Mardani: Jual Beli Blangko E-KTP Bikin Rakyat Makin Cemas
Jum'at, 07 Desember 2018 - 16:53 WIB
Mardani: Jual Beli Blangko E-KTP Bikin Rakyat Makin Cemas
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR, Mardani Ali Sera menyesalkan terjadinya praktik jual beli blangko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) secara bebas.
Mardani menyebut kasus ini sebagai kejadian luar biasa.“Ini Kejadian luar biasa, dokumen negara bisa beredar di pasaran secara bebas,” kata Mardani dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Jumat (7/12/2018). (Baca juga: Kemendagri Ungkap Penjualan Blangko E-KTP di Toko Online )
Menurut Mardani, harus ada audit terhadap proses pembuatan KTP, mulai dari pemerintah, sampai vendor yang mengerjakan proyek ini.
“Pemerintah melalui BPK atau auditor independen harus segera mengaudit dan menangani secara serius, ayo rakyat juga harus ikut mengkritisi," tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.
Dia juga menyesalkan munculnya isu ini menjelang Pemilu 2019. Semestinya, lanjut dia, pemerintah bisa menyelesaikan masalah ini.
"Rakyat makin dibuat cemas karena bisa dimanfaatkan untuk kejahatan,” kata Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini .
Mardani juga mengingatkan, permasalahan e-KTP bisa berdampak besar membuat besar kisruh pemilihan umum.
“Selain bisa dimanfaatkan untuk tindakan kriminal, masalah KTP el juga berdampak besar terhadap kisruh dan sangkut pemenuhan hak politik warga negara dan bisa dimanfaatkan oknum-oknum untuk menggandakan indentitas,” ujarnya.
Dia mengatakan DPR akan memanggil Kementerian Dalam Negeri untuk menjelaskan permasalahan ini. “Secapatnya Komisi II DPR akan segera memanggil Mendagri untuk menjelaskan masalah ini,” tuturnya.
Mardani menyebut kasus ini sebagai kejadian luar biasa.“Ini Kejadian luar biasa, dokumen negara bisa beredar di pasaran secara bebas,” kata Mardani dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Jumat (7/12/2018). (Baca juga: Kemendagri Ungkap Penjualan Blangko E-KTP di Toko Online )
Menurut Mardani, harus ada audit terhadap proses pembuatan KTP, mulai dari pemerintah, sampai vendor yang mengerjakan proyek ini.
“Pemerintah melalui BPK atau auditor independen harus segera mengaudit dan menangani secara serius, ayo rakyat juga harus ikut mengkritisi," tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.
Dia juga menyesalkan munculnya isu ini menjelang Pemilu 2019. Semestinya, lanjut dia, pemerintah bisa menyelesaikan masalah ini.
"Rakyat makin dibuat cemas karena bisa dimanfaatkan untuk kejahatan,” kata Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini .
Mardani juga mengingatkan, permasalahan e-KTP bisa berdampak besar membuat besar kisruh pemilihan umum.
“Selain bisa dimanfaatkan untuk tindakan kriminal, masalah KTP el juga berdampak besar terhadap kisruh dan sangkut pemenuhan hak politik warga negara dan bisa dimanfaatkan oknum-oknum untuk menggandakan indentitas,” ujarnya.
Dia mengatakan DPR akan memanggil Kementerian Dalam Negeri untuk menjelaskan permasalahan ini. “Secapatnya Komisi II DPR akan segera memanggil Mendagri untuk menjelaskan masalah ini,” tuturnya.
(dam)
