Alokasi PKH Naik Hampir 100%, Angka Kemiskinan Ditarget Turun 9%
Selasa, 11 Desember 2018 - 12:09 WIB
Alokasi PKH Naik Hampir 100%, Angka Kemiskinan Ditarget Turun 9%
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) optimistis angka kemiskinan pada 2019 mendatang semakin turun. Pada akhir 2019 diperkirakan bisa mencapai 9,5% atau bahkan bisa sampai 9%.
Syaratnya, program-program sosial, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH) dijalankan dengan komitmen dan disiplin tinggi. Apalagi pada tahun 2019, pemerintah menaikkan anggaran PKH menjadi Rp32,65 triliun atau naik hampir 100% jika dibandingkan tahun 2018.
“Saya yakin, insya Allah angka kemiskinan pada 2019 mendatang akan semakin turun. Pada akhir Desember 2019, angka kemiskinan bisa 9,5% atau bahkan mencapai 9%. Namun, ada syaratnya, yakni menjalankan program sosial, salah satunya PKH dengan komitmen dan disiplin tinggi,”kata Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita usai menghadiri Jambore PKH yang berlangsung di Wana Wisata, Baturraden, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (11/9/2018).
Menurut Agus, pemerintah terus berupaya mengatasi kemiskinan. Misalnya dengan menggulirkan berbagai program, antara PKH dan bantuan pangan nontunai (BPNT) yang berkontribusi besar dalam menurunkan angka kemiskinan.
“Terbukti, berdasarkan data Maret lalu, angka kemiskinan menjadi satu digit, yakni 9,82 persen yang merupakan pertama kali dan terendah dalam sejarah. Oleh karena itu pemerintah terus meningkatkan sasaran jumlah keluarga penerima manfaat (KPM),” tuturnya.
Mensos mengatakan, pada 2015 lalu KPM tercatat baru mencapai 3,5 juta, kemudian ditingkatkan menjadi 6 juta KPM dan naik lagi menjadi 10 juta KPM. Alokasi anggaran juga terus ditingkatkan.
“Misalnya untuk tahun 2018, alokasi anggaran PKH mencapai Rp19,3 triliun, maka pada 2019 mendatang alokasinya meningkat menjadi Rp32,65 triliun atau meningkat hampir dua kali lipat,” tuturnya.
Menurut Agus, hal itu menunjukkan komitmen kuat dari Presiden Joko Widodo yang terus memperluas jangkauan PKH dari 3,5 Juta menjadi 10 Juta KPM dalam empat tahun terakhir.l
“Kami juga berharap supaya para penerima PKH akan dapat menggunakan bantuan selain memenuhi kebutuhan pangan, perbaikan gizi dan kebutuhan sekolah anak anaknya, bisa digunakan untuk tambahan modal usaha. Kalau anak-anak sehat, pintar dan usaha lancar, maka akan lepas dari PKH. Karena sesungguhnya masih banyak keluarga lain yang tersebar di seluruh Indonesia membutuhkan PKH,”tuturnya.
Salah seorang keluarga penerima PKH, Suriyah mengungkapkan PKH telah membantu kehidupannya. Saat ini usahanya maju dan dirinya tidak lagi menjadi penerima PKH.
“Dulu saya adalah penjual susu kedelai di daerah Cilongok. Kemudian, saya mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah. Sebagai penerima, saya gunakan uang tersebut untuk kebutuhan sekolah dan sebagian untuk modal usaha penjualan bandeng presto. Alhamdulillah saat ini berhasil. Saya mendapatkan keuntungan Rp100 ribu setiap hari, karena per hari omsetnya sekitar Rp1 juta. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi dan Pak Mensos dan saat ini saya sudah lepas sebagai penerima PKH,” tuturnya.
Mensos juga mengungkapkan resa senangnya terhadap pelaksanaan Jambore PKH se-Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Kegiatan tersebut telah melahirkan jalinan keakraban antar SDM-PKH di dua kabupaten.
"Kegiatan ini sangat positif, menunjukkan bagaimana SDM PKH ini berkerja secara profesional,"kata mensos.
Semakin profesionalnya SDM PKH, dikatakan Mensos tidak menutup kemungkinan akan ditingkatkan status kepegawaiannya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada tahun 2019.
