Tak Calegkan Mantan Koruptor, PSI Dapat Citra Positif dari Publik
Jum'at, 03 Agustus 2018 - 17:03 WIB
Tak Calegkan Mantan Koruptor, PSI Dapat Citra Positif dari Publik
A
A
A
JAKARTA - Data Bawaslu melangsir hampir seluruh parpol peserta pemilu mendaftarkan mantan napi korupsi sebagai bacaleg ke KPU. Hanya PSI yang tak mendaftarkan bacaleg mantan napi koruptor.
Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi menilai apa yang dilakukan PSI sudah tepat. Sebagai parpol baru, PSI harus menunjukkan mereka antikorupsi.
Ia mengatakan seharusnya parpol lain melakukan hal yang sama."Partai baru memang harusnya begitu. Bahwa dia akan membangun citra positif atau tidak itu kan bonus yang dia peroleh nanti dari masyarakat," kata Djayadi saat dihubungi, Kamis (2/8/2018).
Menurutnya, terlepas dari masalah pencitraan atau bukan, semua parpol tak boleh mencalonkan eks koruptor sebagai bacaleg. Djayadi menilai partai-partai yang sejak awal mendaftarkan eks napi korupsi menjadi caleg menandakan belum berkomitmen secara penuh terhadap pemberantasan korupsi.
"Itu berarti kan mereka belum 100% menunjukkan usahanya yang sungguh-sungguh untuk mencalonkan orang yang tidak punya rekam jejak korupsi gitu," ujarnya.
Banyak faktor yang memicu partai politik mencalonkan eks napi korupsi menjadi bacaleg. Misalnya, eks napi yang juga kader partai itu dekat dengan pimpinan partai, memiliki jabatan dan pengaruh di struktur partai sampai logistik.
"Mungkin orang yg menjadi mantan koruptor yang menjadi caleg itu mungkin punya orang dekat di partai bisa juga punya kekuasaan di partai atau punya pengaruh di partai kan bisa saja," paparnya.
Meski demikian, Djayadi mengapresiasi partai politik yang berani mencoret eks koruptor dari daftar caleg dan menggantinya dengan figur-figur yang bebas dari korupsi. "Kalau memang diganti dengan calon yang tidak pernah korupsi kan bagus," tandasnya.
Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi menilai apa yang dilakukan PSI sudah tepat. Sebagai parpol baru, PSI harus menunjukkan mereka antikorupsi.
Ia mengatakan seharusnya parpol lain melakukan hal yang sama."Partai baru memang harusnya begitu. Bahwa dia akan membangun citra positif atau tidak itu kan bonus yang dia peroleh nanti dari masyarakat," kata Djayadi saat dihubungi, Kamis (2/8/2018).
Menurutnya, terlepas dari masalah pencitraan atau bukan, semua parpol tak boleh mencalonkan eks koruptor sebagai bacaleg. Djayadi menilai partai-partai yang sejak awal mendaftarkan eks napi korupsi menjadi caleg menandakan belum berkomitmen secara penuh terhadap pemberantasan korupsi.
"Itu berarti kan mereka belum 100% menunjukkan usahanya yang sungguh-sungguh untuk mencalonkan orang yang tidak punya rekam jejak korupsi gitu," ujarnya.
Banyak faktor yang memicu partai politik mencalonkan eks napi korupsi menjadi bacaleg. Misalnya, eks napi yang juga kader partai itu dekat dengan pimpinan partai, memiliki jabatan dan pengaruh di struktur partai sampai logistik.
"Mungkin orang yg menjadi mantan koruptor yang menjadi caleg itu mungkin punya orang dekat di partai bisa juga punya kekuasaan di partai atau punya pengaruh di partai kan bisa saja," paparnya.
Meski demikian, Djayadi mengapresiasi partai politik yang berani mencoret eks koruptor dari daftar caleg dan menggantinya dengan figur-figur yang bebas dari korupsi. "Kalau memang diganti dengan calon yang tidak pernah korupsi kan bagus," tandasnya.
(poe)
