Gerindra: Jokowi Harus Respons Cepat Kasus Baiq Nuril

JAKARTA - Kasus yang dialami mantan guru honorer SMA 7 Mataram, Baiq Nuril menjadi perhatian publik. Salah satunya Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Advokasi, Habiburokhman.

Habiburokhman sangat prihatin dengan kasus Baiq. Perempuan yang diduga mengalami pelecehan justru dijerat dengan Undang Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Dia memastikan kasus yang dialami Baiq Nuril tak akan terjadi bila Prabowo Subianto jadi presiden.

Dia juga memastikan, seperangkat kebijakan hukum akan dibuat untuk melindungi orang lemah.

"Kalau Prabowo-Sandi memimpin negeri ini, kami akan siapkan perangkat kebijakan agar kasus seperti Baiq Nuril tidak terjadi," kata Habiburokhman melalui keterangan tertulis, Senin (19/11/2018). (Baca juga: Dari Aktivis hingga Selebritas Minta Jokowi Bantu Baiq Nuril )

Habiburokhman mengakui, presiden tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Namun demikian, dia meminta negara hadir dalam memberikan keadilan bagi orang lemah.

"Presiden Jokowi harus menunjukkan respons cepat terkait kasus Baiq Nuril dengan memberikan amnesti atau pengampunan. Jika benar Baiq Nuril mengalami pelecehan, seharusnya beliau diposisikan sebagai korban, bukan tersangka," tutur Ketua Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) ini.Habiburokhman menambahkan, ada alasan kuat bagi Jokowi untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. Salah satunya, Pasal 14 ayat 2 UUD 1945. Terlebih, lanjut Habiburokhman, Baiq Nuril tidak berniat jahat dalam merekam percakapan yang berisi pelecehan itu.

"Kasus Baiq Nuril bisa terjadi karena beliau dalam posisi lemah," kata Habiburokhman.