"Tentunya mereka harus melewati tahapan seleksi lagi untuk bisa memenuhi P3K sesuai yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018. Seleksinya kita harapkan pada 2019," kata Mensos.
Syaratnya, program-program sosial, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH) dijalankan dengan komitmen dan disiplin tinggi. Apalagi pada tahun 2019, pemerintah menaikkan anggaran PKH menjadi Rp32,65 triliun atau naik hampir 100% jika dibandingkan tahun 2018.
“Saya yakin, insya Allah angka kemiskinan pada 2019 mendatang akan semakin turun. Pada akhir Desember 2019, angka kemiskinan bisa 9,5% atau bahkan mencapai 9%. Namun, ada syaratnya, yakni menjalankan program sosial, salah satunya PKH dengan komitmen dan disiplin tinggi,”kata Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita usai menghadiri Jambore PKH yang berlangsung di Wana Wisata, Baturraden, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (11/9/2018).
Menurut Agus, pemerintah terus berupaya mengatasi kemiskinan. Misalnya dengan menggulirkan berbagai program, antara PKH dan bantuan pangan nontunai (BPNT) yang berkontribusi besar dalam menurunkan angka kemiskinan.
“Terbukti, berdasarkan data Maret lalu, angka kemiskinan menjadi satu digit, yakni 9,82 persen yang merupakan pertama kali dan terendah dalam sejarah. Oleh karena itu pemerintah terus meningkatkan sasaran jumlah keluarga penerima manfaat (KPM),” tuturnya.
Mensos mengatakan, pada 2015 lalu KPM tercatat baru mencapai 3,5 juta, kemudian ditingkatkan menjadi 6 juta KPM dan naik lagi menjadi 10 juta KPM. Alokasi anggaran juga terus ditingkatkan.
“Misalnya untuk tahun 2018, alokasi anggaran PKH mencapai Rp19,3 triliun, maka pada 2019 mendatang alokasinya meningkat menjadi Rp32,65 triliun atau meningkat hampir dua kali lipat,” tuturnya.
Menurut Agus, hal itu menunjukkan komitmen kuat dari Presiden Joko Widodo yang terus memperluas jangkauan PKH dari 3,5 Juta menjadi 10 Juta KPM dalam empat tahun terakhir.l
“Kami juga berharap supaya para penerima PKH akan dapat menggunakan bantuan selain memenuhi kebutuhan pangan, perbaikan gizi dan kebutuhan sekolah anak anaknya, bisa digunakan untuk tambahan modal usaha. Kalau anak-anak sehat, pintar dan usaha lancar, maka akan lepas dari PKH. Karena sesungguhnya masih banyak keluarga lain yang tersebar di seluruh Indonesia membutuhkan PKH,”tuturnya.
Salah seorang keluarga penerima PKH, Suriyah mengungkapkan PKH telah membantu kehidupannya. Saat ini usahanya maju dan dirinya tidak lagi menjadi penerima PKH.
“Dulu saya adalah penjual susu kedelai di daerah Cilongok. Kemudian, saya mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah. Sebagai penerima, saya gunakan uang tersebut untuk kebutuhan sekolah dan sebagian untuk modal usaha penjualan bandeng presto. Alhamdulillah saat ini berhasil. Saya mendapatkan keuntungan Rp100 ribu setiap hari, karena per hari omsetnya sekitar Rp1 juta. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi dan Pak Mensos dan saat ini saya sudah lepas sebagai penerima PKH,” tuturnya.
Mensos juga mengungkapkan resa senangnya terhadap pelaksanaan Jambore PKH se-Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Kegiatan tersebut telah melahirkan jalinan keakraban antar SDM-PKH di dua kabupaten.
"Kegiatan ini sangat positif, menunjukkan bagaimana SDM PKH ini berkerja secara profesional,"kata mensos.
Semakin profesionalnya SDM PKH, dikatakan Mensos tidak menutup kemungkinan akan ditingkatkan status kepegawaiannya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada tahun 2019.
"Tentunya mereka harus melewati tahapan seleksi lagi untuk bisa memenuhi P3K sesuai yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018. Seleksinya kita harapkan pada 2019," kata Mensos.
(dam)
