Pemerintah Pastikan Pilkada 27 Juni Libur Nasional
Senin, 25 Juni 2018 - 15:41 WIB
Pemerintah Pastikan Pilkada 27 Juni Libur Nasional
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Wiranto memastikan hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 Juni 2018 sebagai hari libur nasional.
Wiranto mengatakan, pemerintah sudah menerbitkan dasar hukum berupa Keputusan Presiden (Keppres). "Karena apa? Ada mobilitas manusia maka tidak hanya di 171 daerah itu, ada daerah yang tidak di 171 tetapi ada yang ikut di daerah itu," ujar Wiranto usai meresmikan Media Center, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (25/6/2018).
Wiranto menjelaskan mobilisasi manusia yang dimaksud adalah ada masyarakat yang memiliki kartu tanda penduduk daerah yang menggelar pilkada, namun beraktivitas atau bekerja di daerah lain. Maka itu, pemerintah memutuskan untuk libur bersama.
Wiranto menegaskan, hari libur nasional diberikan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam pilkada. Langkah ini diambil untuk memberikan jaminan kepada masyarakat agar tidak khawatir terkena sanksi dari tempat kerjanya.
Wiranto memastikan Keppres mengenai penetapan hari pelaksanaan Pilkada serentak 2018 menjadi hari libur nasional."Sementara ini (ditandatangani Keppresnya-red)," jelas mantan Ketua Umum Partai Hanura ini.
Wiranto mengatakan, pemerintah sudah menerbitkan dasar hukum berupa Keputusan Presiden (Keppres). "Karena apa? Ada mobilitas manusia maka tidak hanya di 171 daerah itu, ada daerah yang tidak di 171 tetapi ada yang ikut di daerah itu," ujar Wiranto usai meresmikan Media Center, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (25/6/2018).
Wiranto menjelaskan mobilisasi manusia yang dimaksud adalah ada masyarakat yang memiliki kartu tanda penduduk daerah yang menggelar pilkada, namun beraktivitas atau bekerja di daerah lain. Maka itu, pemerintah memutuskan untuk libur bersama.
Wiranto menegaskan, hari libur nasional diberikan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam pilkada. Langkah ini diambil untuk memberikan jaminan kepada masyarakat agar tidak khawatir terkena sanksi dari tempat kerjanya.
Wiranto memastikan Keppres mengenai penetapan hari pelaksanaan Pilkada serentak 2018 menjadi hari libur nasional."Sementara ini (ditandatangani Keppresnya-red)," jelas mantan Ketua Umum Partai Hanura ini.
(dam)
