BKKBN Sinergikan Kampung KB dengan Program Kementerian Pertanian

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membahas kerja sama pengelolaan Kampung Keluarga Berencana (KB) dengan program Kementan. Pembahasan dilakukan saat Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN Rizal Damanik bertemu Sekjen Kementan Syukur Irwantoro dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi, Kamis (5/4/2018).

Rizal Damanik mengatakan, Kampung KB yang dikembangkan BKKBN di seluruh Indonesia adalah upaya membumikan dan menggelorakan kembali Program KB, mengintegrasikan lintas sektor dalam memberikan pelayanan pada keluarga dan secara umum. “Kampung KB bertujuan mengentaskan masyarakat miskin dan target akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, meningkatkan kualitas gizi kesehatan keluarga,” kata Rizal Damanik.

Sekjen Kementan Syukur Irwantoro menyampaikan saat ini pihaknya sedang fokus pada pemberdayaan keluarga miskin. Salah satu programnya adalah Bedah Kandang. Program ini sementara konsentrasi di Jawa, fokus awal Jawa Barat dan Banten. “Program ini adalah dengan memilih desa yang masih tertinggal atau miskin dengan pemberian bantuan usaha pertanian, 10 juta ayam dan lain-lain. Saya kira ini bisa sinergi dengan Kampung KB,” kata Syukur Irwantoro.

Syukur menekankan kerja sama lintas sektor ini harus segera dikonkretkan. Salah satunya penyusunan MoU antara Pertanian dan BKKBN. “Kementerian Pertanian memerlukan data keluarga, BKKBN sudah memiliki data berbasis keluarga. Kita bisa kerja sama pengembangan desa yang tujuan akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan,” ujarnya.

BKKBN sejak 2015 telah mengembangkan pengolahan data keluarga yang cukup rinci hasil pendataan keluarga yang rutin dilakukan. Ini terangkum dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA). Menurut Rizal pihaknya segera mematangkan kerjasama ini dengan membentuk tim teknis untuk segera merealisasikan kerjasama pengelolaan Kampung KB sinergi dengan program-program Kementerian Pertanian.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi menambahkan, Presiden telah menetapkan prioritas pembangunan 100 desa untuk menangani stunting. “Kementerian Pertanian juga sudah melakukan intervensi dengan pengembangan pangan lestari, bantuan unggas. Salah satunya di Desa Haya Haya, Gorontalo yang menurut rencana akan dikunjungi Presiden Joko Widodo. Kampung KB dari BKKBN bisa sinergi dengan Kementerian Pertanian,” katanya.