS Thaseel belum memiliki kantor diseluruh kabupaten/kota, sebagai solusinya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PATUHI Muharom Ahmad mengusulkan, agar perekeman data biometrik sebaiknya dilakukan di empat bandara keberangkatan Umrah saja yakni Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan. "Sehingga, dengan demikian, jamaah tidak lagi harus bolik-balik menghabiskan waktu dan biaya tambahan," ujarnya.
Ditambahkan, Dewan Pembina PATUHI Abdul Azis Taba yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menambahkan, untuk penerbitan visa yang telah memiliki Ministry of Foreign Affair (MOFA), jangan dulu diwajibkan rekam data biometrik per tanggal (17/12). "Karena hal ini krn hal ini akan berdampak pada potensi gagal berangkat jika proses rekam data biometriknya terlambat. Khususnya dari daerah yang memiliki kendala kapasitas alat dan kantor di daerah yang memiliki keterbatasan akses," tambahnya.
Sementara itu, Wamen Haji bidang Umrah Kerajaan Arab Saudi Dr Azis Wazzan berterima kasih atas penyampaian aspirasi tersebut, sehingga proses perekaman data biometrik nantinya bisa berjalan baik. Ia pun berjanji untuk segera meneruskan hasil pertemuan ini ke Kementerian Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi.
Menutup pertemuan itu, Konjen RI menyampaikan terima kasihnya atas upaya Wamen Haji Saudi mau memahami dan mencari solusi terkait hal ini, sekaligus menandakan persahabatan yang erat antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi.
(nfl)
Explore More