Wiranto: Presiden Sudah Tekankan Aparat Keamanan Harus Netral
Senin, 25 Juni 2018 - 16:58 WIB
Wiranto: Presiden Sudah Tekankan Aparat Keamanan Harus Netral
A
A
A
JAKARTA - Jelang pemungutan suara Pilkada Serentak 2018 muncul keluhan dari masyarakat tentang netralitas aparat negara dalam pilkada, termasuk tudingan yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait adanya oknum BIN, dan TNI/Polri tak netral dalam pilkada.
Menanggapi hal ini, Menko Polhukam, Wiranto menegaskan jika ada oknum aparat keamanan yang kedapatan tidak netral, maka akan ada tindakan sanksi. Dalam hal ini, masyarakat dipersilakan membuat pengaduan tanpe perlu khawatir atau takut.
"Salurannya macam-macam bisa lewat Bawaslu, ada Panwslu di sana," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (25/6/2018).
Wiranto menilai, masalah netralitas aparat negara telah ditekankan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden, kata Wiranto sudah menekankan bahwa aparat negara seperti Polri/TNI, BIN dan ASN harus netral dalam pilkada.
Menurutnya, meski soal netralitas menjadi tantangan pemerintah, namun upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan terus dilakukan. "Justru itu ditekankan kepada presiden. Karena itu maslah dari tahun ke tahun ditekankan ya, kalau masih ada ya, ada sanksinya. Wong namanya manusia," tutupnya.
Menanggapi hal ini, Menko Polhukam, Wiranto menegaskan jika ada oknum aparat keamanan yang kedapatan tidak netral, maka akan ada tindakan sanksi. Dalam hal ini, masyarakat dipersilakan membuat pengaduan tanpe perlu khawatir atau takut.
"Salurannya macam-macam bisa lewat Bawaslu, ada Panwslu di sana," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (25/6/2018).
Wiranto menilai, masalah netralitas aparat negara telah ditekankan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden, kata Wiranto sudah menekankan bahwa aparat negara seperti Polri/TNI, BIN dan ASN harus netral dalam pilkada.
Menurutnya, meski soal netralitas menjadi tantangan pemerintah, namun upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan terus dilakukan. "Justru itu ditekankan kepada presiden. Karena itu maslah dari tahun ke tahun ditekankan ya, kalau masih ada ya, ada sanksinya. Wong namanya manusia," tutupnya.
(kri)
