Terapkan Politik Akomodatif, Tagline Golkar Bersih Dipertanyakan

JAKARTA - Tagline 'Golkar Bersih' diusung Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dinilai masih jauh panggang dari api. Hal itu tercermin pada kebijakan serta susunan kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Faris mengatakan, tagline Golkar Bersih belum tampak di era Airlangga. Tidak keluar dari panitia khusus hak angket DPR untuk Komisi Pemberanasan Korupsi (KPK) adalah salah satu indikasinya.

"Saat kampanye dulu kan mau keluar dari pansus angket, tapi tidak direalisasikan," kata Donal dalam diskusi bertajuk Golkar Bersih yang diselenggarakan Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) di D'Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, kemarin.

Donal mengatakan, Airlangga kini juga tengah menerapkan politik akomodatif terhadap semua kelompok tanpa melihak track record.

Donal mencontohkan, banyak kader Golkar dari kelompok Setya Novanto masih mengisi jabatan strategis di DPR dan MPR.

"Ada Kahar Muzakir yang menjadi ketua Komisi III, kemudian ada Mekeng yang menjadi ketua Fraksi Golkar. Kalau dilihat itu kan kubu yang merepresentasikan kubu Setya Novanto," kata Donal.

"Ada pula Titiek Soeharto juga menggantikan Wakil Ketua MPR. Jadi paling tidak dua pihak diakomodasi," imbuh Donal.

Karenanya, Donal menilai upaya Airlangga untuk bersih-bersih Golkar masih jauh dari harapan. Politik akomodatif yang tengah dijalankan Airlangga justru membuat warna Partai Golkar menjadi abu-abu.

"Struktur partai maupun kader yang diberikan tanggung jawab di posisi strategis harus orang yang merepresentasikan Golkar bersih," ucap Donal.