Dana Desa Meningkat, Menteri Sebut Tak Ada Kaitan dengan Pilpres
Minggu, 11 Maret 2018 - 20:57 WIB
Dana Desa Meningkat, Menteri Sebut Tak Ada Kaitan dengan Pilpres
A
A
A
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, jika kenaikan dana desa ini ada kaitannya dengan pencitraan pemerintah untuk kepentingan Pemilu Presiden tahun depan.
Diketahui, dana desa tahun ini tidak mengalami kenaikan yakni Rp60 Triliun. Padahal pemerintah sebelumnya sudah mewacanakan dana desa akan selaku naik secara bertahap yakni Rp20,5 triliun (2015), Rp47 triliun rupiah (2016), Rp60 triliun (2017) dan Rp120 triliun pada 2018.
"Tidak ada (kaitannya dengan Pilpres). Karena setiap tahun dana desa selalu dikucurkan," katanya usai Public Lecture Desa Maju, Rakyat Sejahtera, Indonesia Makmur di Jakarta, Minggu (11/3/2018). Eko menjelaskan, total dana desa yang sudah dikucurkan dalam empat tahun terakhir ini mencapai Rp187 Triliun.
Menurut dia, pemerintah pusat sebelumnya sudah merubah periode masa pencairan. Yang tadinya April dimajukan ke Januari karena respon yang cepat oleh Presiden dan Kemenkeu.
Untuk tahun ini, katanya, dana desa sudah cair per 15 Januari oleh pemerintah pusat. Namun masalah terjadi karena banyak APBD yang belum diketuk palu oleh kepala daerah, katanya, maka masih banyak desa yang belum menerimanya sebab belum ada persetujuan antara pemerintah kabupaten dan DPRDnya.
"Kami juga dibantu oleh Kemendagri supaya mempercepat hal ini. Saya dengar sekarang sudah mencapai 80% pencairan di daerah," jelasnya.
Mantan pengusaha ini, jelasnya, dengan adanya bantuan dari Kemendagri proses pencairan pun makin cepat. Empat hari lalu, katanya, pencairan baru 60% namun hari berikutnya sudah 80%. Mendes pun meminta daerah segera mengetok palu APBDnya agar dana desa pun segera bisa dicairkan.
Diketahui, dana desa tahun ini tidak mengalami kenaikan yakni Rp60 Triliun. Padahal pemerintah sebelumnya sudah mewacanakan dana desa akan selaku naik secara bertahap yakni Rp20,5 triliun (2015), Rp47 triliun rupiah (2016), Rp60 triliun (2017) dan Rp120 triliun pada 2018.
"Tidak ada (kaitannya dengan Pilpres). Karena setiap tahun dana desa selalu dikucurkan," katanya usai Public Lecture Desa Maju, Rakyat Sejahtera, Indonesia Makmur di Jakarta, Minggu (11/3/2018). Eko menjelaskan, total dana desa yang sudah dikucurkan dalam empat tahun terakhir ini mencapai Rp187 Triliun.
Menurut dia, pemerintah pusat sebelumnya sudah merubah periode masa pencairan. Yang tadinya April dimajukan ke Januari karena respon yang cepat oleh Presiden dan Kemenkeu.
Untuk tahun ini, katanya, dana desa sudah cair per 15 Januari oleh pemerintah pusat. Namun masalah terjadi karena banyak APBD yang belum diketuk palu oleh kepala daerah, katanya, maka masih banyak desa yang belum menerimanya sebab belum ada persetujuan antara pemerintah kabupaten dan DPRDnya.
"Kami juga dibantu oleh Kemendagri supaya mempercepat hal ini. Saya dengar sekarang sudah mencapai 80% pencairan di daerah," jelasnya.
Mantan pengusaha ini, jelasnya, dengan adanya bantuan dari Kemendagri proses pencairan pun makin cepat. Empat hari lalu, katanya, pencairan baru 60% namun hari berikutnya sudah 80%. Mendes pun meminta daerah segera mengetok palu APBDnya agar dana desa pun segera bisa dicairkan.
(ysw)
