Sama dengan SBY, Gerindra Cium Indikasi Aparat Tak Netral di Pilkada

JAKARTA - Partai Gerindra merasakan ada indikasi ketidaknetralan aparat negara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, seperti yang dirasakan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Dari beberapa laporan teman-teman di lapangan, baik DPD dan DPC memang kami merasakan ada indikasi dari oknum-oknum aparat yang dianggap tidak netral," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Rumah Dinas Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Senin (25/6/2018). (Baca juga: Politikus PDIP Sebut 'Drama' Politik SBY Ketinggalan Zaman )

Bahkan, kata dia, beberapa oknum aparat negara terindikasi mendukung salah satu pasangan calon dalam pilkada serentak tahun ini. "Baik itu di kabupaten atau kota termasuk provinsi," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Muzani, Gerindra sangat mengharapkan aparat negara tetap menjaga sikap netral di Pilkada serentak 2018. "Tetap menjaga posisi yang sama dengan semua kekuatan calon yang akan berlaga pada pemilihan daerah Rabu 27 Juni besok," kata Wakil Ketua MPR ini.

Salah satu contoh indikasi ketidaknetralan aparat negara yang dimaksudnya adalah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah kepala desa maupun kepala daerah.

"Misalnya yang kami temukan di beberapa provinsi atau kabupaten kota, indikasi lagi misalnya yang dilaporkan itu aparat mengacung-acungkan nomor tertentu dengan kandidat tertentu dan seterusnya," ungkapnya.

Namun, dia enggan membeberkan saat ditanya aparat negara mana yang dimaksud terindikasi tidak netral itu. "Aparat hukum lah," kata anggota Komisi I DPR ini.