PPP Nilai Koalisi Kerakyatan Gagasan Demokrat Susah Dibentuk

Senin, 18 Juni 2018 - 10:45 WIB
PPP Nilai Koalisi Kerakyatan...
PPP Nilai Koalisi Kerakyatan Gagasan Demokrat Susah Dibentuk
A A A
JAKARTA - Koalisi Kerakyatan yang digagas Partai Demokrat diyakini tidak akan terwujud. Pasalnya, hampir setiap partai politik (Parpol) menyodorkan figur mereka sebagai bakal calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres).

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengatakan bahwa Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat memiliki figur bakal Capres maupun Cawapres. Adapun PKB menginginkan Ketua Umum mereka, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Cawapres.

Kemudian, PAN dengan figur Ketua Umumnya, Zulkifli Hasan, dan Partai Demokrat yang ngotot dengan figur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ketiga Parpol itu hingga kini belum menyatakan dukungan ke salah satu kubu.

Namun, ketiga Parpol itu intensif berkomunikasi dengan poros pendukung Joko Widodo (Jokowi) maupun pendukung Prabowo Subianto. Bahkan menyodorkan figur masing-masing sebagai Cawapres.

Akan tetapi, Arsul Sani tidak yakin ada salah satu parpol yang mengalah jika ketiganya bergabung dalam satu koalisi. "Secara positioning capres-cawapres sendiri, maka sulit poros baru terbentuk karena ketiga partai ingin Capres atau Cawapresnya dari mereka. Ada 3 partai sementara hanya ada 2 posisi. Siapa yang mau mengalah?" ujar Arsul Sani dihubungi wartawan, Senin (18/6/2018).

Selain itu, sejumlah figur yang disodorkan ketiga parpol itu pun dianggap belum kuat menandingi elektabilitas Jokowi maupun Prabowo Subianto. Sehingga, paling realistis, ketiga parpol itu memilih bergabung ke poros Jokowi atau Prabowo.

Lagipula, Arsul meyakini bahwa Partai Demokrat tidak begitu serius untuk membentuk koalisi kerakyatan. Gagasan pembentukan koalisi kerakyatan itu dianggap hanya untuk meningkatkan daya tawar Partai Demokrat kepada poros Jokowi dan Prabowo.

"PPP tidak mempersoalkan Partai Demokrat atau partai lain untuk usung kadernya. Hanya yang dilihat bahwa move membentuk koalisi baru itu tidak lebih dari upaya bargaining position," pungkasnya.
(kri)
Berita Terkait
5 Provinsi Lumbung Suara...
5 Provinsi Lumbung Suara Partai Demokrat di Pemilu 2019
Pidato Politik Ketua...
Pidato Politik Ketua Umum Partai Demokrat
Tolak KLB Sibolangit,...
Tolak KLB Sibolangit, Demokrat Sumut Tetap Loyal Pada AHY
Capres Resmi Partai...
Capres Resmi Partai Demokrat dalam Pilpres AS, Siapakah Joe Biden?
Soal Koalisi Partai...
Soal Koalisi Partai Islam, Zulkifli Hasan Ungkap Luka Pilpres 2019
Kuasai Demokrat, Batu...
Kuasai Demokrat, Batu Loncatan Moeldoko Menuju Pilpres 2024?
Berita Terkini
3 Tersangka Kasus Suap...
3 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Pokmas Jatim Beri Rp6,9 M agar Dapat Jatah
Penjelasan Menteri PU...
Penjelasan Menteri PU Dody Hanggodo tentang Isu Tak Mau Salaman dengan Bawahan dan Pakai Private Jet
Kuntadi Jadi Jampidsus,...
Kuntadi Jadi Jampidsus, Yusril: Tugas Pokoknya Selesaikan Kasus Febrie Adriansyah
Celoteh Hotman Paris,...
Celoteh Hotman Paris, Pakar: Penghinaan Wartawan Bisa Diproses Hukum
Jaksa Agung Mutasi 8...
Jaksa Agung Mutasi 8 Kepala Kejaksaan Tinggi, Ada Kajati Aceh hingga Sulsel
Ditjen Imigrasi Siapkan...
Ditjen Imigrasi Siapkan Satu Jenis Paspor Nasional, Nomor Tak Berubah Seumur Hidup
Infografis
5 Perguruan Tinggi Negeri...
5 Perguruan Tinggi Negeri yang Membuka Jalur Mandiri Nilai Rapor
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved