Lawan Hoaks, Wakil Ketua MPR Ajak Masyarakat Bijak Gunakan Medsos
Selasa, 09 Oktober 2018 - 18:27 WIB
Lawan Hoaks, Wakil Ketua MPR Ajak Masyarakat Bijak Gunakan Medsos
A
A
A
PASER - Penyebaran berita bohong (hoaks), paham radikalisme, termasuk juga berbagai konten pornografi sangat mudah tersebar di media sosial (medsos).
Kondisi ini dinilai sangat membahayakan bangsa, terutama generasi muda. Karena itu, masyarakat diminta untuk bijak dalam penggunaan medsos agar tidak menjadi korban perkembangan teknologi.
"Upaya pemerintah sudah, tapi bagaimana kita bijak menyikapi teknologi. Misalnya, situs pornografi oleh pemerintah sudah diblokir, tapi terus muncul situs- situs baru. Termasuk jaringan terorisme (di medsos) sudah diblokir, tapi jebol juga. Penyebaran lewat internet enggak bisa, masuk lewat game. Semula kita pikir game hanya untuk chatting, ternyata dimasuki (konten-konten negatif-red) lewat game," tutur Wakil Ketua MPR Mahyudin saat Sosialisasi Empat Pilar MPR di SMKN 1 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Selasa (9/19/2018).
Mahyudin menuturkan, penyebaran hoaks di medsos sangat berbahaya, baik bagi keutuhan bangsa maupun generasi muda. "Ada istilah hoaks itu dibuat oleh orang jahat, disebarkan orang bodoh, dan dipercaya orang tolol," papar politikus Partai Golkar ini.
Menurut dia, saat ini di Indonesia masih sangat terbuka dalam penggunaan medsos karena bagian dari tuntutan kebebasan pers. Begitu pula pengawasannya cenderung longgar. Akibatnya, konten-konten negatif baik hoaks, penyebaran paham radikalisme maupun konten pornografi masih cukup leluasa.
Berbeda dengan di sejumlah negara seperti China atau Hong Kong dimana keterlibatan pemerintah dalam pengawasan medsos cukup besar. "Mungkin ke depan regulasinya harus diperkuat. Misalnya setiap medsos software-nya harus dibuat di Indonesia. Di kita anak-anak bebas main game atau medsos. Jadi harus lebih selektif mana aplikasi yang mendidik bagi bangsa dan ya ng tak mendidik harus tidak boleh masuk," tutur calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan Kalimantan Timur ini.
Menurut dia, seiring dengan maraknya penggunaan medsos yang nyaris tanpa kontrol, penyebaran berita bohong maupun fitnah juga semakin mudah.
"Sekarang karena medsos, gampang sekali menyebar fitnah. Karena itu, kalau lihat postingan di medsos, lihat dulu, tabayun (cek kebenarannya). Jangan asal sebar. Saat ini tahun politik. Orang mau menang apapun dilakukan," tuturnya.
Mahyudin menilai saat ini penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran di medsos masih sangat lemah. Kasus hoaks yang dilakukan aktivis perempuan Ratna Sarumpaet, kata dia, harus dijadikan sebagai pelajaran penting bahwa hoaks yang disebarluaskan melalui medsos bisa sangat berbahaya dan bisa menimbulkan disharmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sementara terkait penyebaran paham radikalisme melalui medsos, lanjut dia, ini juga menjadi tantangan kebangsaan.
"Minimnya pemahaman agama sehingga muncul paham radikal, pemikiran sempit. Seharusnya kita menyebarkan agama dengan damai, buka dengan bom. ISIS masuk karena belajar agamanya dari internet. Jadi belajar harus dari guru. Kalau mau masuk surga berbuat baik saja. Hati- hati. Ini tantangan," tuturnya.
Rendahnya pemahaman mengenai kemajemukan juga membuat orang mudah kebawa isu SARA. "Ini tahun politik. Biasanya tensi politik meningkat apalagi nanti jelang pencoblosan. Sekarang saja mulai menghangat. Rakyat yang menentukan. Ini pilpres serentak pertama, ini ramai. Yang penting jangan berkelahi antar tetangga. Silakan pilih mana yang cocok. Hadapi demokrasi pesta. Kalau cocok dipilih. Jangan sampai suami istri cerai karena beda pilihan politik," tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Paser Kaharuddin menambahkan ancaman NKRI baik dari dalam maupun luar negeri selalu ada sejak Indonesia merdeka.
