WP KPK Kritik Rotasi Pejabat Tak Transparan, Ini Kata Agus Rahardjo
Rabu, 15 Agustus 2018 - 18:59 WIB
WP KPK Kritik Rotasi Pejabat Tak Transparan, Ini Kata Agus Rahardjo
A
A
A
JAKARTA - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) angkat bicara terkait adanya rotasi terhadap 14 posisi direktur di tubuh komisi antirasuah tersebut. WP KPK meminta pimpinan KPK menghentikan rotasi pejabat struktural yang dinilai tidak transparan.
Menanggapi hal itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan rotasi sudah dilakukan terhadap 14 orang pejabat Eselon II dan III. "Rotasi itu hanya terhadap 14 orang internal, tidak ada orang luar yang masuk. Karena yang namanya rotasi itu kan sangat alamiah, mestinya dua tahun sekali dilakukan rotasi," ujar Agus di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (15/8/2018).
"Direktur yang lama pindah posisi saja, sama-sama di rektur apa salahnya, direktur yang lama pindah posisi kabag yang pindah posisi, posisinya tetep posisinya sama apa salahnya," sambungnya.
Agus juga menjelaskan alasan KPK melakukan rotasi karena dari beberapa pejabat KPK sudah bertahun-tahun tidak berpindah jabatan. "Awalnya kan pimpinan baru masuk itu buat aturannya, sampai hampir tiga tahun aturan itu tidak muncul."
"Oleh karena itu pimpinan mengambil alih, ya udah ini mungkin orang-orang ini kerjanya seperti yang tidak kita harapkan. Oleh karena itu dilakukan rotasi agar aturan itu cepat dimunculkan," jelas Agus.
Terkait tuduhan adanya ketidakterbukaan dalam rotasi pejabat di KPK, Agus menjawab transparansi berlaku pada proses seseorang meraih jabatan. "Yang transparan itu proses orang itu menaik jabatan, itu pasti ada penilaian yang transparan. Transparansi itu bukan pada waktu final pengangkatan, tapi pada waktu jenjang mereka meniti jenjang untuk mencapai kriteria yang harus transparan," pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan rotasi sudah dilakukan terhadap 14 orang pejabat Eselon II dan III. "Rotasi itu hanya terhadap 14 orang internal, tidak ada orang luar yang masuk. Karena yang namanya rotasi itu kan sangat alamiah, mestinya dua tahun sekali dilakukan rotasi," ujar Agus di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (15/8/2018).
"Direktur yang lama pindah posisi saja, sama-sama di rektur apa salahnya, direktur yang lama pindah posisi kabag yang pindah posisi, posisinya tetep posisinya sama apa salahnya," sambungnya.
Agus juga menjelaskan alasan KPK melakukan rotasi karena dari beberapa pejabat KPK sudah bertahun-tahun tidak berpindah jabatan. "Awalnya kan pimpinan baru masuk itu buat aturannya, sampai hampir tiga tahun aturan itu tidak muncul."
"Oleh karena itu pimpinan mengambil alih, ya udah ini mungkin orang-orang ini kerjanya seperti yang tidak kita harapkan. Oleh karena itu dilakukan rotasi agar aturan itu cepat dimunculkan," jelas Agus.
Terkait tuduhan adanya ketidakterbukaan dalam rotasi pejabat di KPK, Agus menjawab transparansi berlaku pada proses seseorang meraih jabatan. "Yang transparan itu proses orang itu menaik jabatan, itu pasti ada penilaian yang transparan. Transparansi itu bukan pada waktu final pengangkatan, tapi pada waktu jenjang mereka meniti jenjang untuk mencapai kriteria yang harus transparan," pungkasnya.
(kri)
