Muhammadiyah Titip 6 Agenda Strategis ke Prabowo-Sandi
Selasa, 14 Agustus 2018 - 02:14 WIB
Muhammadiyah Titip 6 Agenda Strategis ke Prabowo-Sandi
A
A
A
JAKARTA - Bakal calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi) bertandang ke Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah di Gedung Dakwah, Jakarta, kemarin malam. Dalam pertemuan tertutup selama hampir 2 jam itu, Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah Haedar Nashir menitipkan 6 agenda strategis kepada Prabowo-Sandi.
“Berkaitan dengan kehadiran Capres dan Cawapres untuk bersilaturahim kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, secara khusus Muhammadiyah menyampaikan masukan tentang agenda strategis yang dapat menjadi bahan kebijakan pemerintah lima tahun ke depan,” kata Haedar seusai pertemuan tertutup dengan Prabowo, Sandi, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Gedung Dakwah, Jakarta, Senin (13/8/2018) malam.
Pertama, kata Haedar, agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa Indonesia hendaknya menjadi fondasi nilai dan sumber inspirasi yang mendasar dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan strategis negara serta moral-spiritual bangsa. Jangan sampai terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan luhur yang hidup dalam jati diri bangsa Indonesia tersebut, seraya menghindari primordialisme SARA.
Kedua, lanjut dia, menegakkan kedaulatan negara di bidang politik, ekonomi, dan budaya termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam melalui kebijakan-kebijakan strategis yang pro-rakyat dan mengutamakan hajat hidup bangsa. Menjaga kedaulatan negara dari penetrasi asing, menegakkan kedaulatan pangan, dan memutus mata-rantai ketergantungan impor yang merugikan kehidupan rakyat dan masa depan bangsa.
Ketiga, kata Haedar, mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi secara progresif dengan kebijakan-kebijakan yang berani khususnya dalam menghadapi sekolompok kecil yang menguasai ekonomi dan kekayaan Indonesia sesuai amanat konstitusi pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila.
Keempat, rekonstruksi pendidikan dan pembangunan sumberdaya manusia sebagai prioritas penting dalam kebijakan pemerintah ke depan untuk menjadikan Indonesia unggul dan berdaya-saing tinggi dengan negara-negara lain yang telah maju. “Termasuk dalam memanfaatkan 20% anggaran pendidikan sebagaimana amanat konstitusi,” imbuhnya.
Kelima, sambung dia, melakukan kebijakan reformasi birokrasi yang progresif dan sistemik dengan prinsip good governance serta birokrasi pemerintahan untuk semua rakyat yang menjujung tinggi meritokrasi tanpa disandera oleh kepentingan-kepentingan politik partisan dari para pejabat pemerintahan maupun partai politik dan golongan. Serta menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda kebijakan utama sehingga pemerintahan bebas dari penyakit yang menghancurkan tatanan bangsa dan negara tersebut.
“Terakhir, melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dan berdaulat dalam negeri, sebagai kekuatan strategis di dunia Islam. dalam melindungi kepentingan serta menjadikan Indonesia selaku negara dengan penduduk muslim terbesar,” ujarnya.
Selain itu, Haedar juga berpesan agar para calon niscaya menjujung tinggi etika dan keadaban politik yang tinggi, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas diri dan kroni atau golongan, berkhidmat penuh untuk memajukan bangsa, mengutamakan kualitas dan integritas, menjaga keutuhan dan kerukunan bangsa. Serta, tidak mendepankan politik primordialisme, lebih-lebih yang bersifat sempit dan mengusung golongan tertentu. Para calon berikrar untuk berdiri tegak di atas kebenaran, kebaikan, dan nilai-nilai luhur bangsa.
“Tunjukkan kata sejalan tindakan dalam berpolitik agar rakyat mendapat keteladanan dari para peimpin bangsa ini. Berikan rakyat uswah hasanah, kegembiraan, dan harapan positif untuk hidup lebih baik serta terjamin hak-haknya selaku pemberi mandat kedaulatan di Republik ini,” tutupnya.
“Berkaitan dengan kehadiran Capres dan Cawapres untuk bersilaturahim kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, secara khusus Muhammadiyah menyampaikan masukan tentang agenda strategis yang dapat menjadi bahan kebijakan pemerintah lima tahun ke depan,” kata Haedar seusai pertemuan tertutup dengan Prabowo, Sandi, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Gedung Dakwah, Jakarta, Senin (13/8/2018) malam.
Pertama, kata Haedar, agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa Indonesia hendaknya menjadi fondasi nilai dan sumber inspirasi yang mendasar dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan strategis negara serta moral-spiritual bangsa. Jangan sampai terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan luhur yang hidup dalam jati diri bangsa Indonesia tersebut, seraya menghindari primordialisme SARA.
Kedua, lanjut dia, menegakkan kedaulatan negara di bidang politik, ekonomi, dan budaya termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam melalui kebijakan-kebijakan strategis yang pro-rakyat dan mengutamakan hajat hidup bangsa. Menjaga kedaulatan negara dari penetrasi asing, menegakkan kedaulatan pangan, dan memutus mata-rantai ketergantungan impor yang merugikan kehidupan rakyat dan masa depan bangsa.
Ketiga, kata Haedar, mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi secara progresif dengan kebijakan-kebijakan yang berani khususnya dalam menghadapi sekolompok kecil yang menguasai ekonomi dan kekayaan Indonesia sesuai amanat konstitusi pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila.
Keempat, rekonstruksi pendidikan dan pembangunan sumberdaya manusia sebagai prioritas penting dalam kebijakan pemerintah ke depan untuk menjadikan Indonesia unggul dan berdaya-saing tinggi dengan negara-negara lain yang telah maju. “Termasuk dalam memanfaatkan 20% anggaran pendidikan sebagaimana amanat konstitusi,” imbuhnya.
Kelima, sambung dia, melakukan kebijakan reformasi birokrasi yang progresif dan sistemik dengan prinsip good governance serta birokrasi pemerintahan untuk semua rakyat yang menjujung tinggi meritokrasi tanpa disandera oleh kepentingan-kepentingan politik partisan dari para pejabat pemerintahan maupun partai politik dan golongan. Serta menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda kebijakan utama sehingga pemerintahan bebas dari penyakit yang menghancurkan tatanan bangsa dan negara tersebut.
“Terakhir, melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dan berdaulat dalam negeri, sebagai kekuatan strategis di dunia Islam. dalam melindungi kepentingan serta menjadikan Indonesia selaku negara dengan penduduk muslim terbesar,” ujarnya.
Selain itu, Haedar juga berpesan agar para calon niscaya menjujung tinggi etika dan keadaban politik yang tinggi, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas diri dan kroni atau golongan, berkhidmat penuh untuk memajukan bangsa, mengutamakan kualitas dan integritas, menjaga keutuhan dan kerukunan bangsa. Serta, tidak mendepankan politik primordialisme, lebih-lebih yang bersifat sempit dan mengusung golongan tertentu. Para calon berikrar untuk berdiri tegak di atas kebenaran, kebaikan, dan nilai-nilai luhur bangsa.
“Tunjukkan kata sejalan tindakan dalam berpolitik agar rakyat mendapat keteladanan dari para peimpin bangsa ini. Berikan rakyat uswah hasanah, kegembiraan, dan harapan positif untuk hidup lebih baik serta terjamin hak-haknya selaku pemberi mandat kedaulatan di Republik ini,” tutupnya.
(pur)
