Kepercayaan Publik ke DPR Meningkat, Komisi III Terbaik

JAKARTA - Komisi III DPR dipandang sebagai komisi yang memiliki kinerja terbaik. Hal ini sejalan dengan membaiknya kepercayaan publik terhadap DPR.

Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni memandang penilaian publik yang diperoleh dari survei Charta Politika membuktikan bagaimana wakil rakyat yang membidangi hukum, keamanan dan hak asasi manusia (HAM) melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum, stabilitas keamanan negara dan persoalan HAM.

“Kita mengapresiasi penilaian publik atas kinerja Komisi III yang dipandang baik. Ini menggambarkan masyarakat percaya para wakilnya yang duduk di parlemen akan selalu mengawasi pemerintahan, khususnya dalam hal penegakan hukum, keamanan dan HAM,” kata Sahroni dalam siaran pernya di Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Beberapa jenis kejahatan yang menjadi perhatian serius Komisi III yakni korupsi dan narkoba. Menurut Sahroni, DPR memastikan tidak adanya pelemahan dalam pemberantasan korupsi. Bahkan DPR mencoba memperkuat peran Polri dan kejaksaan selaku institusi yang juga berwenang menangani kasus ini, selain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kita juga tidak berniat melemahkan kewenangan KPK,” ujarnya.

Mengenai kasus narkoba, Komisi III secara lantang berkali-kali menyerukan sinergitas instansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, Bea Cukai, dan TNI untuk pemberantasan zat terlarang tersebut. Komisi III menekankan penanganan narkoba tidak bisa dilakukan secara parsial dengan mengedepankan ego sektoral masing-masing institusi.

“Harus bersinergi. Selain pengedaran, penyelundupan melalui jalur tikus perairan dan perbatasan hingga pelabuhan dan bandara udara sebagai pintu masuk ke Indonesia juga harus diperkuat,” ujar politisi NasDem ini.

Hal lain yang menjadi concern Komisi III adalah keamanan negara. Hal ini karena selain memasuki tahun politik, perhelatan event akbar juga digelar di Indonesia seperti Asian Games dan pertemuan International Monetary Fund (IMF) and the World Bank Annual Meetings di Bali pada Oktober mendatang.

“Ini menyangkut citra Indonesia, keamanan harus dipastikan termasuk dari gangguan terorisme. Kami mengapresiasi langkah Polri dan instansi terkait dalam penanganan terorisme,” tukasnya.

Survei Charta Politikamerilis hasil survei yang diberi tajuk DPR Terima Rapor. Manajer Riset Charta Politika, Muslimin Tanja mengungkapkan terjadi peningkatan kepercayaan publik atas DPR. Bila di berbagai survei sebelumnya disebutkan berada di peringkat terakhir, DPR kali ini berhasil meraih kepercayaan tinggi masyarakat dengan angka 49,3%. Peringkat ini hanya berada di bawah TNI (73,5%), KPK (73,4%), Presiden (68,6%) dan Polri (50,4%). Dari phone survey yang dilakukan terhadap 800 koresponden di delapan kota besar tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap DPR lebih tinggi dibanding partai politik yang berada di angka 45,8%.

Survei ini juga memperlihatkan fungsi DPR yang paling diingat adalah legislasi dengan angka 53,5,%, disusul anggaran 20,8% dan pengawasan 17,5 %. Namun masyarakat justru melihat fungsi pengawasan yang paling maksimal dilakukan DPR dengan angka 44,8%, disusul legislasi 20,3%, dan anggaran 17,4%. Sementara sisanya dengan angka 17,5% menjawab tidak tahu.

Terkait kinerja masing-masing bidang, Komisi III dipercaya publik paling menunjukkan kinerja dengan capaian angka berkisar 37%, disusul Komisi VIII (35,8%) dan Komisi I (27,3%). Komisi VII menjadi komisi yang dianggap paling minim kinerja dengan angka hanya 14%.