Regulasi Penanganan Mitigasi Bencana Nasional Perlu Didukung
Regulasi Penanganan Mitigasi Bencana Nasional Perlu Didukung
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat berduka atas musibah gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Dari data sementara yang dirilis BNPB menyebutkan korban meninggal atas musibah tersebut mencapai 405 orang dan ratusan orang mengalami luka-luka.
"Kami sekeluarga turut prihatin dan berduka atas bencana alam tersebut, dan meminta warga Palu dan Donggala bersabar dan bertawakal," ujar Ketua Fraksi Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono dalam keterangan persnya, Minggu (30/9/2018).
Pria yang akrab disapa Ibas ini menilai bahwa bencana alam memang tidak bisa dicegah. Namun ia mendesak agar pemerintah dan seluruh stakeholder terkait membuat regulasi mitigasi penanganan bencana nasional mengingat sejumlah wilayah terindikasi menjadi daerah rawan bencana.
"Kami mendorong dan mendesak pemerintah bersama DPR serta seluruh pihak terkait segera mendorong penguatan regulasi dan implementasi secara konkrit mitigasi penanganan bencana nasional secara serius, agar ke depan wilayah-wilayah lain di Indonesia yang berpotensi bencana siap meminimalisasi korban bencana alam," jelasnya.
Untuk itu putra bungsu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mendesak agar seluruh kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Perhubungan memperbaiki jalur darurat bencana baik dari laut dan udara. "Kita juga mendorong Kementerian Perhubungan turut mempercepat pemulihan dan membuka jalur penyaluran bantuan sehingga ada wilayah yang terisolasi dapat tersentuh bantuan," pinta Ibas.
Sama halnya dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta mitra provider telekomunikasi memberikan perhatian serius membuka akses komunikasi warga agar terus bisa berkomunikasi dengan baik. "Dengan memulihkan jaringan komunikasi, masyarakat Palu dan Donggala lebih cepat terbantu," tutur dia.
Kementerian sosial, kata Ibas juga didesak agar cepat dalam pendistribusian bantuan sosial dan penanganan trauma korban pascabencana. "Warga butuh penanganan cepat dan tepat, saya minta cepat dalam pendistribusian bantuan dan penanganan trauma para korban pascabencana," tandasnya.
"Kami sekeluarga turut prihatin dan berduka atas bencana alam tersebut, dan meminta warga Palu dan Donggala bersabar dan bertawakal," ujar Ketua Fraksi Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono dalam keterangan persnya, Minggu (30/9/2018).
Pria yang akrab disapa Ibas ini menilai bahwa bencana alam memang tidak bisa dicegah. Namun ia mendesak agar pemerintah dan seluruh stakeholder terkait membuat regulasi mitigasi penanganan bencana nasional mengingat sejumlah wilayah terindikasi menjadi daerah rawan bencana.
"Kami mendorong dan mendesak pemerintah bersama DPR serta seluruh pihak terkait segera mendorong penguatan regulasi dan implementasi secara konkrit mitigasi penanganan bencana nasional secara serius, agar ke depan wilayah-wilayah lain di Indonesia yang berpotensi bencana siap meminimalisasi korban bencana alam," jelasnya.
Untuk itu putra bungsu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mendesak agar seluruh kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Perhubungan memperbaiki jalur darurat bencana baik dari laut dan udara. "Kita juga mendorong Kementerian Perhubungan turut mempercepat pemulihan dan membuka jalur penyaluran bantuan sehingga ada wilayah yang terisolasi dapat tersentuh bantuan," pinta Ibas.
Sama halnya dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta mitra provider telekomunikasi memberikan perhatian serius membuka akses komunikasi warga agar terus bisa berkomunikasi dengan baik. "Dengan memulihkan jaringan komunikasi, masyarakat Palu dan Donggala lebih cepat terbantu," tutur dia.
Kementerian sosial, kata Ibas juga didesak agar cepat dalam pendistribusian bantuan sosial dan penanganan trauma korban pascabencana. "Warga butuh penanganan cepat dan tepat, saya minta cepat dalam pendistribusian bantuan dan penanganan trauma para korban pascabencana," tandasnya.
(kri)
Explore More