Kebudayaan Harus Diposisikan sebagai Dasar Kebijakan Negara
A
A
A
JAKARTA - Kebudayaan seharusnya menjadi inspirasi kreatif bagi pemerintah sehingga produk-produk politik, hukum, ekonomi, sosial dan lainnya diproduksi sesuai nilai-nilai budaya Pancasila.
Kebudayaan dinilai masih diidentikan dengan pertunjukkan seni atau hiburan semata karena dianggap sebelah mata oleh banyak kalangan.
“Kebudayaan harusnya diposisikan sebagai sistem nilai yang mendasari penyusunan kebijakan bangsa dan negara. Kebijakan itu harus mempertimbangkan karakter masyarakat Indonesia agar lebih berbudaya dan beradab di tengah maraknya radikalisme serta terorisme,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo saat menerima pengurus Lembaga Seni, Budaya dan Olahraga (LSPO) Muhammadiyah di ruang kerja pimpinan DPR, Jakarta, Rabu (11/4/2018).
Politikus Golkar yang biasa disapa Bamsoet ini menuturkan kebudayaan harus mempunyai ideologi dan diatur dalam kebijakan.
“Bisa dikatakan saat ini bangsa kita masih kering mengusung kebudayaan dan peradaban yang sesuai nilai-nilai Pancasila. Menjadi tugas penting bagi kita semua untuk memberi ruh, terutama kepada para pemimpin bangsa kita,” kata Bamsoet.
Dia menilai banyak pihak masih bekerja dengan mengedepankan ego sektoral dan tidak mengisi ruang kosong. Dengan demikian, lanjut dia, rasa kekeluargaan berkurang, terjadi pertarungan politik tanpa adab serta saling menyerang.
“Kebudayaan Indonesia sangat beragam. Seharusnya, kita bisa bersikap saling menghormati, menghargai, toleransi dan bersama-sama dalam membangun bangsa dan negara. Tapi, faktanya kita terus konflik, ego sektoral diutamakan, korupsi merajalela serta memarginalisasi pihak yang kalah,” Bamsoet menjelaskan
Dia mengingatkan, saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami revolusi informasi yang luar biasa. Masyarakat Indonesia tengah diserang oleh teknologi atau proxy war. Yang diserang adalah alam pikir serta perilaku masyarakat.
“Informasi hoax banyak beredar untuk mengadu domba antar masyarakat kita sendiri. Karenanya, sangat penting bagi kita untuk mengusung serta mengimplementasikan kebudayaan peradan bangsa yang sesuai nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” tuturnya.
Kebudayaan dinilai masih diidentikan dengan pertunjukkan seni atau hiburan semata karena dianggap sebelah mata oleh banyak kalangan.
“Kebudayaan harusnya diposisikan sebagai sistem nilai yang mendasari penyusunan kebijakan bangsa dan negara. Kebijakan itu harus mempertimbangkan karakter masyarakat Indonesia agar lebih berbudaya dan beradab di tengah maraknya radikalisme serta terorisme,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo saat menerima pengurus Lembaga Seni, Budaya dan Olahraga (LSPO) Muhammadiyah di ruang kerja pimpinan DPR, Jakarta, Rabu (11/4/2018).
Politikus Golkar yang biasa disapa Bamsoet ini menuturkan kebudayaan harus mempunyai ideologi dan diatur dalam kebijakan.
“Bisa dikatakan saat ini bangsa kita masih kering mengusung kebudayaan dan peradaban yang sesuai nilai-nilai Pancasila. Menjadi tugas penting bagi kita semua untuk memberi ruh, terutama kepada para pemimpin bangsa kita,” kata Bamsoet.
Dia menilai banyak pihak masih bekerja dengan mengedepankan ego sektoral dan tidak mengisi ruang kosong. Dengan demikian, lanjut dia, rasa kekeluargaan berkurang, terjadi pertarungan politik tanpa adab serta saling menyerang.
“Kebudayaan Indonesia sangat beragam. Seharusnya, kita bisa bersikap saling menghormati, menghargai, toleransi dan bersama-sama dalam membangun bangsa dan negara. Tapi, faktanya kita terus konflik, ego sektoral diutamakan, korupsi merajalela serta memarginalisasi pihak yang kalah,” Bamsoet menjelaskan
Dia mengingatkan, saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami revolusi informasi yang luar biasa. Masyarakat Indonesia tengah diserang oleh teknologi atau proxy war. Yang diserang adalah alam pikir serta perilaku masyarakat.
“Informasi hoax banyak beredar untuk mengadu domba antar masyarakat kita sendiri. Karenanya, sangat penting bagi kita untuk mengusung serta mengimplementasikan kebudayaan peradan bangsa yang sesuai nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” tuturnya.
(dam)