"Sehingga kita harus waspada atas upaya rongrongan. Ada yang ingin menumbangkan ideologi Pancasila sehingga kita harus bersatu untuk terus menegakkan NKRI," tuturnya.
Kondisi ini dinilai sangat membahayakan bangsa, terutama generasi muda. Karena itu, masyarakat diminta untuk bijak dalam penggunaan medsos agar tidak menjadi korban perkembangan teknologi.
"Upaya pemerintah sudah, tapi bagaimana kita bijak menyikapi teknologi. Misalnya, situs pornografi oleh pemerintah sudah diblokir, tapi terus muncul situs- situs baru. Termasuk jaringan terorisme (di medsos) sudah diblokir, tapi jebol juga. Penyebaran lewat internet enggak bisa, masuk lewat game. Semula kita pikir game hanya untuk chatting, ternyata dimasuki (konten-konten negatif-red) lewat game," tutur Wakil Ketua MPR Mahyudin saat Sosialisasi Empat Pilar MPR di SMKN 1 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Selasa (9/19/2018).
Mahyudin menuturkan, penyebaran hoaks di medsos sangat berbahaya, baik bagi keutuhan bangsa maupun generasi muda. "Ada istilah hoaks itu dibuat oleh orang jahat, disebarkan orang bodoh, dan dipercaya orang tolol," papar politikus Partai Golkar ini.
Menurut dia, saat ini di Indonesia masih sangat terbuka dalam penggunaan medsos karena bagian dari tuntutan kebebasan pers. Begitu pula pengawasannya cenderung longgar. Akibatnya, konten-konten negatif baik hoaks, penyebaran paham radikalisme maupun konten pornografi masih cukup leluasa.
Berbeda dengan di sejumlah negara seperti China atau Hong Kong dimana keterlibatan pemerintah dalam pengawasan medsos cukup besar. "Mungkin ke depan regulasinya harus diperkuat. Misalnya setiap medsos software-nya harus dibuat di Indonesia. Di kita anak-anak bebas main game atau medsos. Jadi harus lebih selektif mana aplikasi yang mendidik bagi bangsa dan ya ng tak mendidik harus tidak boleh masuk," tutur calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan Kalimantan Timur ini.
Menurut dia, seiring dengan maraknya penggunaan medsos yang nyaris tanpa kontrol, penyebaran berita bohong maupun fitnah juga semakin mudah.
"Sekarang karena medsos, gampang sekali menyebar fitnah. Karena itu, kalau lihat postingan di medsos, lihat dulu, tabayun (cek kebenarannya). Jangan asal sebar. Saat ini tahun politik. Orang mau menang apapun dilakukan," tuturnya.
Mahyudin menilai saat ini penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran di medsos masih sangat lemah. Kasus hoaks yang dilakukan aktivis perempuan Ratna Sarumpaet, kata dia, harus dijadikan sebagai pelajaran penting bahwa hoaks yang disebarluaskan melalui medsos bisa sangat berbahaya dan bisa menimbulkan disharmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sementara terkait penyebaran paham radikalisme melalui medsos, lanjut dia, ini juga menjadi tantangan kebangsaan.
"Minimnya pemahaman agama sehingga muncul paham radikal, pemikiran sempit. Seharusnya kita menyebarkan agama dengan damai, buka dengan bom. ISIS masuk karena belajar agamanya dari internet. Jadi belajar harus dari guru. Kalau mau masuk surga berbuat baik saja. Hati- hati. Ini tantangan," tuturnya.
Rendahnya pemahaman mengenai kemajemukan juga membuat orang mudah kebawa isu SARA. "Ini tahun politik. Biasanya tensi politik meningkat apalagi nanti jelang pencoblosan. Sekarang saja mulai menghangat. Rakyat yang menentukan. Ini pilpres serentak pertama, ini ramai. Yang penting jangan berkelahi antar tetangga. Silakan pilih mana yang cocok. Hadapi demokrasi pesta. Kalau cocok dipilih. Jangan sampai suami istri cerai karena beda pilihan politik," tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Paser Kaharuddin menambahkan ancaman NKRI baik dari dalam maupun luar negeri selalu ada sejak Indonesia merdeka.
"Sehingga kita harus waspada atas upaya rongrongan. Ada yang ingin menumbangkan ideologi Pancasila sehingga kita harus bersatu untuk terus menegakkan NKRI," tuturnya.
(dam)
