SKB Akan Telusuri Penghambat Pemberhentian PNS Korupsi
Kamis, 13 September 2018 - 22:34 WIB
SKB Akan Telusuri Penghambat Pemberhentian PNS Korupsi
A
A
A
JAKARTA - Kepala Bada Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, penandatanganan surat keputusan bersama (SKB) ini diharapkan dapat mempercepat proses pemberhentian 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat korupsi dan berkekuatan hukum tetap.
Dia mengatakan, ketiga lembaga terkait yakni, Kemendagri, KemenPAN-RB dan BKN nantiya akan melihat masalah-masalah apa saja yang menghambat proses pemberhentian. ”Kalau tidak ada masalah lagi mungkin bisa langsung diberhentikan. Tapi kalau masih ada mungkin nanti kita cari lagi solusi-solusinya apa yang harus dilakukan,” tuturnya.
Bima mengakui bahwa bukan hal yang mudah memberhentikan PNS-PNS tipikor tersebut. Apalagi banyak kasus menunjukan setelah keluar tahanan PNS tersebut menjabat kembali dan membuat berbagai kebijakan. Maka perlu dilihat kembali apakah kebijakan dan anggaran yang sebelumnya dikeluarkan sah atau tidak.
“Lalu kalau tidak sah siapa yang bertanggung jawab? Ini kan jadi rumit kan. kita akan periksa satu per satu. Kemudian kita cari solusinya. Apakah kebijakan dan anggarannya di diputihkan dan tetap berlaku, atau bagaimana. Jadi tidak sederhana sebetulnya. Itu yang akan kita lakukan bersama,” ungkapnya.
Bima mengatakan angka PNS terlibat korupsi tersebut akan terus bergeraak. Pasalnya ada daerah da instansi yang langsung mengambil langkah cepat untuk proses pemberhentian. Selain itu juga masih ada PNS yang saat ini tengah menjalani proses hukum.
“Ini sementara sudah mulai berkurang. Ada beberapa kabupaten/kota yang secara proaktif langsung melakukan pemberhentian. Tapi ada juga yang bertambah kalau nanti ada tambahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk putusan-putusan inkraht. Karena sampai saat ini masih banyak putusan yang belum inkraht, masing banding,” jelasnya.
(Baca juga: Pemberhentian 2.357 PNS Korupsi Paling Lambat Desember )
Seperti diketahui data terakhir terdapat 2.357 PNS tipikor inkracht. Dimana sebanyak 1917 PNS masih bekerja aktif di pemerintah kabupaten/kota, 342 PNS pemerintah provinsi, dan 98 PNS bekerja di kementerian/ lembaga di wilayah pusat. Ditanyakan kerugian besar kerugian negara jika PNS tersebut menerima tetap menerima gaji, Bima menilai hal itu bukan kewenangannya. Namun jika dihitung secara kasar kerugian negara makanya nilainya mencapai Rp. 11.785.000.000.
“Kalau dihitung secara kasar mungkin bisa. Tapi kewenangan itu ada pada BPK untuk akurasinya. Kalau hitungan kasar misalnya satu orang terima gaji Rp. 5 juta, kalikan saja 2.357 per bulan,” tuturnya.
Dia mengatakan, ketiga lembaga terkait yakni, Kemendagri, KemenPAN-RB dan BKN nantiya akan melihat masalah-masalah apa saja yang menghambat proses pemberhentian. ”Kalau tidak ada masalah lagi mungkin bisa langsung diberhentikan. Tapi kalau masih ada mungkin nanti kita cari lagi solusi-solusinya apa yang harus dilakukan,” tuturnya.
Bima mengakui bahwa bukan hal yang mudah memberhentikan PNS-PNS tipikor tersebut. Apalagi banyak kasus menunjukan setelah keluar tahanan PNS tersebut menjabat kembali dan membuat berbagai kebijakan. Maka perlu dilihat kembali apakah kebijakan dan anggaran yang sebelumnya dikeluarkan sah atau tidak.
“Lalu kalau tidak sah siapa yang bertanggung jawab? Ini kan jadi rumit kan. kita akan periksa satu per satu. Kemudian kita cari solusinya. Apakah kebijakan dan anggarannya di diputihkan dan tetap berlaku, atau bagaimana. Jadi tidak sederhana sebetulnya. Itu yang akan kita lakukan bersama,” ungkapnya.
Bima mengatakan angka PNS terlibat korupsi tersebut akan terus bergeraak. Pasalnya ada daerah da instansi yang langsung mengambil langkah cepat untuk proses pemberhentian. Selain itu juga masih ada PNS yang saat ini tengah menjalani proses hukum.
“Ini sementara sudah mulai berkurang. Ada beberapa kabupaten/kota yang secara proaktif langsung melakukan pemberhentian. Tapi ada juga yang bertambah kalau nanti ada tambahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk putusan-putusan inkraht. Karena sampai saat ini masih banyak putusan yang belum inkraht, masing banding,” jelasnya.
(Baca juga: Pemberhentian 2.357 PNS Korupsi Paling Lambat Desember )
Seperti diketahui data terakhir terdapat 2.357 PNS tipikor inkracht. Dimana sebanyak 1917 PNS masih bekerja aktif di pemerintah kabupaten/kota, 342 PNS pemerintah provinsi, dan 98 PNS bekerja di kementerian/ lembaga di wilayah pusat. Ditanyakan kerugian besar kerugian negara jika PNS tersebut menerima tetap menerima gaji, Bima menilai hal itu bukan kewenangannya. Namun jika dihitung secara kasar kerugian negara makanya nilainya mencapai Rp. 11.785.000.000.
“Kalau dihitung secara kasar mungkin bisa. Tapi kewenangan itu ada pada BPK untuk akurasinya. Kalau hitungan kasar misalnya satu orang terima gaji Rp. 5 juta, kalikan saja 2.357 per bulan,” tuturnya.
(pur)
