Kasus SKL BDNI, Hakim Ingatkan Eks Direktur BI sebagai Saksi Fakta
Kamis, 21 Juni 2018 - 19:26 WIB
Kasus SKL BDNI, Hakim Ingatkan Eks Direktur BI sebagai Saksi Fakta
A
A
A
JAKARTA - Mantan Direktur Pengawasan Bank Indonesia (BI) Iwan R Prawiranata bersaksi untuk terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) periode 2002-2004, Syafruddin Arsyad Temenggung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta.
Dalam persidangan kasus pemberian Surat Keterangan Lunas SKL Bank BDNI dengan terdakwa mantan Ketua BPPN Syafruddin A Temenggung. Saksi Iwan R Prawiranata dicecar oleh penasihat hukum Ahmad Yani SH, Kamis (21/6/2018).
Berdasarkan hasil audit BPK bahwa nilai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BLBI sebesar Rp144,59 triliun dengan nilai jaminan yang diserahkan BI kepada BPPN hanya sebesar Rp12,34 T.
Saksi lain yang dihadirkan adalah Mualana Ibrahim, mantan Direktur Pengawasan Bank Pemerintah pada BI di era krisis moneter 1998. Dalam sesi tanya jawab Syafruddin A Temenggung menanyakan, menurut Anda, seberapa besar pengembalian asetnya?
Dijawab Iwa R Prawiranata harus sama (9 persen) yang mulia.
Belakangan diketahui bahwa BPPN mampu mengembalikan recovery rate hingga mencapai 45 persen dari total aset yang diserahkan kepada BPPN. Hal ini yang kemudian dibenarkan oleh Iwan Prawiranata, "Faktanya demikian yang mulia," katanya.
Selama persidangan, mantan Direktur Pengawasan Bank Swasta BI ini banyak menyatakan tidak tahu terkait nilai BLBI kepada masing-masing bank termasuk kepada Bank BDNI. Hal ini yang membuat pengacara terdakwa Ahmad Yani SH sampai menyatakan, "Bagaimana BI tidak bobol kalau direktur pengawasannya banyak yang tidak tahu," katanya.
Majelis hakim pun sempat mengingatkan kepada Iwan R Prawiranata, sebagai saksi fakta. "Sebagai saksi fakta Anda disumpah dan ini ada konsekuensinya, sebagai pejabat BI dengan masa tugas 30 tahun seharusnya ngelotok persoalan ini," ucapnya.
Majelis Hakim lain juga mempertanyakan kapasitas Iwan selaku direktur pengawasan. "Apa Anda tidak melakukan evaluasi tidak langsung pengucuran terus. Kan biasanya setiap termin ada evaluasi," ujar majelis hakim kepada Iwan Prawiranata.
Iwan pun menyampaikan bahwa sesuai tugasnya membaca laporan, kemudian kami panggil bank kami beri teguran. Terutama kepada bank-bank yang melakukan pelanggaran atas BMPK, Batas Maksimum Pemberian Kredit kepada group sendiri.
Praktik pelanggaran BMPK terjadi di hampir semua bank saat ity dan menjadi andil collpas-nya bank-bank swasta saat krisis 1997/1998 terjadi. Inilah yang menjadi cecaran kepada saksi Iwan yang saat itu Direktur Pengawasan BI.
Terkait persoalan ini Syafruddin Temenggung menyatakan bahwa BLBI itu urusan BI kepada bank-bank dari tahun 1998, "Saya kan Ketua BPPN tahun 2002 jadi saya tidak tahu. Karena saya bukan penerima dan penyalur BLBI," ungkapnya.
Dalam persidangan kasus pemberian Surat Keterangan Lunas SKL Bank BDNI dengan terdakwa mantan Ketua BPPN Syafruddin A Temenggung. Saksi Iwan R Prawiranata dicecar oleh penasihat hukum Ahmad Yani SH, Kamis (21/6/2018).
Berdasarkan hasil audit BPK bahwa nilai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BLBI sebesar Rp144,59 triliun dengan nilai jaminan yang diserahkan BI kepada BPPN hanya sebesar Rp12,34 T.
Saksi lain yang dihadirkan adalah Mualana Ibrahim, mantan Direktur Pengawasan Bank Pemerintah pada BI di era krisis moneter 1998. Dalam sesi tanya jawab Syafruddin A Temenggung menanyakan, menurut Anda, seberapa besar pengembalian asetnya?
Dijawab Iwa R Prawiranata harus sama (9 persen) yang mulia.
Belakangan diketahui bahwa BPPN mampu mengembalikan recovery rate hingga mencapai 45 persen dari total aset yang diserahkan kepada BPPN. Hal ini yang kemudian dibenarkan oleh Iwan Prawiranata, "Faktanya demikian yang mulia," katanya.
Selama persidangan, mantan Direktur Pengawasan Bank Swasta BI ini banyak menyatakan tidak tahu terkait nilai BLBI kepada masing-masing bank termasuk kepada Bank BDNI. Hal ini yang membuat pengacara terdakwa Ahmad Yani SH sampai menyatakan, "Bagaimana BI tidak bobol kalau direktur pengawasannya banyak yang tidak tahu," katanya.
Majelis hakim pun sempat mengingatkan kepada Iwan R Prawiranata, sebagai saksi fakta. "Sebagai saksi fakta Anda disumpah dan ini ada konsekuensinya, sebagai pejabat BI dengan masa tugas 30 tahun seharusnya ngelotok persoalan ini," ucapnya.
Majelis Hakim lain juga mempertanyakan kapasitas Iwan selaku direktur pengawasan. "Apa Anda tidak melakukan evaluasi tidak langsung pengucuran terus. Kan biasanya setiap termin ada evaluasi," ujar majelis hakim kepada Iwan Prawiranata.
Iwan pun menyampaikan bahwa sesuai tugasnya membaca laporan, kemudian kami panggil bank kami beri teguran. Terutama kepada bank-bank yang melakukan pelanggaran atas BMPK, Batas Maksimum Pemberian Kredit kepada group sendiri.
Praktik pelanggaran BMPK terjadi di hampir semua bank saat ity dan menjadi andil collpas-nya bank-bank swasta saat krisis 1997/1998 terjadi. Inilah yang menjadi cecaran kepada saksi Iwan yang saat itu Direktur Pengawasan BI.
Terkait persoalan ini Syafruddin Temenggung menyatakan bahwa BLBI itu urusan BI kepada bank-bank dari tahun 1998, "Saya kan Ketua BPPN tahun 2002 jadi saya tidak tahu. Karena saya bukan penerima dan penyalur BLBI," ungkapnya.
(maf)
