PPP Nilai Koalisi Kerakyatan Gagasan Demokrat Susah Dibentuk

Senin, 18 Juni 2018 - 10:45 WIB
PPP Nilai Koalisi Kerakyatan...
PPP Nilai Koalisi Kerakyatan Gagasan Demokrat Susah Dibentuk
A A A
JAKARTA - Koalisi Kerakyatan yang digagas Partai Demokrat diyakini tidak akan terwujud. Pasalnya, hampir setiap partai politik (Parpol) menyodorkan figur mereka sebagai bakal calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres).

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengatakan bahwa Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat memiliki figur bakal Capres maupun Cawapres. Adapun PKB menginginkan Ketua Umum mereka, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Cawapres.

Kemudian, PAN dengan figur Ketua Umumnya, Zulkifli Hasan, dan Partai Demokrat yang ngotot dengan figur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ketiga Parpol itu hingga kini belum menyatakan dukungan ke salah satu kubu.

Namun, ketiga Parpol itu intensif berkomunikasi dengan poros pendukung Joko Widodo (Jokowi) maupun pendukung Prabowo Subianto. Bahkan menyodorkan figur masing-masing sebagai Cawapres.

Akan tetapi, Arsul Sani tidak yakin ada salah satu parpol yang mengalah jika ketiganya bergabung dalam satu koalisi. "Secara positioning capres-cawapres sendiri, maka sulit poros baru terbentuk karena ketiga partai ingin Capres atau Cawapresnya dari mereka. Ada 3 partai sementara hanya ada 2 posisi. Siapa yang mau mengalah?" ujar Arsul Sani dihubungi wartawan, Senin (18/6/2018).

Selain itu, sejumlah figur yang disodorkan ketiga parpol itu pun dianggap belum kuat menandingi elektabilitas Jokowi maupun Prabowo Subianto. Sehingga, paling realistis, ketiga parpol itu memilih bergabung ke poros Jokowi atau Prabowo.

Lagipula, Arsul meyakini bahwa Partai Demokrat tidak begitu serius untuk membentuk koalisi kerakyatan. Gagasan pembentukan koalisi kerakyatan itu dianggap hanya untuk meningkatkan daya tawar Partai Demokrat kepada poros Jokowi dan Prabowo.

"PPP tidak mempersoalkan Partai Demokrat atau partai lain untuk usung kadernya. Hanya yang dilihat bahwa move membentuk koalisi baru itu tidak lebih dari upaya bargaining position," pungkasnya.
(kri)
Berita Terkait
5 Provinsi Lumbung Suara...
5 Provinsi Lumbung Suara Partai Demokrat di Pemilu 2019
Pidato Politik Ketua...
Pidato Politik Ketua Umum Partai Demokrat
Tolak KLB Sibolangit,...
Tolak KLB Sibolangit, Demokrat Sumut Tetap Loyal Pada AHY
Capres Resmi Partai...
Capres Resmi Partai Demokrat dalam Pilpres AS, Siapakah Joe Biden?
Soal Koalisi Partai...
Soal Koalisi Partai Islam, Zulkifli Hasan Ungkap Luka Pilpres 2019
Resmi, Partai Demokrat...
Resmi, Partai Demokrat Dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024
Berita Terkini
Pelanggaran Berat Kode...
Pelanggaran Berat Kode Etik, Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Dipecat
Oditur Militer Sampaikan...
Oditur Militer Sampaikan 12 Poin Replik Terkait Kasus Penyiraman Aktivis Andrie Yunus
Istana Terima Tuntutan...
Istana Terima Tuntutan BEM SI Jateng Soal Kuatkan Rupiah, tapi...
TAUD Khawatir Barang...
TAUD Khawatir Barang Bukti Kasus Andrie Yunus Dimusnahkan PN Militer
Chatib Basri di Ajang...
Chatib Basri di Ajang Perang Ideologi Ekonomi
TAUD Ajukan Penghentian...
TAUD Ajukan Penghentian Sidang Kasus Andrie Yunus ke Pengadilan Militer Jakarta
Infografis
Daftar Nilai Rerata...
Daftar Nilai Rerata TKA 2025 Tiap Provinsi, Yogyakarta Tertinggi untuk Skor Matematika
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved