KIP Kabulkan Gugatan, Gerindra Minta KPU Transparan Soal Data Pemilih
Selasa, 30 Oktober 2018 - 21:17 WIB
KIP Kabulkan Gugatan, Gerindra Minta KPU Transparan Soal Data Pemilih
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Partai Gerindra Muhamad Taufik meminta KPU DKI menjalankan putusan KIP membuka enam digit angka NIK dan NKK. Sebab, hingga saat ini Gerindra kesulitan membaca NIK dan NKK dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Itu kan data yang mestinya dibuka. Kenapa mesti ditutup. Nah, putusan KIP akan berdampak baik untuk pemilu 2019,” kata Taufik di Seknas Pemenangan Prabowo-Sandi, di Jalan Hoscokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/10/2018).
Menurut Taufik, NIK adalah angka tunggal sehingga tidak bisa ditutupi. KPU DKI tidak ada alasan tak menjalankan putusan KIP sebagai lembaga negara. “Jika NIK dan NKK enam angka di belakang tak dibuat, kami akan terus melakukan gugatan. Kami, akan bawa ke Dewan Kehormataan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebab, ini cikal bakal kecurangan,” ungkap Taufik.
Dalam putusan itu, kata Taufik, KIP telah menjadikan dirinya sebagai lembaga ajudikasi dalam menjaga pemilu. Taufik menilai, persoalan DPT merupakan elemen utama jalannya pemilu jujur, adil, dan demokratis. “Putusan ini, wajib dieksekusi di tingkat DKI dan diikuti secara nasional," katanya.
Dia berharap, keputusan KIP DKI Jakarta ini menular ke berbagai daerah lainnya yakni dengan tidak ditutupnya enam digit nomor di belakang NIK dan NKK. Selanjutnya, dalam putusan KIP Taufik menegaskan, penyelenggara pemilu harus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil (Disdukcapil), Bawaslu DKI, dan pihak-pihak terkait.
“KPU harus panggil mereka. semua stakeholder, semua parpol harus dipanggil, diskusi, dan ditetapkan seberapa hal yang terbuka terhadap informasi yang terbatas," jelasnya.
Dia menambahkan, ini dilakukan agar pihaknya tidak terus menerus menuduh KPU ingin berbuat tidak baik dalam pemilu 2019. “Pemilu belum jalan syak wasangka tak baik muncul kalau data ini tak dibuka. Tapi, kami yakin, KPU DKI akan membuka,” kata Taufik.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD Gerindra, Ahmad Sulhy, menambahkan, putusan KIP tersebut menjadi penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Sebab, ada sekitar 1.27 juta pemilih yang identitasnya bermasalah berdasarkan temuan internal.
"Gerindra DKI mencatat, ada 1.243.896 data pemilih invalid dan 27.178 pemilih ganda pada data Pemilu 2019 di Jakarta. Totalnya 1,271,074 pemilih bermasalah. Ini, berdasarkan penelusuran data KPU DKI yang kami lakukan," jelasnya.
"Kalau total pemilih Jakarta pada Pemilu 2019 mencapai 7,2 juta pemilih, maka pemilih bermasalah jumlahnya cukup besar. Artinya, pemilihan yang demokratis sesuai harapan kita bersama cuma pepesan kosong," imbuhnya.
Karenanya, Gerindra berharap, KPU melaksanakan putusan KIP tersebut. "Sehingga, kita semua secara bersama-sama dapat mendorong terwujudnya pemilihan yang demokratis, tanpa memenggal hak konstitusional warga untuk memilih," kata Sulhy.
“Itu kan data yang mestinya dibuka. Kenapa mesti ditutup. Nah, putusan KIP akan berdampak baik untuk pemilu 2019,” kata Taufik di Seknas Pemenangan Prabowo-Sandi, di Jalan Hoscokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/10/2018).
Menurut Taufik, NIK adalah angka tunggal sehingga tidak bisa ditutupi. KPU DKI tidak ada alasan tak menjalankan putusan KIP sebagai lembaga negara. “Jika NIK dan NKK enam angka di belakang tak dibuat, kami akan terus melakukan gugatan. Kami, akan bawa ke Dewan Kehormataan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebab, ini cikal bakal kecurangan,” ungkap Taufik.
Dalam putusan itu, kata Taufik, KIP telah menjadikan dirinya sebagai lembaga ajudikasi dalam menjaga pemilu. Taufik menilai, persoalan DPT merupakan elemen utama jalannya pemilu jujur, adil, dan demokratis. “Putusan ini, wajib dieksekusi di tingkat DKI dan diikuti secara nasional," katanya.
Dia berharap, keputusan KIP DKI Jakarta ini menular ke berbagai daerah lainnya yakni dengan tidak ditutupnya enam digit nomor di belakang NIK dan NKK. Selanjutnya, dalam putusan KIP Taufik menegaskan, penyelenggara pemilu harus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil (Disdukcapil), Bawaslu DKI, dan pihak-pihak terkait.
“KPU harus panggil mereka. semua stakeholder, semua parpol harus dipanggil, diskusi, dan ditetapkan seberapa hal yang terbuka terhadap informasi yang terbatas," jelasnya.
Dia menambahkan, ini dilakukan agar pihaknya tidak terus menerus menuduh KPU ingin berbuat tidak baik dalam pemilu 2019. “Pemilu belum jalan syak wasangka tak baik muncul kalau data ini tak dibuka. Tapi, kami yakin, KPU DKI akan membuka,” kata Taufik.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD Gerindra, Ahmad Sulhy, menambahkan, putusan KIP tersebut menjadi penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Sebab, ada sekitar 1.27 juta pemilih yang identitasnya bermasalah berdasarkan temuan internal.
"Gerindra DKI mencatat, ada 1.243.896 data pemilih invalid dan 27.178 pemilih ganda pada data Pemilu 2019 di Jakarta. Totalnya 1,271,074 pemilih bermasalah. Ini, berdasarkan penelusuran data KPU DKI yang kami lakukan," jelasnya.
"Kalau total pemilih Jakarta pada Pemilu 2019 mencapai 7,2 juta pemilih, maka pemilih bermasalah jumlahnya cukup besar. Artinya, pemilihan yang demokratis sesuai harapan kita bersama cuma pepesan kosong," imbuhnya.
Karenanya, Gerindra berharap, KPU melaksanakan putusan KIP tersebut. "Sehingga, kita semua secara bersama-sama dapat mendorong terwujudnya pemilihan yang demokratis, tanpa memenggal hak konstitusional warga untuk memilih," kata Sulhy.
(rhs)
