LSI: 52% Responden Menilai Korupsi Meningkat

JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil survei mengenai tren persepsi publik tentang korupsi di Indonesia di era Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Berdasarkan hasil survei terhadap 2.000 orang dalam kurun waktu 8-24 Oktober 2018, mayoritas responden menganggap tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi.

"Sebanyak 52 persen responden menilai tingkat korupsi meningkat pada tahun ini. Tetapi, kalau kita bandingkan, tren mereka yang mengatakan meningkat, itu trennya menurun dibanding dua tahun lalu," kata peneliti senior LSI, Burhanuddin Muhtadi, di Hotel Akmani, Menteng Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).

Secara umum, kata Burhanuddin, hasil survei bulan Oktober lalu menunjukan sebanyak 24% responden menilai perilaku koruptif elite politik dan pemerintahan masih tinggi. Sedangkan sebanyak 21% menilai turun.

Kemudian sebanyak 3% responden mengaku tidak tahu mengenai perilaku koruptif elite politik dan aparat pemerintahan.

Survei ini diperoleh dengan cara menyodorkan pertanyaanapakah merupakan hal wajar atau tidak wajar bagi masyarakat memberikan uang, barang, hiburan, hadiah di luar persyaratan untuk memperlancar suatu proses atau sebagai bentuk terima kasih ketika berhubungan dengan instansi pemerintahan.

Burhanuddin pun menunjukan data yang diambilnya di tahun 2016 lalu. Publik yang menilai wajar pemberian suap dan gratifikasi sebesar 30%. Kemudian di tahun 2017 publik yang menilai wajar turun 26%. Adapun di tahun 2018 kembali meningkat menjadi 34%.

"Saya sampaikan dua data. Ini sebagai upaya bersama sebagai bangsa karena bagaimanapun korupsi adalah musuh bersama," tuturnya.

Survei LSI dan ICW dilaksanakan pada 8-24 Oktober 2018 dengan melibatkan 2.000 responden melalui wawancara tatap muka.

Responden dipilih secara acak menggunakan metode multistage Random Sampling. Adapun margin of error sekitar plus minus 2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.