DPR Minta Pemerintah Jelaskan Pemotongan Zakat PNS Muslim

Selasa, 06 Februari 2018 - 10:49 WIB
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Jelaskan Pemotongan Zakat PNS Muslim
A A A
JAKARTA - Wacana pemotongan zakat penghasilan sebesar 2.5% terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim ditanggapi Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Dikatakan pria yang akrab disapa Bamsoet itu, pimpinan DPR akan meminta Komisi VIII DPR memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk menjelaskan lebih rinci wacana tersebut.

"Pimpinan DPR juga akan meminta Komisi VIII DPR memanggil Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk menjelaskan pengelolaan dan penyaluran dana zakat nasional dimaksud," ujar Bamsoet di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Selain itu kata dia, pimpinan DPR juga akan meminta Komisi XI DPR memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menjelaskan dan menanggapi wacana pemotongan zakat penghasilan sebesar 2.5% itu.

"Mengingat pemerintah juga mengenakan pajak penghasilan terhadap ASN sebesar 10%," pungkasnya.

Sebelumnya, Baznas mendorong pemerintah untuk memotong gaji dana ASN muslim untuk zakat, sehingga potensi zakat di Indonesia bisa tercapai. Potensi zakat Indonesia sendiri dalam setahun mencapai Rp217 triliun, namun pada 2017 lalu capaian zakat baru Rp6 triliun.
(maf)
Berita Terkait
Baznas Minta Jokowi...
Baznas Minta Jokowi Segera Terbitkan Perpres Zakat PNS
Gaji Sering Terlambat,...
Gaji Sering Terlambat, Jadi Alasan PNS Pemkot Palembang Tak Bayar Zakat
Gaji PNS Dipotong untuk...
Gaji PNS Dipotong untuk Zakat, Ekonom: Bisa Turunkan Angka Kemiskinan
Jelang Lebaran Perolehan...
Jelang Lebaran Perolehan Zakat Pemkab Serang Meningkat
Gaji PNS Dipotong 2,5%...
Gaji PNS Dipotong 2,5% untuk Zakat, BSI: Kami Siap Kelola
Tergolong Miskin, 400.000...
Tergolong Miskin, 400.000 PNS dan PPPK Gaji Rp7 Juta Berhak Terima Zakat
Berita Terkini
Prabowo Terima Surat...
Prabowo Terima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat
Jaga Kredibilitas Negara,...
Jaga Kredibilitas Negara, Pengamat Dukung Kejagung Usut Korupsi MBG
PDIP: UU Polri Harus...
PDIP: UU Polri Harus Mampu Cegah Intervensi Politik dan Kepentingan Oligarki
Penampakan Bupati Muara...
Penampakan Bupati Muara Enim Edison Pakai Rompi Oranye usai Ditetapkan Tersangka
Tiyo Ardianto Tolak...
Tiyo Ardianto Tolak Tawaran Bertemu Petinggi Lembaga Berbintang yang akan Berikan Apa pun yang Dia Mau
Semangat Otsus Harus...
Semangat Otsus Harus Tercermin dalam Desain Politik Papua
Infografis
10 Perguruan Tinggi...
10 Perguruan Tinggi Paling Banyak Sumbang PNS, Kampus Negeri Mendominasi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved