Distribusi Bansos Kian Gencar, Mensos: Tak Terkait Tahun Politik
Selasa, 20 Maret 2018 - 18:42 WIB
Distribusi Bansos Kian Gencar, Mensos: Tak Terkait Tahun Politik
A
A
A
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham menegaskan gencarnya distribusi bantuan sosial (bansos), baik berupa beras sejahtera (ranstra) ataupun bantuan pangan nontunai (BPNT) tidak ada kaitannya dengan tahun politik.
Pembagian bansos tersebut pun tidak ada hubungannya dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan berlangsung tahun ini.
Dia mengatakan, pembagian bansos yang semakin masif ini semata adalah komitmen pemerintah untuk mengurangi kemiskinan.
Menurut dia, bansos ini juga untuk mendorong masyarakat agar lebih kreatif dan produktif sehingga suatu saat bisa keluar dari garis kemiskinan.
"Kalaupun meningkat, tidak ada kaitannya (dengan pilkada). Tetapi betul-betil bagaimana intensitas kita dengan sebuah komitmen bahwa bansos adalah untuk mengurangi kemiskinan. Kalau kemiskinan dikurangi otomatis ketimpangan di atasi," tutur Idrus di Gedung Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Selasa (20/3/2018).
Dia memastikan program bansos tidak dijadikan alat politik oleh calon kepala daerah incumbent untuk menarik hati masyarakat. Apalagi, bansos ini bukanlah merupakan program baru pemerintah.
"Ini program dari kan program awal ini kan bukan baru. Ya harus betul-betul dilihat perspektif yang lebih obyektif untuk kepentingan rakyat," tandasnya.
Sebelumnya, Pemerintah dalam hal ini Kemenko PMK mengklaim penyaluran bantuan sosial beras sejahtera (bansos rastra) sudah terdistribusi hingga 97%. Keluarga penerima manfaat (KPM) pun diklaim puas dengan bansos yang diberikan pemerintah tersebut.
Menko PMK Puan Maharani mengatakan, bansos rastra tersebut telah didistribusikan sejak awal Januari 2018 hingga 19 Maret 2018.
Sementara untuk penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT) hingga 19 Maret 2018 telah terdistribusikan hingga 86%.
"Baru saja selesai rakor berkaitan dengan bansos rastra dan BNPT yang mana pada kesempatan ini per Maret tanggal 19 ini bisa dilaporkan bahwa penyaluran bansos rastra sudah terdistribusi 97%. Penyaluran bantuan non tunai di 42 kota sudah terdistribusi sebanyak 86%," katanya di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (20/3/2018).
Dari hasil survei, kata dia, 90% keluarga penerima manfaat menyatakan kepuasannya terhadap penyaluran bansos rastra maupun BPNT. Oleh sebab itu, pihaknya berencana menambah daerah yang akan menerima manfaat tersebut.
Rencananya, akan ada penambahan sebanyak 24 kabupaten dan kota sebagai penerima manfaat dari pemerintah tersebut.
Namun, untuk BPNT hanya bisa dicairkan untuk komoditas beras dan telur. "Semuanya sudah menyiapkan kajian kalau ada perluasan BPNT. Dari hasil survei, 90% keluarga penerima manfaat menyatakan kepuasannya akan penerimaan BPNT dan juga berkaitan dengan PKH dan lain-lain. BPNT itu juga hanya bisa digunakan KPM beras dan telur. Kalau dulu ada minyak dan gula, sekarang tidak. Kenapa sekarang tidak ada? Karena memang kita memutuskan bahwa semuanya itu hanya untuk mengambil beras dan telur," tuturnya.
Pembagian bansos tersebut pun tidak ada hubungannya dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan berlangsung tahun ini.
Dia mengatakan, pembagian bansos yang semakin masif ini semata adalah komitmen pemerintah untuk mengurangi kemiskinan.
Menurut dia, bansos ini juga untuk mendorong masyarakat agar lebih kreatif dan produktif sehingga suatu saat bisa keluar dari garis kemiskinan.
"Kalaupun meningkat, tidak ada kaitannya (dengan pilkada). Tetapi betul-betil bagaimana intensitas kita dengan sebuah komitmen bahwa bansos adalah untuk mengurangi kemiskinan. Kalau kemiskinan dikurangi otomatis ketimpangan di atasi," tutur Idrus di Gedung Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Selasa (20/3/2018).
Dia memastikan program bansos tidak dijadikan alat politik oleh calon kepala daerah incumbent untuk menarik hati masyarakat. Apalagi, bansos ini bukanlah merupakan program baru pemerintah.
"Ini program dari kan program awal ini kan bukan baru. Ya harus betul-betul dilihat perspektif yang lebih obyektif untuk kepentingan rakyat," tandasnya.
Sebelumnya, Pemerintah dalam hal ini Kemenko PMK mengklaim penyaluran bantuan sosial beras sejahtera (bansos rastra) sudah terdistribusi hingga 97%. Keluarga penerima manfaat (KPM) pun diklaim puas dengan bansos yang diberikan pemerintah tersebut.
Menko PMK Puan Maharani mengatakan, bansos rastra tersebut telah didistribusikan sejak awal Januari 2018 hingga 19 Maret 2018.
Sementara untuk penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT) hingga 19 Maret 2018 telah terdistribusikan hingga 86%.
"Baru saja selesai rakor berkaitan dengan bansos rastra dan BNPT yang mana pada kesempatan ini per Maret tanggal 19 ini bisa dilaporkan bahwa penyaluran bansos rastra sudah terdistribusi 97%. Penyaluran bantuan non tunai di 42 kota sudah terdistribusi sebanyak 86%," katanya di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (20/3/2018).
Dari hasil survei, kata dia, 90% keluarga penerima manfaat menyatakan kepuasannya terhadap penyaluran bansos rastra maupun BPNT. Oleh sebab itu, pihaknya berencana menambah daerah yang akan menerima manfaat tersebut.
Rencananya, akan ada penambahan sebanyak 24 kabupaten dan kota sebagai penerima manfaat dari pemerintah tersebut.
Namun, untuk BPNT hanya bisa dicairkan untuk komoditas beras dan telur. "Semuanya sudah menyiapkan kajian kalau ada perluasan BPNT. Dari hasil survei, 90% keluarga penerima manfaat menyatakan kepuasannya akan penerimaan BPNT dan juga berkaitan dengan PKH dan lain-lain. BPNT itu juga hanya bisa digunakan KPM beras dan telur. Kalau dulu ada minyak dan gula, sekarang tidak. Kenapa sekarang tidak ada? Karena memang kita memutuskan bahwa semuanya itu hanya untuk mengambil beras dan telur," tuturnya.
(dam)
