Kemenpar Diminta Antisipasi Penurunan Kunjungan Wisman Pascateror Bom
A
A
A
JAKARTA - Rentetan teror yang terjadi di Tanah Air beberapa waktu lalu tentu menyisakan tantangan tersendiri bagi sektor pariwisata yang sedang terus dibangun oleh pemerintah.
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih berharap Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dapat meminimalisasi dampak teror terhadap kunjungan wisatawan mancanegara.
Menurut dia, waspada terhadap aspek keamanan sangat perlu karena persoalan keamanan sangat sensitif, baik secara sosial maupun ekonomi. “Urusan keamanan secara substansial memang domain Polri dan TNI tetapi secara sektoral, khususnya pariwisata, Kemenpar harus menjadi tulang punggung dan mengambil peran utama bersama pemerintah daerah,” tuturnya di Kompleks DPR, Senayan, Senin (4/6/2018), seperti dalam siaran persnya kepada SINDOnews.
Fikri menilai, kemampuan untuk diplomasi dan promosi kepada dunia dengan narasi yang damai dan menentramkan juga diperlukan untuk menepis keraguan penduduk dunia untuk datang ke Indonesia.
"Yakinkan bahwa Indonesia adalah negeri yang indah dengan bangsa yang ramah, santun dan damai," kata Fikri.
Dia menegaskan, kesigapan Kemenpar dan pemda dibutuhkan bukan hanya ketika menghadapi isu teror bom. Isu demonstrasi dan bencana alam juga menjadi hal sensitif bagi wisatawan mancanegara (wisman).
Fikri mengingatkan pengalaman erupsi Gunung Agung yang menurunkan wisman secara drastis hingga sepertiga wisman yang datang ke Bali tidak terulang.
Tidak hanya dengan pemda, kata dia, kerja sama dengan negara-negara tetangga untuk meningkatkan kunjungan wisman dapat menjadi langkah strategis. “Kerja sama tersebut bisa berupa kerja sama dalam promosi maupun membangun paket destinasi unggulan bersama. Toh kita punya budaya yang serumpun. Akan lebih produktif jika bisa membangun kerukunan semacam ini,” tuturnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih berharap Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dapat meminimalisasi dampak teror terhadap kunjungan wisatawan mancanegara.
Menurut dia, waspada terhadap aspek keamanan sangat perlu karena persoalan keamanan sangat sensitif, baik secara sosial maupun ekonomi. “Urusan keamanan secara substansial memang domain Polri dan TNI tetapi secara sektoral, khususnya pariwisata, Kemenpar harus menjadi tulang punggung dan mengambil peran utama bersama pemerintah daerah,” tuturnya di Kompleks DPR, Senayan, Senin (4/6/2018), seperti dalam siaran persnya kepada SINDOnews.
Fikri menilai, kemampuan untuk diplomasi dan promosi kepada dunia dengan narasi yang damai dan menentramkan juga diperlukan untuk menepis keraguan penduduk dunia untuk datang ke Indonesia.
"Yakinkan bahwa Indonesia adalah negeri yang indah dengan bangsa yang ramah, santun dan damai," kata Fikri.
Dia menegaskan, kesigapan Kemenpar dan pemda dibutuhkan bukan hanya ketika menghadapi isu teror bom. Isu demonstrasi dan bencana alam juga menjadi hal sensitif bagi wisatawan mancanegara (wisman).
Fikri mengingatkan pengalaman erupsi Gunung Agung yang menurunkan wisman secara drastis hingga sepertiga wisman yang datang ke Bali tidak terulang.
Tidak hanya dengan pemda, kata dia, kerja sama dengan negara-negara tetangga untuk meningkatkan kunjungan wisman dapat menjadi langkah strategis. “Kerja sama tersebut bisa berupa kerja sama dalam promosi maupun membangun paket destinasi unggulan bersama. Toh kita punya budaya yang serumpun. Akan lebih produktif jika bisa membangun kerukunan semacam ini,” tuturnya.
(dam)