IPW Kritisi Pola Kenaikan Jabatan di Polri
Minggu, 19 Agustus 2018 - 21:01 WIB
IPW Kritisi Pola Kenaikan Jabatan di Polri
A
A
A
JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengkritisi mutasi dan promosi Brigjen Eko Indra Heri menjadi calon Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (ASDM).
Neta menilai, promosi dan mutasi Brigjen Eko Indra dari posisi Kepala Biro Pembinaan Karir (Karo Binkar) ke posisi ASDM menyalahi peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2016 tentang eselon atau tingkatan dalam jabatan di lingkungan organisasi Kepolisian.
Neta mengatakan, pengangkatan Brigjen Eko yang masih menduduki eselon II A sebagai Karo Binkar ke posisi dan jabatan yang baru tidak sesuai dengan peraturan itu. Menurut Neta, posisi ASDM seharusnya diisi oleh pejabat eselon I-B atau I-A berpangkat Inspektur Jenderal.
"Pengangkatan posisi ASDM yang baru sangat ironis karena menabrak tatanan dan ketentuan yang ada. Seharusnya Menpan RB dan Komisi 3 DPR serta Kompolnas menegur Polri," kata Neta dalam keterangan yang diterima SINDOnews, Minggu (19/8/2018).
Neta mengatakan, bila kenaikan jabatan dengan pola jalan pintas dibiarkan maka anggota Polri akan frustasi. Sebab, pola itu sama saja menabrak sistem baku dalam kenaikan jabatan.
"Setelah gagal mengangkat Kapolda Metro Jaya sebagai Wakapolri, rupanya elite Polri melakukannya di asisten SDM. Ini sangat disesalkan. Asisten SDM yang lama Irjen Arief yang selama ini dikenal tegas, konsisten dan strength kok malah membiarkannya," ucap Neta.
(Baca juga: Martuani Dimutasi Jadi Kapolda Papua, Boy Rafly Wakalemdiklat Polri)
Neta mencatat promosi jabatan di Polri dengan pola jalan pintas itu bukan hal yang baru di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu contohnya adalah kenaikan pangkat bagi Brigjen Listyo Sigit Prabowo.
Sebelumnya, Sigit saat berpangkat komisaris besar merupakan ajudan Presiden Jokowi. Selanjutnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menunjuk Sigit sebagai Kapolda Banten.
Menurut Neta, seharusnya Sigit sebelum jadi Kapolda Banten ditarik ke Mabes Polri terlebih dahulu untuk meraih pangkat brigjen. "Setelah beberapa bulan baru naik pangkat brigjen dan menjadi Kapolda," ujar Neta.
Dirinya juga menyoroti kenaikan seorang petinggi di Polda Jateng yang sebelumnya dianggap sukses mengamankan pernikahan putri Presiden Jokowi di Solo. "Setelah pendidikan langsung jadi Wakapolda Jateng," ucap Neta.
Neta melanjutkan, saat ini banyak perwira polri berpangkat Komisaris Besar yang sudah selesai pendidikan justru malah dinonjobkan selama bertahun tahun. Oleh karena itu, Polri harus menghentikan praktik mengistimewakan figur tertenru.
"Padahal tatanan yang benar itu seperti Komjen Ari Dono sebagai Wakapolri. Dia diangkat tapi tidak lompat pagar," kata Neta.
Seperti diketahui, Kabareskrim Komjen Pol Ari Dono didapuk sebagai Wakapolri menggantikan posisi Komjen Pol Syafruddin yang diangkat menjadi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Posisi Kabareskrim kini diisi Irjen Arief Sulistyanto, yang sebelumnya menjabat ASDM. Sedangkan posisi Irjen Arief sendiri akan diemban oleh mantan Kepala Biro Pembinaan Karier (Karo Binkar) Brigjen Pol Eko Indra Heri.
Neta menilai, promosi dan mutasi Brigjen Eko Indra dari posisi Kepala Biro Pembinaan Karir (Karo Binkar) ke posisi ASDM menyalahi peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2016 tentang eselon atau tingkatan dalam jabatan di lingkungan organisasi Kepolisian.
Neta mengatakan, pengangkatan Brigjen Eko yang masih menduduki eselon II A sebagai Karo Binkar ke posisi dan jabatan yang baru tidak sesuai dengan peraturan itu. Menurut Neta, posisi ASDM seharusnya diisi oleh pejabat eselon I-B atau I-A berpangkat Inspektur Jenderal.
"Pengangkatan posisi ASDM yang baru sangat ironis karena menabrak tatanan dan ketentuan yang ada. Seharusnya Menpan RB dan Komisi 3 DPR serta Kompolnas menegur Polri," kata Neta dalam keterangan yang diterima SINDOnews, Minggu (19/8/2018).
Neta mengatakan, bila kenaikan jabatan dengan pola jalan pintas dibiarkan maka anggota Polri akan frustasi. Sebab, pola itu sama saja menabrak sistem baku dalam kenaikan jabatan.
"Setelah gagal mengangkat Kapolda Metro Jaya sebagai Wakapolri, rupanya elite Polri melakukannya di asisten SDM. Ini sangat disesalkan. Asisten SDM yang lama Irjen Arief yang selama ini dikenal tegas, konsisten dan strength kok malah membiarkannya," ucap Neta.
(Baca juga: Martuani Dimutasi Jadi Kapolda Papua, Boy Rafly Wakalemdiklat Polri)
Neta mencatat promosi jabatan di Polri dengan pola jalan pintas itu bukan hal yang baru di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu contohnya adalah kenaikan pangkat bagi Brigjen Listyo Sigit Prabowo.
Sebelumnya, Sigit saat berpangkat komisaris besar merupakan ajudan Presiden Jokowi. Selanjutnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menunjuk Sigit sebagai Kapolda Banten.
Menurut Neta, seharusnya Sigit sebelum jadi Kapolda Banten ditarik ke Mabes Polri terlebih dahulu untuk meraih pangkat brigjen. "Setelah beberapa bulan baru naik pangkat brigjen dan menjadi Kapolda," ujar Neta.
Dirinya juga menyoroti kenaikan seorang petinggi di Polda Jateng yang sebelumnya dianggap sukses mengamankan pernikahan putri Presiden Jokowi di Solo. "Setelah pendidikan langsung jadi Wakapolda Jateng," ucap Neta.
Neta melanjutkan, saat ini banyak perwira polri berpangkat Komisaris Besar yang sudah selesai pendidikan justru malah dinonjobkan selama bertahun tahun. Oleh karena itu, Polri harus menghentikan praktik mengistimewakan figur tertenru.
"Padahal tatanan yang benar itu seperti Komjen Ari Dono sebagai Wakapolri. Dia diangkat tapi tidak lompat pagar," kata Neta.
Seperti diketahui, Kabareskrim Komjen Pol Ari Dono didapuk sebagai Wakapolri menggantikan posisi Komjen Pol Syafruddin yang diangkat menjadi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Posisi Kabareskrim kini diisi Irjen Arief Sulistyanto, yang sebelumnya menjabat ASDM. Sedangkan posisi Irjen Arief sendiri akan diemban oleh mantan Kepala Biro Pembinaan Karier (Karo Binkar) Brigjen Pol Eko Indra Heri.
(maf)
