Hadapi OPM, Pemerintah Diminta Kedepankan Intelijen
Hadapi OPM, Pemerintah Diminta Kedepankan Intelijen
A
A
A
JAKARTA - Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menegaskan, dalam menghadapi Organisasi Papua Merdeka (OPM) pemerintah dan aparat keamanan harus memiliki pola penanganan dengan pendekatan humanis dan hukum.
"Kinerja intelijen lebih dikedepankan sehingga tidak lagi melakukan hal yang bisa meninggalkan trauma bagi rakyat Papua seperti pendekatan militeristik yang frontal," ujarnya Sabtu (31/3/2018).
Mantan anggota Komisi I DPR ini melihat BIN di bawah kepemimpinan Budi Gunawan semakin baik dalam menangani Papua dan lebih terkoordinasi dengan aparat kepolisian dan TNI. "BIN saat ini kedepankan penguatan humint dan techint di semua wilayah termasuk Papua," tegasnya.
Perempuan yang akrab disapa Nuning ini menilai, pendekatan kesejahteraan saja tidak cukup dalam menghadapi OPM. Harus ada suatu langkah pendekatan budaya yang masif agar rakyat Papua dapat menerima semangat persatuan kesatuan NKRI dengan legowo.
"Masih adanya orang tak dikenal (OTK) yang melakukan penembakan di Timika sebagai indikasi masih adanya OPM, maka strategi untuk menghadapi OPM dapat dilakukan melalui pendekatan ke Melanesian Spearhead Group (MSG)," katanya.
Tidak hanya MSG, kata Nuning, Indonesia juga dapat merangkul negara-negara kecil lainnya yang tergabung ke dalam Polynesian Leaders Group dan Pacific Islands Forum.
Seperti diketahui, sebuah video berdurasi 2 menit 42 detik itu diunggah ke Youtube pada 9 Februari lalu. Dalam video tersebut Kepala Staf Operasi Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua (TPNP) G Lekkagak Telenggen membacakan ultimatum perang di Markas Kimagi, Distrik Yambi, Puncakjaya, Papua.
“Freeport di Tembaga Pura itu harus tutup. Perang jangan berhenti, perang harus tanpa intervensi internasional di Papua. Ultimatum perang, saya sudah umumkan. Jadi, perang harus dilakukan di mana saya, di Papua. Ketentuan, aturan perang kita sudah keluarkan, Panglima TNI, Polda harus tunduk pada aturan itu, TPN di seluruh Papua, perang harus berdasarkan aturan ini. Tujuan, kami ingin perang lawan TNI, Polri sudah tecantum dalam aturan TPN,” kata Lekkagak.
"Kinerja intelijen lebih dikedepankan sehingga tidak lagi melakukan hal yang bisa meninggalkan trauma bagi rakyat Papua seperti pendekatan militeristik yang frontal," ujarnya Sabtu (31/3/2018).
Mantan anggota Komisi I DPR ini melihat BIN di bawah kepemimpinan Budi Gunawan semakin baik dalam menangani Papua dan lebih terkoordinasi dengan aparat kepolisian dan TNI. "BIN saat ini kedepankan penguatan humint dan techint di semua wilayah termasuk Papua," tegasnya.
Perempuan yang akrab disapa Nuning ini menilai, pendekatan kesejahteraan saja tidak cukup dalam menghadapi OPM. Harus ada suatu langkah pendekatan budaya yang masif agar rakyat Papua dapat menerima semangat persatuan kesatuan NKRI dengan legowo.
"Masih adanya orang tak dikenal (OTK) yang melakukan penembakan di Timika sebagai indikasi masih adanya OPM, maka strategi untuk menghadapi OPM dapat dilakukan melalui pendekatan ke Melanesian Spearhead Group (MSG)," katanya.
Tidak hanya MSG, kata Nuning, Indonesia juga dapat merangkul negara-negara kecil lainnya yang tergabung ke dalam Polynesian Leaders Group dan Pacific Islands Forum.
Seperti diketahui, sebuah video berdurasi 2 menit 42 detik itu diunggah ke Youtube pada 9 Februari lalu. Dalam video tersebut Kepala Staf Operasi Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua (TPNP) G Lekkagak Telenggen membacakan ultimatum perang di Markas Kimagi, Distrik Yambi, Puncakjaya, Papua.
“Freeport di Tembaga Pura itu harus tutup. Perang jangan berhenti, perang harus tanpa intervensi internasional di Papua. Ultimatum perang, saya sudah umumkan. Jadi, perang harus dilakukan di mana saya, di Papua. Ketentuan, aturan perang kita sudah keluarkan, Panglima TNI, Polda harus tunduk pada aturan itu, TPN di seluruh Papua, perang harus berdasarkan aturan ini. Tujuan, kami ingin perang lawan TNI, Polri sudah tecantum dalam aturan TPN,” kata Lekkagak.
(rhs)
Explore More