BKKBN: Penggunaan Kontrasepsi Meningkat
Selasa, 09 Oktober 2018 - 17:17 WIB
BKKBN: Penggunaan Kontrasepsi Meningkat
A
A
A
JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar launching dan seminar hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (9/10/2018).
SDKI adalah survei berskala nasional yang dirancang khusus untuk mendapatkan informasi mengenai perilaku kelahiran, keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, kematian ibu dan anak serta pengetahuan tentang HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual.
"SDKI dirancang sesuai dengan standar internasional maka sangat diharapkan data SDKI tidak hanya digunakan untuk perencanaan dan evaluasi program bidang kependudukan, KB dan kesehatan ibu dan anak secara nasional dan provinsi tetapi juga penting digunakan secara internasional," ujar Plt Kepala BKKBN Sigit Priohutomo saat acara.
Sigit menjelaskan, pada tahun 2017 kegiatan SDKI dilaksanakan BKKBN bekerja sama dengan Badan Pusat statistik (BPS) dan Kementerian Kesehatan. Kegiatan ini didahului uji coba kuisioner pada tahun 2016.
Pada tahun 2017, kata dia, dilaksanakan pelatihan Intama, pelatihan Innas dan pelatihan bagi petugas lapangan yang dilanjutkan dengan pengumpulan data di lapangan.
"Selanjutnya pada tahun 2018 dilakukan penyusunan Laporan Ringkas Indikator Utama (Key Indikator Report) wanita Subur dan kesehatan reproduksi remaja yang di-launching pada Februari dan Agustus 2018," tuturnya.
Sigit juga mengungkapkan hal yang paling menggembirakan dari hasil SDKI 2017 adalah angka fertilisasi total turun dari 2,6 anak pada SDKI 2012 menjadi 2,4 anak per wanita. Angka kelahiran menurut kelompok umur (ASFR) 15-19 mengalami penurunan dari 48 (SDKI 2012) menjadi 36 pada SDKI 2017.
"Kemudian terjadi peningkatan pemakaian kontrasepsi (semua cara) dari 62 persen pada SDKI 2012 menjadi 64 persen pada SDKI 2017. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) mengalami penurunan dari 11,4 pada SDKI 2012 menjadi 10,6 persen pada SDKI 2017," ungkap Sigit.
Acara ini juga diisi dengan launching website SDKI yang dipimpin langsung oleh Plt Kepala BKKBN Sigit Priohutomo.
Menurut Sigit, website untuk memudahkan masyarakat mengakses data mengenai berbagai hal mengenai kesehatan keluarga.
"Dengan web sekarang ini semua bisa membuka dan menganalisisnya lebih mudah. Kami sudah bekerja sama dengan BPS dan Kemenkes agar data ini atau hasil survei ini bisa dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat," tutur Sigit.
SDKI adalah survei berskala nasional yang dirancang khusus untuk mendapatkan informasi mengenai perilaku kelahiran, keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, kematian ibu dan anak serta pengetahuan tentang HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual.
"SDKI dirancang sesuai dengan standar internasional maka sangat diharapkan data SDKI tidak hanya digunakan untuk perencanaan dan evaluasi program bidang kependudukan, KB dan kesehatan ibu dan anak secara nasional dan provinsi tetapi juga penting digunakan secara internasional," ujar Plt Kepala BKKBN Sigit Priohutomo saat acara.
Sigit menjelaskan, pada tahun 2017 kegiatan SDKI dilaksanakan BKKBN bekerja sama dengan Badan Pusat statistik (BPS) dan Kementerian Kesehatan. Kegiatan ini didahului uji coba kuisioner pada tahun 2016.
Pada tahun 2017, kata dia, dilaksanakan pelatihan Intama, pelatihan Innas dan pelatihan bagi petugas lapangan yang dilanjutkan dengan pengumpulan data di lapangan.
"Selanjutnya pada tahun 2018 dilakukan penyusunan Laporan Ringkas Indikator Utama (Key Indikator Report) wanita Subur dan kesehatan reproduksi remaja yang di-launching pada Februari dan Agustus 2018," tuturnya.
Sigit juga mengungkapkan hal yang paling menggembirakan dari hasil SDKI 2017 adalah angka fertilisasi total turun dari 2,6 anak pada SDKI 2012 menjadi 2,4 anak per wanita. Angka kelahiran menurut kelompok umur (ASFR) 15-19 mengalami penurunan dari 48 (SDKI 2012) menjadi 36 pada SDKI 2017.
"Kemudian terjadi peningkatan pemakaian kontrasepsi (semua cara) dari 62 persen pada SDKI 2012 menjadi 64 persen pada SDKI 2017. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) mengalami penurunan dari 11,4 pada SDKI 2012 menjadi 10,6 persen pada SDKI 2017," ungkap Sigit.
Acara ini juga diisi dengan launching website SDKI yang dipimpin langsung oleh Plt Kepala BKKBN Sigit Priohutomo.
Menurut Sigit, website untuk memudahkan masyarakat mengakses data mengenai berbagai hal mengenai kesehatan keluarga.
"Dengan web sekarang ini semua bisa membuka dan menganalisisnya lebih mudah. Kami sudah bekerja sama dengan BPS dan Kemenkes agar data ini atau hasil survei ini bisa dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat," tutur Sigit.
(dam)
