Ngadu ke Jokowi, Hipmi Papua Barat Minta Pelibatan Pengusaha Lokal

PAPUA - Sebanyak 34 Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) se-Indonesia didampingi Ketua Umum BPP HIPMI Bahlil Lahadalia telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Pertemuan yang digelar pada Kamis 5 April 2018 itu merupakan undangan Presiden Jokowi pada saat membuka Rapimnas Hipmi di Tanggerang, Banten, Maret lalu.

Pertemuan tersebut di antaranya membahas berbagai hal untuk menggairahkan perekonomian, khususnya di wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku.

Hadir juga dalam pertemuan Ketua Umum Hipmi Papua Barat, Adriana Imelda Daat yang diberikan kepercayaan mewakili pengurus Hipmi Papua, Papua Barat dan Maluku berbicara di hadapan Presiden Jokowi.

Ketua BPD Hipmi Papua Barat Adriana Imelda Daat yang sekaligus mewakili Papua dan Maluku ikut menyampaikan isi pertemuan tersebut. Dalam forum itu, dia menyampaikan keluhan mengenai tidak dilibatkannya pengusaha lokal dalam pembangunan jalan Trans Papua.

Menurut Adriana, sudah saatnya pengusaha lokal, baik di Papua Barat, Papua dan Maluku harus menjadi tuan di negeri sendiri. Hal itu dikatakannya masih sangat jauh dari harapan. "Kemudian bendungan di Waingapu, di Maluku, kami berharap bisa dilibatkan sebagai Subkontraktor," kata Adriana mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden, Selasa (10/4/2018).

Adriana juga meminta pemerintah melibatkan pengusaha lokal dengan pembuatan kajian atau feasibility study dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).

Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif bagi warga masyarakat, di antaranya pengembangan batik Raja Ampat yang terkendala biaya juga disampaikan Adriana kepada Presiden.

"Saya ini berasal dari Raja Ampat yang hari ini menjadi pusat perhatian dunia untuk wisata bawah laut. Kami minta Presiden untuk melanjutkan memberikan pelatihan karena di sana ada batik tapi terkendala biaya," kata Adriana.

Keluhan juga berasal dari Ketua BPD Hipmi Sulawesi Utara, Elia Kumaat. Dia meminta adanya keterlibatan pengusaha dalam tim percepatan Proses Strategi Nasional (PSN) dalam hal ini di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung.

"Karena kami yakin dengan keterlibatan pengusaha lokal dapat aspirasi sehingga pembangunan KEK Bitung ada keberpihakan kepada UMKM," tuturnya.

Dia juga meminta dilibatkan dalam proyek pengembangan industri perikanan yang sudah difokuskan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Sudah ada kajian singkat dari KKP sudah memiliki anggaran hingga Rp 1,3 triliun, akan baik kiranya bisa disalurkan melalui Hipmi dalam pengembangan empat wilayah fokus KKP, Bitung, Buton, Palu, Selayar. Karena dari 70% wilayah perairan di Indonesia dan nelayan seluruh di Indonesia 90% itu merupakan nelayan UMKM. Jika ada keberpihakan maka bisa meningkatkan industri perikanan yang ada," tutur dia.

Tidak sampai di situ, Elia juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk dilibatkan sebagai supplier atau sub kontraktor pada proyek pembangunan infrastruktur jalan tol Manado-Bitung.

"Jika kami diizinkan terlibat pada proyek teman di daerah ingin mendapat penunjukan sebagai supplier atau sub kontraktor proyek bendungan di Konawe, maupun pembangunan jalan tol Manado-Bitung. Sekian Pak, mohon bisa dipertimbangkan dan diterima," kata Elia.

Sementara itu Presiden Joko Widodo seperti dilansir website resmi seskab.go.id, usai pertemuan dengan para Ketua Umum BPD Hipmi se-Indonesia mengungkapkan keinginan
Pemerintah untuk terus mendorong para pelaku usaha, khususnya entrepreneur muda untuk terus tumbuh dan berkembang.