Pasang Tagar Arah Baru PKS, Fahri Beberkan Sosok Nur Mahmudi
Kamis, 30 Agustus 2018 - 10:48 WIB
Pasang Tagar Arah Baru PKS, Fahri Beberkan Sosok Nur Mahmudi
A
A
A
JAKARTA - Kasus dugaan korupsi yang membelit Presiden pertama Partai Keadilan (PK), sebelum bernama Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nurmahmudi Ismail menjadi sorotan Fahri Hamzah.
Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang hingga kini masih bersengketa dengan partai tersebut ini menceritakan tentang sosok Nur Mahmudi, mantan Wali Kota Depok yang dituduh melakukan dugaan korupsi dana pembangunan jalan.
"Saya termasuk yang tidak terlalu percaya bahwa sosok Nurmahmudi akan melakukan itu secara sadar, apalagi itu terjadi di akhir periode ke-2 sebagai wali kota. Seperti kita ketahui ia menjadi wali kota sampai Februari 2017 dan diganti oleh kader PKS juga," tulis Fahri disertai tanda pagar (tagar) atau hashtag #arahbaru PKS dalam akun Twitternya, @Fahrihamzah, Kamis (30/8/2018). (Baca juga: Polres Depok Segera Periksa Nur Mahmudi sebagai Tersangka )
Menurut dia, kasus dugaan korupsi pembebasan lahan yang menyeret Nur Mahmudi merupakan hal menarik. Sebab Nur Mahmudi adalah Presiden PKS pertama. Tentu, kata dia, Nur Mahmudi memiliki kualifikasi tertentu sehingga menjadi kader senior yang dipercaya.
Menurut dia, kasus ini bisa menjadi kajian untuk membaca dan memahami bagaimana situasi seperti ini bisa terjadi kepada kader PKS, apalagi mantan presiden partai.
"Kenapa tak ada sistem proteksi dan mengapa mereka mudah sekali dilibatkan? Ini penting untuk menentukan #ArahBaruPKS," tulis Wakil Ketua DPR itu.
Fahri menuturkan, Nur Mahmudi adalah seorang ilmuwan dalam bidang pangan di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan dosen. Setelah Partai Keadilan didirikan pada tahun 1998, dia menjadi presiden pertama partai tersebut. "Saya mengerti kenapa ia dipilih. #ArahBaruPKS," ungkap Fahri.
Menurut dia, Nur Mahmudi dipilih karena kader senior lulusan Amerika Serikat. Setelah menamatkan sekolahnya di IPB, Bogor, dia melanjutakan S2 dan S3 di bidang pangan di University of Texas Amerika Serikat. Dengan kelulusan yang sangat memuaskan.
Dengan mengambil sosok Insinyur lulusan Amerika Serikat, kata dia, diharapkan sosok Nur Mahmudi akan memperkenalkan PKS, yang saat itu masih bernama PK dengan cara yang lebih elegan. Tapi Pemilu 1999, PK tidak lolos syarat ambang batas pemilu (parliament threshold) sehingga berganti nama menjadi PKS.
"Meski tak lolos threshold, saat Gus Dur menjadi Presiden, sosok Nur Mahmudi ditunjuk sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan dalam Kabinet Persatuan Nasional pada tahun 2000, dia melepaskan jabatannya sebagai Presiden Partai Keadilan agar tidak ada jabatan rangkap. #ArahBaruPKS," kata Fahri.
Dia mengungkapkan, sebenarnya Nur Mahmudi pernah sangat disayang oleh Gus Dur karena memiliki latar Nahdlatul Ulama (NU) dan keluarga pesantren yang membuatnya dekat. Tetapi, waktu itu memang sulit mengelola komunikasi partai dengan presiden. Koalisi pecah.
