Politikus Golkar Ini Dukung PKPU Larangan Eks Napi Korutor Nyaleg
Kamis, 07 Juni 2018 - 10:27 WIB
Politikus Golkar Ini Dukung PKPU Larangan Eks Napi Korutor Nyaleg
A
A
A
SOLO - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan mantan narapidana kasus korupsi maju Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 mendapat dukungan dari mantan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari. KPU dinilai telah mengambil langkah yang benar dan sejalan dengan aspirasi masyarakat Indonesia sejak awal reformasi.
“Karena itu penting untuk disetujui dan didukung semua pihak,” ujar Hajriyanto saat ditemui di Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Solo, Jawa Tengah, Rabu (6/6/2018).
Khususnya pemerintah semestinya mendukung apa yang dirumuskan KPU melalui PKPU. Mengenai kesesuaian dengan undang-undang diharapkan juga diletakkan dalam konteks aspirasi harapan rakyat Indonesia.
Dalam pandangannya, hal itu harus dilihat seimbang tak hanya mendasarkan pandangan yang legal formalistik. Namun juga harus melihat rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat.
Dia menilai, masyarakat tentunya ingin memiliki sebuah lembaga perwakilan yang berwibawa, disegani, dihormati, dan dijunjung tinggi. Sehingga ketika ada upaya mengarah ke sana tentunya perlu diapresiasi.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar ini mencontohkan ketika melamar pekerjaan membutuhkan jaminan integritas, seperti surat keterangan berkelakuan baik. Apalagi DPR merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan luar biasa besar dan strategis.
Seperti membuat undang-undang, pengawasan dan peran penting lainnya. Dengan demikian, orang yang duduk di dalamnya harus memiliki jaminan mutu, dan berbobot. Meski hal itu tidak bisa diciptakan dalam satu waktu dan melalui proses pajang, serta langkah-langkah yang banyak. “Sehingga PKPU itu merupakan langkah yang penting,” ucapnya.
Terlebih pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki komitmen yang tinggi dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan demikian, semestinya partai politik yang masuk dalam koalisi pendukung pemerintahan sependapat dan mendukung langkah KPU.
“Karena itu penting untuk disetujui dan didukung semua pihak,” ujar Hajriyanto saat ditemui di Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Solo, Jawa Tengah, Rabu (6/6/2018).
Khususnya pemerintah semestinya mendukung apa yang dirumuskan KPU melalui PKPU. Mengenai kesesuaian dengan undang-undang diharapkan juga diletakkan dalam konteks aspirasi harapan rakyat Indonesia.
Dalam pandangannya, hal itu harus dilihat seimbang tak hanya mendasarkan pandangan yang legal formalistik. Namun juga harus melihat rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat.
Dia menilai, masyarakat tentunya ingin memiliki sebuah lembaga perwakilan yang berwibawa, disegani, dihormati, dan dijunjung tinggi. Sehingga ketika ada upaya mengarah ke sana tentunya perlu diapresiasi.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar ini mencontohkan ketika melamar pekerjaan membutuhkan jaminan integritas, seperti surat keterangan berkelakuan baik. Apalagi DPR merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan luar biasa besar dan strategis.
Seperti membuat undang-undang, pengawasan dan peran penting lainnya. Dengan demikian, orang yang duduk di dalamnya harus memiliki jaminan mutu, dan berbobot. Meski hal itu tidak bisa diciptakan dalam satu waktu dan melalui proses pajang, serta langkah-langkah yang banyak. “Sehingga PKPU itu merupakan langkah yang penting,” ucapnya.
Terlebih pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki komitmen yang tinggi dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan demikian, semestinya partai politik yang masuk dalam koalisi pendukung pemerintahan sependapat dan mendukung langkah KPU.
(kri)
