Sekjen PDIP: Jadi Anggota Partai Lain Saja Kami Pecat, Apalagi PKI
Sekjen PDIP: Jadi Anggota Partai Lain Saja Kami Pecat, Apalagi PKI
A
A
A
JAKRTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tidak memiliki kaitan apapun dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sudah dilarang, atau ajaran komunisme.
Oleh karenanya, kata dia, sangat tidak mungkin kader PDIP menjadi kader PKI. "Di dalam AD/ART (angpartai kami, kader yang memiliki keanggotaan partai lain saja dipecat, apalagi anggota PKI," ucap Hasto.
Hal itu disampaikan Hasto saat bersaksi untuk terdakwa penghinaan dan pencemaran nama baik lewat media sosial, Alfian Tanjung, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2018). Lewat akun Twitternya, Alfian pernah mencuit PDIP 85% isinya kader PKI.
Hasto mengatakan, cuitan Alfian tersebut berdampak sangat luas dan negatif terhadap PDIP. Salah satunya terkait pemenangan Pilkada Banten tahun 2017. "Kami melakukan kajian terhadap Pilkada Banten, dampaknya sangat serius," kata Hasto.
Tidak hanya soal pilkada, papar Hasto, para kader partai juga banyak mendapat pertanyaan terkait cuitan Alfian tersebut. "Sebagai gambaran dalam struktur DPP PDI Perjuangan ada empat orang kader KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam), yakni adalah Pak Idham Samawi, Pak Hamka Haq, Pak M Prakosa dan Pak Rokhmin Dahuri. Bahkan Ketua Bidang Ideologi DPP PDI Perjuangan dipegang oleh Idham Samawi yang merupakan alumnus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Beliau (Idham Samawi) pun dipertanyakan," tutur Hasto.
Oleh karena itu, sambung Hasto, cuitan Alfian Tanjung yang menuding bahwa PDIP 85% isinya kader PKI adalah fitnah keji, merugikan nama baik PDIP dan menyakiti hati kader-kader PDIP, khususnya yang bergama Islam. "Lebih dari 92 persen kader PDI Perjuangan beragama Islam," kata Hasto.
Dia mengatakan, pihaknya sudah melakukan sedikitnya sembilan pelaporan sejenis terhadap hal seperti yang dilakukan Alfian. Semua itu, lanjut Hasto, semata-mata dilakukan karena PDIPsangat menghormati hukum.
"Bahkan ketika kantor kami diserang pada 27 Juli 1996 kami tetap bertindak di jalur hukum. Ibu Megawati selalu mengajarkan kami untuk selalu taat pada hukum," kata Hasto.
Hasto didampingi Ketua Fraksi PDIP MPR Ahmad Basarah, Habib Abdul Aziz Al Katiri dari Semarang dan Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi).
Untuk diketahui, lewat Surat Edaran yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri tertanggal 2 Februari 2017, menegaskan PDIP adalah partai yang berdasarkan ideologi Pancasila dan memegang teguh prinsip Ketuhanan serta tidak memiliki kaitan apa pun dengan PKI dan komunisme.
Oleh karenanya, kata dia, sangat tidak mungkin kader PDIP menjadi kader PKI. "Di dalam AD/ART (angpartai kami, kader yang memiliki keanggotaan partai lain saja dipecat, apalagi anggota PKI," ucap Hasto.
Hal itu disampaikan Hasto saat bersaksi untuk terdakwa penghinaan dan pencemaran nama baik lewat media sosial, Alfian Tanjung, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2018). Lewat akun Twitternya, Alfian pernah mencuit PDIP 85% isinya kader PKI.
Hasto mengatakan, cuitan Alfian tersebut berdampak sangat luas dan negatif terhadap PDIP. Salah satunya terkait pemenangan Pilkada Banten tahun 2017. "Kami melakukan kajian terhadap Pilkada Banten, dampaknya sangat serius," kata Hasto.
Tidak hanya soal pilkada, papar Hasto, para kader partai juga banyak mendapat pertanyaan terkait cuitan Alfian tersebut. "Sebagai gambaran dalam struktur DPP PDI Perjuangan ada empat orang kader KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam), yakni adalah Pak Idham Samawi, Pak Hamka Haq, Pak M Prakosa dan Pak Rokhmin Dahuri. Bahkan Ketua Bidang Ideologi DPP PDI Perjuangan dipegang oleh Idham Samawi yang merupakan alumnus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Beliau (Idham Samawi) pun dipertanyakan," tutur Hasto.
Oleh karena itu, sambung Hasto, cuitan Alfian Tanjung yang menuding bahwa PDIP 85% isinya kader PKI adalah fitnah keji, merugikan nama baik PDIP dan menyakiti hati kader-kader PDIP, khususnya yang bergama Islam. "Lebih dari 92 persen kader PDI Perjuangan beragama Islam," kata Hasto.
Dia mengatakan, pihaknya sudah melakukan sedikitnya sembilan pelaporan sejenis terhadap hal seperti yang dilakukan Alfian. Semua itu, lanjut Hasto, semata-mata dilakukan karena PDIPsangat menghormati hukum.
"Bahkan ketika kantor kami diserang pada 27 Juli 1996 kami tetap bertindak di jalur hukum. Ibu Megawati selalu mengajarkan kami untuk selalu taat pada hukum," kata Hasto.
Hasto didampingi Ketua Fraksi PDIP MPR Ahmad Basarah, Habib Abdul Aziz Al Katiri dari Semarang dan Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi).
Untuk diketahui, lewat Surat Edaran yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri tertanggal 2 Februari 2017, menegaskan PDIP adalah partai yang berdasarkan ideologi Pancasila dan memegang teguh prinsip Ketuhanan serta tidak memiliki kaitan apa pun dengan PKI dan komunisme.
(dam)
Explore More