"Saat Ibu Mega mengganti Gus Dur, PKS memutuskan di luar pemerintahan. Itulah yang mengantarkan kita lebih leluasa melakukan manuver sehingga partai bisa memperolah 45 kursi DPR. Adapun sosok Nur Mahmudi meneruskan karier menjadi Wali Kota Depok sejak 2006-2016. #ArahBaruPKS," tuturnya.
Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang hingga kini masih bersengketa dengan partai tersebut ini menceritakan tentang sosok Nur Mahmudi, mantan Wali Kota Depok yang dituduh melakukan dugaan korupsi dana pembangunan jalan.
"Saya termasuk yang tidak terlalu percaya bahwa sosok Nurmahmudi akan melakukan itu secara sadar, apalagi itu terjadi di akhir periode ke-2 sebagai wali kota. Seperti kita ketahui ia menjadi wali kota sampai Februari 2017 dan diganti oleh kader PKS juga," tulis Fahri disertai tanda pagar (tagar) atau hashtag #arahbaru PKS dalam akun Twitternya, @Fahrihamzah, Kamis (30/8/2018). (Baca juga: Polres Depok Segera Periksa Nur Mahmudi sebagai Tersangka )
Menurut dia, kasus dugaan korupsi pembebasan lahan yang menyeret Nur Mahmudi merupakan hal menarik. Sebab Nur Mahmudi adalah Presiden PKS pertama. Tentu, kata dia, Nur Mahmudi memiliki kualifikasi tertentu sehingga menjadi kader senior yang dipercaya.
Menurut dia, kasus ini bisa menjadi kajian untuk membaca dan memahami bagaimana situasi seperti ini bisa terjadi kepada kader PKS, apalagi mantan presiden partai.
"Kenapa tak ada sistem proteksi dan mengapa mereka mudah sekali dilibatkan? Ini penting untuk menentukan #ArahBaruPKS," tulis Wakil Ketua DPR itu.
Fahri menuturkan, Nur Mahmudi adalah seorang ilmuwan dalam bidang pangan di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan dosen. Setelah Partai Keadilan didirikan pada tahun 1998, dia menjadi presiden pertama partai tersebut. "Saya mengerti kenapa ia dipilih. #ArahBaruPKS," ungkap Fahri.
Menurut dia, Nur Mahmudi dipilih karena kader senior lulusan Amerika Serikat. Setelah menamatkan sekolahnya di IPB, Bogor, dia melanjutakan S2 dan S3 di bidang pangan di University of Texas Amerika Serikat. Dengan kelulusan yang sangat memuaskan.
Dengan mengambil sosok Insinyur lulusan Amerika Serikat, kata dia, diharapkan sosok Nur Mahmudi akan memperkenalkan PKS, yang saat itu masih bernama PK dengan cara yang lebih elegan. Tapi Pemilu 1999, PK tidak lolos syarat ambang batas pemilu (parliament threshold) sehingga berganti nama menjadi PKS.
"Meski tak lolos threshold, saat Gus Dur menjadi Presiden, sosok Nur Mahmudi ditunjuk sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan dalam Kabinet Persatuan Nasional pada tahun 2000, dia melepaskan jabatannya sebagai Presiden Partai Keadilan agar tidak ada jabatan rangkap. #ArahBaruPKS," kata Fahri.
Dia mengungkapkan, sebenarnya Nur Mahmudi pernah sangat disayang oleh Gus Dur karena memiliki latar Nahdlatul Ulama (NU) dan keluarga pesantren yang membuatnya dekat. Tetapi, waktu itu memang sulit mengelola komunikasi partai dengan presiden. Koalisi pecah.
"Saat Ibu Mega mengganti Gus Dur, PKS memutuskan di luar pemerintahan. Itulah yang mengantarkan kita lebih leluasa melakukan manuver sehingga partai bisa memperolah 45 kursi DPR. Adapun sosok Nur Mahmudi meneruskan karier menjadi Wali Kota Depok sejak 2006-2016. #ArahBaruPKS," tuturnya.
(dam)
