Tanggapi HT, Idil Akbar: Infrastrukur Komersial ke Swasta, APBN Lebih Efektif
Minggu, 08 April 2018 - 07:05 WIB
Tanggapi HT, Idil Akbar: Infrastrukur Komersial ke Swasta, APBN Lebih Efektif
A
A
A
JAKARTA - Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad) Idil Akbar menilai pernyataan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) soal infrastruktur efektif.
Dia mengatakan hal tersebut upaya agar pemerintah tidak selalu mengandalkan APBN untuk proyek pembangunan infrastruktur. Namun, bagaimana juga bisa diperuntukkan untuk kemaslahatan masyarakat.
"Penggunaan APBN lumrahnya dikhususkan untuk kepentingan masyarakat," ungkap Idil Akbar, saat dihubungi Sabtu (7/4/2018).
Idil mengemukakan, pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur maupun lainnya yang dijalankan pemerintah saat ini masih disuntik APBN.
Ini karena proyek infrastruktur membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga APBN masih menopang pembiayaan infrastruktur. Namun begitu, perlu adanya langkah skala prioritas dalam pemanfaatannya.
"Pemerintah perlu memikirkan strategi baru agar APBN fokus pada pembiayaan pembangunan sosial masyarakat," ucap Idil.
Idil berpandangan pembangunan infrastruktur ke depan sebaiknya tidak lagi mengandalkan APBN. Banyak perusahaan swasta dalam dan luar negeri yang bisa diandalkan untuk menjadi pemodal membangun infrastruktur yang digaungkan pemerintah.
"Kalau untuk fisik seperti pembangunan infrastruktur sebaiknya pemerintah menarik investor, untuk kemudian bisa menopang infrastruktur," tuturnya.
Meskipun nantinya infrastruktur diperuntukkan penggunaannya untuk rakyat, tetapi jika pembiayaannya infrastruktur terlampau tinggi yang menguras APBN, sebaiknya pemerintah memberikan keleluasaan kepada pihak swasta mengarap proyek infrastruktur.
"Dibutuhkan pihak lain dalam hal ini adalah pihak swasta untuk terlibat dalam pembiayaan infrastruktur," tegasnya.
Idil menyarankan agar pemerintah dalam menekan penggunaan APBN lebih condong melakukan pembangunan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat sehingga tidak begitu banyak menelan dana APBN.
Sedangkan, pembangunan infrastruktur dengan dana bombastis sebaiknya diserahkan kepada pihak swasta.
"Saya kira itu yang harus menjadi peruntukan utama dalam penggunaan APBN. Menggandeng pihak swasta menjadi langkah efektif pemerintah dalam berstrategi membangun infrastruktur tanpa mengandalkan APBN," tandas Idil.
Seperti diketahui, saat ini pembangunan infrastruktur masih menggunakan APBN baik non komersial maupun komersial. Untuk komersial pembiayaan APBN dilakukan dengan menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN, kemudian BUMN membangun infrastruktur komersial.
HT menilai pembangunan infrastruktur saat ini sangat baik. Namun di sisi lain harus diimbangi dengan pembangunan dan peningkatan produktivitas masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
Penghematan APBN tersebut, lanjutnya bisa digunakan untuk hal-hal yang produktif yang membangun produktivitas masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah bawah.
Misalnya saja pemberian pinjaman tanpa bunga untuk pelajar bisa mengikuti pendidikan hingga perguruan tinggi. Pinjaman tersebut bisa dilunasi setelah lulus dan bekerja dengan dicicil.Untuk kaum pekerja bisa dibantu dengan akses pinjaman murah untuk modal, pelatihan, pendampingan dan proteksi.
Dia mengatakan hal tersebut upaya agar pemerintah tidak selalu mengandalkan APBN untuk proyek pembangunan infrastruktur. Namun, bagaimana juga bisa diperuntukkan untuk kemaslahatan masyarakat.
"Penggunaan APBN lumrahnya dikhususkan untuk kepentingan masyarakat," ungkap Idil Akbar, saat dihubungi Sabtu (7/4/2018).
Idil mengemukakan, pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur maupun lainnya yang dijalankan pemerintah saat ini masih disuntik APBN.
Ini karena proyek infrastruktur membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga APBN masih menopang pembiayaan infrastruktur. Namun begitu, perlu adanya langkah skala prioritas dalam pemanfaatannya.
"Pemerintah perlu memikirkan strategi baru agar APBN fokus pada pembiayaan pembangunan sosial masyarakat," ucap Idil.
Idil berpandangan pembangunan infrastruktur ke depan sebaiknya tidak lagi mengandalkan APBN. Banyak perusahaan swasta dalam dan luar negeri yang bisa diandalkan untuk menjadi pemodal membangun infrastruktur yang digaungkan pemerintah.
"Kalau untuk fisik seperti pembangunan infrastruktur sebaiknya pemerintah menarik investor, untuk kemudian bisa menopang infrastruktur," tuturnya.
Meskipun nantinya infrastruktur diperuntukkan penggunaannya untuk rakyat, tetapi jika pembiayaannya infrastruktur terlampau tinggi yang menguras APBN, sebaiknya pemerintah memberikan keleluasaan kepada pihak swasta mengarap proyek infrastruktur.
"Dibutuhkan pihak lain dalam hal ini adalah pihak swasta untuk terlibat dalam pembiayaan infrastruktur," tegasnya.
Idil menyarankan agar pemerintah dalam menekan penggunaan APBN lebih condong melakukan pembangunan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat sehingga tidak begitu banyak menelan dana APBN.
Sedangkan, pembangunan infrastruktur dengan dana bombastis sebaiknya diserahkan kepada pihak swasta.
"Saya kira itu yang harus menjadi peruntukan utama dalam penggunaan APBN. Menggandeng pihak swasta menjadi langkah efektif pemerintah dalam berstrategi membangun infrastruktur tanpa mengandalkan APBN," tandas Idil.
Seperti diketahui, saat ini pembangunan infrastruktur masih menggunakan APBN baik non komersial maupun komersial. Untuk komersial pembiayaan APBN dilakukan dengan menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN, kemudian BUMN membangun infrastruktur komersial.
HT menilai pembangunan infrastruktur saat ini sangat baik. Namun di sisi lain harus diimbangi dengan pembangunan dan peningkatan produktivitas masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
Penghematan APBN tersebut, lanjutnya bisa digunakan untuk hal-hal yang produktif yang membangun produktivitas masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah bawah.
Misalnya saja pemberian pinjaman tanpa bunga untuk pelajar bisa mengikuti pendidikan hingga perguruan tinggi. Pinjaman tersebut bisa dilunasi setelah lulus dan bekerja dengan dicicil.Untuk kaum pekerja bisa dibantu dengan akses pinjaman murah untuk modal, pelatihan, pendampingan dan proteksi.
(rhs)
