Kebohongan Ratna Sarumpaet dalam Tinjauan Komunikasi Politik

JAKARTA - Direktur Eksekutif Emrus Corner, Emrus Sihombing menyoroti pengakuan Ratna Sarumpaet (RS) atas kebohongan yang dilakukannya sendiri. Setidaknya ada sembilan catatan Emrus terkait pengakuan kebohongan RS dari aspek komunikasi politik di tengah tahun politik saat ini.

Pertama, kata Emrus, setiap pesan yang dilontarkan ke ruang publik, termasuk hoaks yang disampaikan RS, tidak bisa ditarik apalagi hilang sekalipun minta maaf.

Kedua, setiap pesan komunikasi, termasuk yang disampaikan RS utamanya dalam bentuk hoaks, ujaran kebencian dan eksploitasi SARA akan tersimpan di peta kognisi publik lebih lama.

Ketiga, kebohongan awal yang dilakukan seseorang, siapapun dia, termasuk RS, akan cenderung dilanjutkan dengan kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan sebelumnya.

Keempat, kepercayaan khalayak terhadap RS, secara hopitetis, akan tergerus tajam. Kredibilitasnya terjum bebas di mata publik.

Kelima, merujuk pada teori gunung es, kebohongan RS tersebut, sebagai puncak dari perilaku yang diperankan RS sebelumnya. Artinya, publik sulit percaya kepada pernyataan RS sebelumnya sepanjang sebagai aktifis.

Keenam, langsung atau tidak langsung, kredibilitas para tokoh yang termakan dari pengakuan awal dar RS, akan dipertanyakan oleh publik karena tidak melakukan klarifikasi dari berbagai sumber, antara lain dari dokter yang menangani RS, sebelum memberikan tanggapan di ruang publik.

Ketujuh, pengakuan kebohongan RS bisa berimbas kurang baik terhadap pemimpin yang sempat mendapat dukungan dari RS.

Kedelapan, pengakuan kebohongan dari RS bisa mempengaruhi sikap publik dan perilaku memilih masyarakat kepada salah satu paslon pilpres pada pemilu 2019

Kesembilan, perlu diketahui bahwa lebih sulit memperbaiki citra buruk daripada membangun atau menciptakan citra baru.

"Karena itu, sangat sulit me-recover citra tokoh yang didukung oleh RS karena elit utama dari koalisi tersebut sudah sempat memberikan pernyataan dukungan penuh terhadap pengakuanyang sebelumnya dilakukan oleh RS dan kemudian diakuinya sebagai kebohongan," kata Emrus kepada Sindonews, Kamis (4/10/2018).

Untuk itu, lanjut Emrus, tim dari poros politik yang didukung oleh RS harus segera menyusun dan mengimplementasikan strategi dan program komunikasi politik yang jitu untuk mewujudkan perjuangan politik.

"Antara lain, menjelaskan bahwa itu merupakan tindakan personal dari RS sehingga menjadi urusan pribadi yang bersangkutan apapun konsekuensi dari perilaku komunikasi kebohongan tersebut," kata Emrus.