Arah Pembangunan Bangsa Ada di Tangan Kepala Daerah

JAKARTA - Memasuki era reformasi sekarang ini, arah program pembangunan bangsa ada di tangan kepala daerah sesuai dengan janji kampanye. Kampanye adalah janji program yang akan dilakukan baik jangka pendek, menengah dan panjang.

Tugas pemerintah memastikan Nawa Cita berjalan dan program strategis nasional bisa berjalan di tingkat provinsi, kabupaten, kota sampai desa. “Memasuki era reformasi program pembangunan bangsa ini intinya sesuai dengan janji kampanye seorang capres, sesudah terpilih janji kampanye menjadi program jangka pendek menengah dan panjang,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat memberikan sambutan pembekalan kepada Calon Anggota DPR RI Partai Hanura se-Indonesia di Hotel Discovery Ancol, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Menurut Tjahjo, pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial oleh Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah mencapai 90%. Ini bukan janji kosong. Salah satu indikatornya hampir 178 kecamatan di perbatasan yang belum pernah tersentuh kini sudah jauh lebih baik dengan berbagai fasilitas dan pelayanan.

Di hadapan calon anggota DPR RI Hanura, Tjahjo memberikan pesan agar para calon juga dapat menjadi media yang mampu menjabarkan ideologi Partai Hanura dan program nasional yang menjadi program strategis pemerintah pusat.

“Di samping sebagai calon anggota DPR DPRD dari partai hanura anda harus menjabarkan apa program utama, garis-garis ideologi daripada Partai Hanura dikemas menjadi program nasional yang menjadi program strategis pemerintah pusat dijabarkan didaerah pemilihan masing masing sesuai kondisi geografis sosial,” ujarnya.

Menurut Tjahjo, setelah 73 tahun merdeka dalam perkembangannya tantangan bangsa indonesia semakin berat dan kompleks. Tjahjo menekankan kepada para caleg Partai Hanura agar sadar bahaya masif radikalisme dan terorisme.

Tjahjo mengingatkan walaupun hal tersebut adalah tugas kepolisian dan sudah punya data kelompok radikal, bukan berarti hanya menjadi tugas mereka. Ini menjadi tugas seluruh komponen untuk bertanggung jawab dan memerangi radikalisme-terorisme, termasuk menjadi tugas partai politik beserta kadernya.

“Tugas Parpol mari bersama-sama dengan seluruh komponen bertanggung jawab dan memerangi terosime-radikalisme,” tegasnya.

Mengenai ormas, sepanjang konsisten pada UUD 1945, NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika serta tidak ada berencana merubah ideologi Negara maka berhak berserikat dan berhimpun. “Jangan ada agenda lain untuk merubah ideologi Negara dan kemajemukan bangsa ini. PancasilaPancasila itu sudah final,” tandasnya.