Pemerintah Bahas Percepatan Penanggulangan Gizi Buruk di Asmat
Rabu, 31 Januari 2018 - 14:59 WIB
Pemerintah Bahas Percepatan Penanggulangan Gizi Buruk di Asmat
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah telah berupaya menanggulangi Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua.
Sejak pertengahan Januari 2018, pemerintah telah mengirim Satuan Tugas (Satgas) dari unsur TNI, Polri, dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait sejak pertengahan Januari telah turun tangan mengatasi penanganan KLB Campak dan gizi buruk,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri terkait penanggulangan KLB Campak dan Gizi Buruk di Asmat, Rabu (31/1/2018).
Puan mengatakan, kompleksnya permasalahan di sana membutuhkan penanganan terintegrasi antarkementerian dan perlu melakukan penajaman-penajaman kegiatan intervensi agar lebih efektif.
“Untuk itu rakor hari ini akan membahas monitoring dan evaluasi intervensi penanganan KLB di Kabupaten Asmat yang telah dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait, serta rencana percepatan penanganan KLB camak dan gizi buruk di sana,” tuturnya.
Menko PMK juga mengungkapkan, sebagaimana di dalam Rapat Terbatas Tingkat Menteri yang dilakukan di Kantor Kemenko PMK, pada tanggal 23 Januari lalu, telah dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam KLB campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat.
Sedikitnya terdapat empat aspek permasalahan, yaitu kesehatan, sosial budaya, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan. “Permasalahan aspek kesehatan mencakup SDM dan minimnya infrastruktur kesehatan, aspek sosial budaya mencakup pola hidup yang tidak sehat, adapun aspek infrastruktur terkendala masih minimnya infrastruktur dasar serta langkanya BBM, sementara aspek tata kelola pemerintah terkait dengan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kaputaen serta SDM yang kurang,” tuturnya.
Atas permasalah tersebut, kata Puan, pemerintah telah mengambil langkah-langkah, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang untuk mengatasi permasalah yang terdapat di Kabupaten Asmat.
“Pemerintah melalui kementerian/lembaga telah turun ke Asmat, namun semuanya masih bersifat parsial, untuk itu perlu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam penanganan KLB di Kabupaten Asmat, serta afirmasi yang dikeluarkan harus terintegrasi,” kata Menko PMK.
Turut hadir mengikuti Rakor Tingkat Menteri, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana Yambise, Plt Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencan Nasional (BKKBN) Sigit Priohutomo, serta perwakilan dari Setkab, Kemenkeu, Kemen PUPR, Bappenas, Kemenhub, Kemenag, Kemendagri, Kemenkominfo, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemen ESDM, Kementerian Pertanian, TNI, Polri, dan Kantor Staf Presiden.
gizi
Sejak pertengahan Januari 2018, pemerintah telah mengirim Satuan Tugas (Satgas) dari unsur TNI, Polri, dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait sejak pertengahan Januari telah turun tangan mengatasi penanganan KLB Campak dan gizi buruk,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri terkait penanggulangan KLB Campak dan Gizi Buruk di Asmat, Rabu (31/1/2018).
Puan mengatakan, kompleksnya permasalahan di sana membutuhkan penanganan terintegrasi antarkementerian dan perlu melakukan penajaman-penajaman kegiatan intervensi agar lebih efektif.
“Untuk itu rakor hari ini akan membahas monitoring dan evaluasi intervensi penanganan KLB di Kabupaten Asmat yang telah dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait, serta rencana percepatan penanganan KLB camak dan gizi buruk di sana,” tuturnya.
Menko PMK juga mengungkapkan, sebagaimana di dalam Rapat Terbatas Tingkat Menteri yang dilakukan di Kantor Kemenko PMK, pada tanggal 23 Januari lalu, telah dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam KLB campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat.
Sedikitnya terdapat empat aspek permasalahan, yaitu kesehatan, sosial budaya, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan. “Permasalahan aspek kesehatan mencakup SDM dan minimnya infrastruktur kesehatan, aspek sosial budaya mencakup pola hidup yang tidak sehat, adapun aspek infrastruktur terkendala masih minimnya infrastruktur dasar serta langkanya BBM, sementara aspek tata kelola pemerintah terkait dengan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kaputaen serta SDM yang kurang,” tuturnya.
Atas permasalah tersebut, kata Puan, pemerintah telah mengambil langkah-langkah, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang untuk mengatasi permasalah yang terdapat di Kabupaten Asmat.
“Pemerintah melalui kementerian/lembaga telah turun ke Asmat, namun semuanya masih bersifat parsial, untuk itu perlu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam penanganan KLB di Kabupaten Asmat, serta afirmasi yang dikeluarkan harus terintegrasi,” kata Menko PMK.
Turut hadir mengikuti Rakor Tingkat Menteri, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana Yambise, Plt Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencan Nasional (BKKBN) Sigit Priohutomo, serta perwakilan dari Setkab, Kemenkeu, Kemen PUPR, Bappenas, Kemenhub, Kemenag, Kemendagri, Kemenkominfo, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemen ESDM, Kementerian Pertanian, TNI, Polri, dan Kantor Staf Presiden.
gizi
(dam)
