Pemerintah Fasilitasi Kepala Desa Studi Banding ke Luar Negeri
Jum'at, 30 November 2018 - 10:31 WIB
Pemerintah Fasilitasi Kepala Desa Studi Banding ke Luar Negeri
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah pada tahun depan akan memfasilitasi kepala desa, perangkat dan pendamping desa studi banding dan belajar ke luar negeri. Dengan studi banding, kepala desa mendapatkan wawasan luas untuk membangun desanya.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, tahun depan pemerintah akan sangat fokus untuk program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program ini juga berefek terhadap kepala desa, perangkat dan pendamping desa.
Mendes menjelaskan, ketiganya pada tahun depan akan difasilitasi pemerintah untuk studi banding ke luar negeri. "Kita melihat itu bisa membuka visi. Studi banding ini agar mereka bisa belajar ke luar negeri di negara yang lebih maju agar membuka cakrawala dan wawasan," tutur Eko usai membuka Simposium Desa Menjemput Asa dan Deklarasi Program Literasi Desa, Deklarasi Program Desa Bebas Narkoba, Peluncuran Majalah Wanua, di Jakarta, Kamis 29 November 2018.
Dia menjelaskan, saat ini masih dibahas tentang berapa anggaran dan kuota SDM desa yang akan dikirim ke luar negeri. Namun pastinya, kata dia, anggarannya tidak akan memakai dana desa, melainkan ada alokasi anggaran khusus lain.
Kemendes dikatakannya juga akan bekerja sama dengan beberapa badan dunia agar jumlah yang dikirim semakin banyak.
Untuk negara tujuan studi banding, jelasnya, dia mencontohkan Thailand, Vietnam dan Malaysia. Para SDM di desa tersebut nanti bisa belajar bagaimana pengelolaan pertanian dan juga pelaksanaan badan usaha di desa yang berhasil di negara lain.
Dia mencontohkan lembaga the Federal Land Development Authority (Felda) di Malaysia yang mampu mengurangi kemiskinan dari 50% menjadi 1% dalam 30 tahun. "Kami akan kirim juga pegiat desa untuk belajar disana," tuturnya.
Eko mengungkapkan, program dana desa yang digagas pemerintahan Jokowi telah tersebar kesuksesannya ke seluruh dunia. Tercatat sebanyak 23 negara telah dikirim ke Indonesia untuk belajar mengelola dana desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia. Bahkan International Fund Agricultural Development (IFAD) dan juga Bank Dunia telah merujuk Indonesia untuk dijadikan contoh pembangunan desa di dunia.
Ketua Umum Pengurus Besar Nadhaltul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menyambut baik gagasan pemerintah akan memfasilitasi studi banding kepala desa dan perangkat desa lainnya ke luar negeri.
Said mengatakan, Indonesia tidak boleh tertutup akan perkembangan dunia luar. Apa program yang bagus dan sukses di negara maju patut dipelajari oleh bangsa Indonesia.
"Bagus sekali. Memang kita harus saling menyempurnakan. Ayo belajar dari luar apa kemajuan yang mereka miliki kita tiru," tandasnya.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, tahun depan pemerintah akan sangat fokus untuk program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program ini juga berefek terhadap kepala desa, perangkat dan pendamping desa.
Mendes menjelaskan, ketiganya pada tahun depan akan difasilitasi pemerintah untuk studi banding ke luar negeri. "Kita melihat itu bisa membuka visi. Studi banding ini agar mereka bisa belajar ke luar negeri di negara yang lebih maju agar membuka cakrawala dan wawasan," tutur Eko usai membuka Simposium Desa Menjemput Asa dan Deklarasi Program Literasi Desa, Deklarasi Program Desa Bebas Narkoba, Peluncuran Majalah Wanua, di Jakarta, Kamis 29 November 2018.
Dia menjelaskan, saat ini masih dibahas tentang berapa anggaran dan kuota SDM desa yang akan dikirim ke luar negeri. Namun pastinya, kata dia, anggarannya tidak akan memakai dana desa, melainkan ada alokasi anggaran khusus lain.
Kemendes dikatakannya juga akan bekerja sama dengan beberapa badan dunia agar jumlah yang dikirim semakin banyak.
Untuk negara tujuan studi banding, jelasnya, dia mencontohkan Thailand, Vietnam dan Malaysia. Para SDM di desa tersebut nanti bisa belajar bagaimana pengelolaan pertanian dan juga pelaksanaan badan usaha di desa yang berhasil di negara lain.
Dia mencontohkan lembaga the Federal Land Development Authority (Felda) di Malaysia yang mampu mengurangi kemiskinan dari 50% menjadi 1% dalam 30 tahun. "Kami akan kirim juga pegiat desa untuk belajar disana," tuturnya.
Eko mengungkapkan, program dana desa yang digagas pemerintahan Jokowi telah tersebar kesuksesannya ke seluruh dunia. Tercatat sebanyak 23 negara telah dikirim ke Indonesia untuk belajar mengelola dana desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia. Bahkan International Fund Agricultural Development (IFAD) dan juga Bank Dunia telah merujuk Indonesia untuk dijadikan contoh pembangunan desa di dunia.
Ketua Umum Pengurus Besar Nadhaltul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menyambut baik gagasan pemerintah akan memfasilitasi studi banding kepala desa dan perangkat desa lainnya ke luar negeri.
Said mengatakan, Indonesia tidak boleh tertutup akan perkembangan dunia luar. Apa program yang bagus dan sukses di negara maju patut dipelajari oleh bangsa Indonesia.
"Bagus sekali. Memang kita harus saling menyempurnakan. Ayo belajar dari luar apa kemajuan yang mereka miliki kita tiru," tandasnya.
(dam)
