Komisi Pemilihan Umum Minta Penguatan IT
Kamis, 12 Juli 2018 - 12:13 WIB
Komisi Pemilihan Umum Minta Penguatan IT
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta dukungan pemerintah dalam rangka penguatan sistem informasi teknologi (IT). Permintaan itu disampaikan Ketua KPU Arief Budiman saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Jakarta kemarin.
KPU menyebut masih ada beberapa kelemahan-kelemahan IT yang dihadapi menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2019. KPU bahkan sempat menutup sementara laman infopemilu.kpu.go.id selama perhitungan suara hasil pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada) serentak 2018 karena diduga ada peretasan. KPU menyebut sistem yang ada saat ini telah digunakan sejak pemilu sebelumnya.
Karena itu, KPU menyatakan bahwa tantangan teknologi informasi yang dihadapi dalam Pemilu mendatang semakin besar dan beragam serta rumit terhadap proses ini. "Jadi kami sampaikan bahwa kami tidak bisa menyelesaikan persoalan ini sendiri. Kami butuh bantuan dari lembaga-lembaga pemerintah yang punya keahlian di bidang ini,” kata Arief Budiman kemarin.
Saat ini keterbatasan personel KPU juga menjadi kendala dalam penanganan sistem IT pemilu. Sementara beban kerja dalam penanganan IT semakin besar. “Maka kami bekerja sama dan membicarakan dengan kementerian terkait dan itu sudah kita lakukan, untuk dibantu sumber daya manusia (SDM) dari kementerian terkait,” ungkapnya.
Selain itu Arief juga mengeluhkan sarana dan prasarana yang juga terbatas. Sebenarnya KPU telah merancang pemenuhan sarana yang dibutuhkan. Namun hal tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. “Dan bapak presiden sudah memberikan komitmennya, proses ini akan dipercepat untuk memenuhi (anggaran),” tuturnya.
Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi menyebut pertemuan ketua KPU dan presiden membahas tentang penyelenggaraan Pilkada 2018 lalu. Selain itu juga sempat dibahas berkaitan dengan Pemilu 2019
“Sekaligus menyampaikan persiapan-persiapan di dalam Pileg dan Pilpres 2019. Lebih kepada teknis tadi misalnya soal jumlah pemilihnya berapa, kendalanya apa di lapangan,” ujarnya.
Johan juga mengakui ada pembahasan berkenaan penambahan anggaran. Menurutnya KPU menyampaikan adanya kebutuhan-kebutuhan yang masih harus dipenuhi. "Disinggung juga mengenai permintaan penambahan anggaran kalau memang ada hal-hal yang ditemui di lapangan membutuhkan tambahan anggaran,” katanya. (Dita Angga)
KPU menyebut masih ada beberapa kelemahan-kelemahan IT yang dihadapi menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2019. KPU bahkan sempat menutup sementara laman infopemilu.kpu.go.id selama perhitungan suara hasil pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada) serentak 2018 karena diduga ada peretasan. KPU menyebut sistem yang ada saat ini telah digunakan sejak pemilu sebelumnya.
Karena itu, KPU menyatakan bahwa tantangan teknologi informasi yang dihadapi dalam Pemilu mendatang semakin besar dan beragam serta rumit terhadap proses ini. "Jadi kami sampaikan bahwa kami tidak bisa menyelesaikan persoalan ini sendiri. Kami butuh bantuan dari lembaga-lembaga pemerintah yang punya keahlian di bidang ini,” kata Arief Budiman kemarin.
Saat ini keterbatasan personel KPU juga menjadi kendala dalam penanganan sistem IT pemilu. Sementara beban kerja dalam penanganan IT semakin besar. “Maka kami bekerja sama dan membicarakan dengan kementerian terkait dan itu sudah kita lakukan, untuk dibantu sumber daya manusia (SDM) dari kementerian terkait,” ungkapnya.
Selain itu Arief juga mengeluhkan sarana dan prasarana yang juga terbatas. Sebenarnya KPU telah merancang pemenuhan sarana yang dibutuhkan. Namun hal tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. “Dan bapak presiden sudah memberikan komitmennya, proses ini akan dipercepat untuk memenuhi (anggaran),” tuturnya.
Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi menyebut pertemuan ketua KPU dan presiden membahas tentang penyelenggaraan Pilkada 2018 lalu. Selain itu juga sempat dibahas berkaitan dengan Pemilu 2019
“Sekaligus menyampaikan persiapan-persiapan di dalam Pileg dan Pilpres 2019. Lebih kepada teknis tadi misalnya soal jumlah pemilihnya berapa, kendalanya apa di lapangan,” ujarnya.
Johan juga mengakui ada pembahasan berkenaan penambahan anggaran. Menurutnya KPU menyampaikan adanya kebutuhan-kebutuhan yang masih harus dipenuhi. "Disinggung juga mengenai permintaan penambahan anggaran kalau memang ada hal-hal yang ditemui di lapangan membutuhkan tambahan anggaran,” katanya. (Dita Angga)
(nfl)
