ISIS Mengancam, Aparat Dinilai Perlu Respons Terukur
ISIS Mengancam, Aparat Dinilai Perlu Respons Terukur
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai Polri, TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) patut memberi respons terukur terhadap informasi mengenai ancaman sel-sel ISIS yang berniat menyerang pemerintah Indonesia.
Dia melanjutkan, respons terukur terhadap informasi ancaman ISIS itu perlu untuk memininalisir sekaligus mereduksi potensi ancaman.
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menambahkan, rangkaian informasi mengenai ancaman teroris yang mengemuka sepanjang pekan ketiga Agustus 2018 tidak boleh diabaikan begitu saja.
"Informasi itu patut ditanggapi oleh Polri, TNI dan BIN secara terukur sehingga tidak menimbulkan rasa cemas atau kegaduhan di ruang publik," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/8/2018).
Sebab, lanjut dia, kondusifitas di dalam negeri harus tetap terjaga, terutama karena Asian Games 2018 masih menyisakan banyak pertandingan pada berbagai cabang olahraga.
Dia mengatakan, Pimpinan DPR perlu mengingatkan hal tersebut karena mengacu pada kasus penembakan dua anggota Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Jabar, Aiptu Dodon Kusdianto dan Aiptu Widi Harjana, oleh tiga orang tak dikenal di Kilometer 223-400 jalur jalan Tol Kanci–Pejagan di Kabupaten Cirebon, Jumat 24 Agustus 2018 malam.
Diakuinya bahwa motif penembakan itu belum diketahui karena pelaku penembakan belum tertangkap. Namun, kata dia, kasus penembakan dua anggota Polri ini hanya selang beberapa hari setelah beredarnya video ancaman ISIS di jagat maya, dan juga setelah Kementerian Luar Negeri Australia memperbarui travel advice (peringatan perjalanan) bagi warga Australia yang bepergian ke Indonesia, serta keputusan Amerika Serikat (AS) menetapkan tiga orang dari Asia Tenggara sebagai teroris.
Sekadar diketahui, pada Selasa 21 Agustus 2018 beredar di dunia maya video berisi ancaman dari Divisi Peretasan ISIS kepada pemerintahan Indonesia yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Mereka menyoroti perlakuan pemerintah Indonesia kepada rekan-rekan mereka, mulai dari pemenjaraan hingga pemblokiran akun sosial media.
Kemudian, dua hari kemudian, tepatnya Kamis 23 Agustus 2018, pemerintah Australia memperbarui travel advice, karena alasan akan adanya serangan teroris di Indonesia. Karena travel advice itu pula, staf konsulat jenderal Australia di Surabaya tidak menghadiri acaranya di Universitas Airlangga.
Setelah itu, dari Washington, Amerika Serikat, dilaporkan pada Jumat 24 Agustus pekan lalu bahwa otoritas intelijen setempat menetapkan tiga orang dari Asia Tenggara sebagai teroris karena diduga merekrut orang lain bergabung dengan ISIS. Satu dari tiga orang itu berkewarganegaraan Indonesia, berinisial MKYF. Profil tiga orang ini terlihat dalam video ISIS pada Juni 2016, saat algojo ISIS memenggal tiga sandera.
"Memang, fakta-fakta tadi belum tentu saling berkait. Tetapi, Polri, TNI dan BIN patut menggarisbawahi dan memberi respons terukur. Semua potensi ancaman harus dieliminasi sejak dini," kata Bamsoet.
Sebab, kata dia, setelah Asian Games 2018, Indonesia kembali menjadi tuan rumah pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang akan diselenggarakan pada Oktober 2018 di Bali. "Forum ini akan dihadiri 18.000 anggota delegasi dari 189 negara, termasuk 10 pemimpin ASEAN," pungkas politikus partai Golkar ini.
Dia melanjutkan, respons terukur terhadap informasi ancaman ISIS itu perlu untuk memininalisir sekaligus mereduksi potensi ancaman.
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menambahkan, rangkaian informasi mengenai ancaman teroris yang mengemuka sepanjang pekan ketiga Agustus 2018 tidak boleh diabaikan begitu saja.
"Informasi itu patut ditanggapi oleh Polri, TNI dan BIN secara terukur sehingga tidak menimbulkan rasa cemas atau kegaduhan di ruang publik," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/8/2018).
Sebab, lanjut dia, kondusifitas di dalam negeri harus tetap terjaga, terutama karena Asian Games 2018 masih menyisakan banyak pertandingan pada berbagai cabang olahraga.
Dia mengatakan, Pimpinan DPR perlu mengingatkan hal tersebut karena mengacu pada kasus penembakan dua anggota Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Jabar, Aiptu Dodon Kusdianto dan Aiptu Widi Harjana, oleh tiga orang tak dikenal di Kilometer 223-400 jalur jalan Tol Kanci–Pejagan di Kabupaten Cirebon, Jumat 24 Agustus 2018 malam.
Diakuinya bahwa motif penembakan itu belum diketahui karena pelaku penembakan belum tertangkap. Namun, kata dia, kasus penembakan dua anggota Polri ini hanya selang beberapa hari setelah beredarnya video ancaman ISIS di jagat maya, dan juga setelah Kementerian Luar Negeri Australia memperbarui travel advice (peringatan perjalanan) bagi warga Australia yang bepergian ke Indonesia, serta keputusan Amerika Serikat (AS) menetapkan tiga orang dari Asia Tenggara sebagai teroris.
Sekadar diketahui, pada Selasa 21 Agustus 2018 beredar di dunia maya video berisi ancaman dari Divisi Peretasan ISIS kepada pemerintahan Indonesia yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Mereka menyoroti perlakuan pemerintah Indonesia kepada rekan-rekan mereka, mulai dari pemenjaraan hingga pemblokiran akun sosial media.
Kemudian, dua hari kemudian, tepatnya Kamis 23 Agustus 2018, pemerintah Australia memperbarui travel advice, karena alasan akan adanya serangan teroris di Indonesia. Karena travel advice itu pula, staf konsulat jenderal Australia di Surabaya tidak menghadiri acaranya di Universitas Airlangga.
Setelah itu, dari Washington, Amerika Serikat, dilaporkan pada Jumat 24 Agustus pekan lalu bahwa otoritas intelijen setempat menetapkan tiga orang dari Asia Tenggara sebagai teroris karena diduga merekrut orang lain bergabung dengan ISIS. Satu dari tiga orang itu berkewarganegaraan Indonesia, berinisial MKYF. Profil tiga orang ini terlihat dalam video ISIS pada Juni 2016, saat algojo ISIS memenggal tiga sandera.
"Memang, fakta-fakta tadi belum tentu saling berkait. Tetapi, Polri, TNI dan BIN patut menggarisbawahi dan memberi respons terukur. Semua potensi ancaman harus dieliminasi sejak dini," kata Bamsoet.
Sebab, kata dia, setelah Asian Games 2018, Indonesia kembali menjadi tuan rumah pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang akan diselenggarakan pada Oktober 2018 di Bali. "Forum ini akan dihadiri 18.000 anggota delegasi dari 189 negara, termasuk 10 pemimpin ASEAN," pungkas politikus partai Golkar ini.
(maf)
Explore More