Pelibatan Aparat dalam Pilkada Dinilai Ganggu Demokrasi
Selasa, 15 Mei 2018 - 20:20 WIB
Pelibatan Aparat dalam Pilkada Dinilai Ganggu Demokrasi
A
A
A
JAKARTA - Upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi pada kampanye pilkada serentak 2018 dinilai bias politik dan kontra produktif terhadap proses demokratisasi di Indonesia.
Peneliti Divisi Korupsi Politik, Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina mengatakan, penegakan hukum pada musim kampanye pilkada serentak lebih sering menciptakan kegaduhan ketimbang ketertiban lantaran kerap menyasar pihak tertentu dengan maksud tertentu.
Almas menyebut, penegakan hukum yang terjadi di masa kampanye Pemilihan Gubernur Maluku tahun 2018 sebagai salah satu contoh kasus. Contoh kasus yang disoroti Almas yakni aksi penggeledahan dan penyitaan dokumen di Sekretariat Pemerintah Daerah Buru.
"Pola penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Maluku belakangan ini dinilai menyalahgunakan kewenangan, sehingga berpotensi merusak sistem hukum," kata Almas melalui keterangan tertulis, Selasa (15/5/2018).
Dia menilai, tindakan Polda Maluku yang menggeledah dan menyita dokumen di Sekretariat Pemerintah Daerah Buru tidak tepat dan berpotensi melawan hukum.
"Terlebih tindakan tersebut dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor di Ambon," ucap Almas.
Almas pun mengingatkan pentingnya independensi Polri dalam dalam gelaran Pilkada serentak 2018. "Kalau soal independen ya harus independen. Sama seperti pihak lainnya, militer, birokrat," kata Almas.
Terkait netralitas aparat hukum, Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali meminta agar aparat hukum menjaga netralitas pada kontestasi pilkada mendatang.
Zainudin menilai, pelibatan aparat hukum dalam montestasi pilkada akan berdampak buruk pada perkembangan demokrasi.
"Saya rasa itu tidak baik untuk perkembangan demokrasi kita karena sangat mungkin bagi seseorang melemahkan lawannya menggunakan cara yang tidak baik, termasuk kriminalisasi," kata Zainudin.
Peneliti Divisi Korupsi Politik, Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina mengatakan, penegakan hukum pada musim kampanye pilkada serentak lebih sering menciptakan kegaduhan ketimbang ketertiban lantaran kerap menyasar pihak tertentu dengan maksud tertentu.
Almas menyebut, penegakan hukum yang terjadi di masa kampanye Pemilihan Gubernur Maluku tahun 2018 sebagai salah satu contoh kasus. Contoh kasus yang disoroti Almas yakni aksi penggeledahan dan penyitaan dokumen di Sekretariat Pemerintah Daerah Buru.
"Pola penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Maluku belakangan ini dinilai menyalahgunakan kewenangan, sehingga berpotensi merusak sistem hukum," kata Almas melalui keterangan tertulis, Selasa (15/5/2018).
Dia menilai, tindakan Polda Maluku yang menggeledah dan menyita dokumen di Sekretariat Pemerintah Daerah Buru tidak tepat dan berpotensi melawan hukum.
"Terlebih tindakan tersebut dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor di Ambon," ucap Almas.
Almas pun mengingatkan pentingnya independensi Polri dalam dalam gelaran Pilkada serentak 2018. "Kalau soal independen ya harus independen. Sama seperti pihak lainnya, militer, birokrat," kata Almas.
Terkait netralitas aparat hukum, Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali meminta agar aparat hukum menjaga netralitas pada kontestasi pilkada mendatang.
Zainudin menilai, pelibatan aparat hukum dalam montestasi pilkada akan berdampak buruk pada perkembangan demokrasi.
"Saya rasa itu tidak baik untuk perkembangan demokrasi kita karena sangat mungkin bagi seseorang melemahkan lawannya menggunakan cara yang tidak baik, termasuk kriminalisasi," kata Zainudin.
(maf)
