Program Dana Desa Jadi Inspirasi Negara Lain Atasi Kemiskinan
Jum'at, 04 Mei 2018 - 18:44 WIB
Program Dana Desa Jadi Inspirasi Negara Lain Atasi Kemiskinan
A
A
A
ROMA - Program Dana Desa di Indonesia menginspirasi negara lain melakukan kebijakan serupa dalam upaya mengatasi kemiskinan di perdesaan. Dana Desa yang diterapkan di Indonesia tersebut merupakan program pertama di dunia yang telah menghasilkan pembangunan yang signifikan.
“Kami telah memasuki era baru pembangunan pedesaan di Indonesia. Hal itu kami lakukan dengan mengimplementasikan kebijakan Dana Desa. Dalam kurun waktu empat tahun ini, negara telah mengalokasikan hingga Rp187 triliun untuk disalurkan ke desa,” kata Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo dalam forum Konferensi International Fund for Agricultural Development (IFAD) di Roma, Italia, Selasa (2/5/2018).
Sebagai pembicara utama dalam forum tersebut, Menteri Eko memaparkan, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dengan populasi mencapai 260 juta penduduk serta negara kepulauan terbesar, sektor pertanian merupakan potensi utama Indonesia yang dapat dimaksimalkan. Potensi tersebut terdapat di kawasan perdesaan. Karena itu, percepatan pembangunan pedesaan adalah langkah strategis.
“Pembangunan pedesaan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lebih dari 82% penduduk desa bekerja di sektor pertanian. Dana Desa disalurkan untuk menjadi daya ungkit dan memaksimalkan potensi pertanian tersebut,” ujarnya.
Hingga 2017 lalu, Dana Desa yang disalurkan ke lebih dari 74.000 desa telah berhasil membangun 123.145 km jalan desa, 5.220 unit pasar desa, 26.070 unit kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 1.927 unit embung, dan 28.091 unit irigasi. Selain itu, dana desa telah digunakan di antaranya untuk membangun sarana air bersih sebanyak 37.496 unit, 5.314 unit Polindes, 18.072 unit PAUD, 11.424 unit Posyandu, 108.484 unit MCK, 38.217 kilometer drainase, dan 65.918 unit penahan tanah.
“Dana desa tersebut menjadi pendorong untuk menunjang aktivitas ekonomi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Kami terus bergerak untuk memberantas kemiskinan di pedesaan dengan kebijakan tersebut,” jelasnya.
Menteri Eko mengatakan, Dana Desa telah berhasil mengurangi kesenjangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada April 2018 lalu, gini ratio di desa yakni 0,32, di kota 0,4 dan nasional 0,39. Ini menunjukkan pembangunan di desa menjadi pendobrak penurunan gini ratio di Indonesia.
Konferensi yang diselenggarakan IFAD menjadi forum untuk mengevaluasi berbagai pendekatan terhadap pengurangan kemiskinan pedesaan. Empat aspek utama indikator ketidaksetaraan menjadi pembahasan, yakni akses sumber daya, ketahanan ekonomi dan lingkungan, hubungan sosial budaya, serta hak politik.
Konferensi ini diikuti oleh pejabat tinggi dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga donor pendanaan pembangunan multilateral, serta berbagai pimpinan tinggi dari mitra internasional yang secara khusus menangani evaluasi pembangunan. Turut hadir perwakilan dari organisasi pembangunan bilateral dan multilateral, organisasi kemanusiaan, akademisi internasional, serta pusat penelitian.
“Kami telah memasuki era baru pembangunan pedesaan di Indonesia. Hal itu kami lakukan dengan mengimplementasikan kebijakan Dana Desa. Dalam kurun waktu empat tahun ini, negara telah mengalokasikan hingga Rp187 triliun untuk disalurkan ke desa,” kata Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo dalam forum Konferensi International Fund for Agricultural Development (IFAD) di Roma, Italia, Selasa (2/5/2018).
Sebagai pembicara utama dalam forum tersebut, Menteri Eko memaparkan, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dengan populasi mencapai 260 juta penduduk serta negara kepulauan terbesar, sektor pertanian merupakan potensi utama Indonesia yang dapat dimaksimalkan. Potensi tersebut terdapat di kawasan perdesaan. Karena itu, percepatan pembangunan pedesaan adalah langkah strategis.
“Pembangunan pedesaan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lebih dari 82% penduduk desa bekerja di sektor pertanian. Dana Desa disalurkan untuk menjadi daya ungkit dan memaksimalkan potensi pertanian tersebut,” ujarnya.
Hingga 2017 lalu, Dana Desa yang disalurkan ke lebih dari 74.000 desa telah berhasil membangun 123.145 km jalan desa, 5.220 unit pasar desa, 26.070 unit kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 1.927 unit embung, dan 28.091 unit irigasi. Selain itu, dana desa telah digunakan di antaranya untuk membangun sarana air bersih sebanyak 37.496 unit, 5.314 unit Polindes, 18.072 unit PAUD, 11.424 unit Posyandu, 108.484 unit MCK, 38.217 kilometer drainase, dan 65.918 unit penahan tanah.
“Dana desa tersebut menjadi pendorong untuk menunjang aktivitas ekonomi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Kami terus bergerak untuk memberantas kemiskinan di pedesaan dengan kebijakan tersebut,” jelasnya.
Menteri Eko mengatakan, Dana Desa telah berhasil mengurangi kesenjangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada April 2018 lalu, gini ratio di desa yakni 0,32, di kota 0,4 dan nasional 0,39. Ini menunjukkan pembangunan di desa menjadi pendobrak penurunan gini ratio di Indonesia.
Konferensi yang diselenggarakan IFAD menjadi forum untuk mengevaluasi berbagai pendekatan terhadap pengurangan kemiskinan pedesaan. Empat aspek utama indikator ketidaksetaraan menjadi pembahasan, yakni akses sumber daya, ketahanan ekonomi dan lingkungan, hubungan sosial budaya, serta hak politik.
Konferensi ini diikuti oleh pejabat tinggi dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga donor pendanaan pembangunan multilateral, serta berbagai pimpinan tinggi dari mitra internasional yang secara khusus menangani evaluasi pembangunan. Turut hadir perwakilan dari organisasi pembangunan bilateral dan multilateral, organisasi kemanusiaan, akademisi internasional, serta pusat penelitian.
(poe)
