Demokrasi Berkualitas Berkorelasi dengan Pembangunan Masyarakat

JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan pandangannya terkait arti penting dari penguatan kelembagaan partai politik dalam suatu proses konsolidasi demokrasi yang berujung pada konsepsi pembangunan. Pandangan tersebut dipaparkan di hadapan kader Partai Hanura pada acara Pembekalan Calon Anggota DPR RI Partai Hanura se-Indonesia dengan tema “Penguatan Kelembagaan Partai Politik Bagi Pembangunan Demokrasi yang Berkualitas” di Hotel Discovery Ancol, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Tjahjo bercerita perjalanan kehidupan demokrasi melalui pemilihan umum mulai saat Indonesia merdeka sampai saat ini di mana Indonesia sedang memasuki pada tahap konsolidasi demokrasi saat ini. Mulai kemerdekaan, Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi ada sebuah proses rekrutmen dengan berbagai macam variasi. Indonesia sebagai negara demokrasi mulai 1955 dengan menyelenggarakan Pemilu.

Menurutnya, Pemilu yang sudah dilalui Indonesia banyak sekali macam variasi sistem yang pernah diterapkan dan jumlah partai politik peserta Pemilu. Pemilu 1955 diikuti banyak partai politik, kemudian masuk zaman Orde Baru mengerucut menjadi tiga parpol.

“Kemudian di era reformasi sampai sekarang tercatat berjumlah 48 parpol (1999), 24 parpol (2004), 38 parpol (2009), dan 2014 sebanyak 12 parpol nasional ditambah 3 partai lokal di Aceh,” ujarnya.

Ia ungkapkan ada korelasi yang tidak bisa dipisahkan antara demokrasi dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini tercermin dari perjalanan dan konsepsi program pembangunan dari masa ke masa.

Pada zaman Bung Karno, program pembangunan tercermin pada program semesta 100 tahun. Masuk era Pak Harto dikemas dalam per pelita sampai 33 tahun. “Memasuki era reformasi program pembangunan bangsa ini intinya sesuai dengan janji kampanye seorang capres- cawapres. Sesudah terpilih janji kampanye menjadi program jangka pendek menengah dan panjang” ungkapnya.

Tjahjo juga memaparkan bagaimana konsepsi dari pembangunan yang diemban Pemerintahan Jokowi-JK dengan Program Nawa Cita. Hingga saat ini Nawa Cita pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial itu 90% sudah dilaksanakan Pemerintahan Jokowi-JK.

“Bukan janji tapi suatu wujud nyata sehingga hari ini kalau ada lagu dari sabang sampai merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Itu sudah terangkai dengan baik. Mulai Aceh sampai Merauke,” tandasnya.

Di hadapan kader Partai Hanura, Tjahjo mengingatkan dan memberi motivasi apa saja yang harus dimiliki seorang kader parpol. “Dulu Bung Karno begitu dilantik sebagai Presiden menyatakan bahwa setiap pemimpin setiap manusia harus punya impian, imajinasi, dan gagasan. Karena dengan itu dia punya konsepsi untuk membangun bangsa ini,” tegasnya.