Menag: Agama Rentan Jadi Alat Politik

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mewanti-wanti agar berbagai pihak tak mengggunakan isu-isu agama untuk memuluskan kepentingan politiknya dalam ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun ini.

Menag memperkirakan potensi penggunaan isu-isu agama ini dalam ajang pilkada cukup tinggi. Apalagi 2018 ini merupakan tahun politik. Seperti diketahui, selain pilkada serentak di 171 daerah, tahun ini juga sudah dimulai tahapan pemilu legislatif dan persiapan untuk pemilu presiden 2019.

“Agama sangat berpotensi ditarik ke sana ke mari untuk kepentingan politik praktis,” ujar Menag saat diskusi terbuka dalam rangka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama 2018 di Jakarta, Senin (29/1/2018).

Dalam diskusi bertema Tantangan dan Program Strategis Kementerian Agama di Tahun Politik tersebut, Menag menilai, esensi agama ialah menciptakan perdamaian dan menjaga persaudaraan antarsesama umat manusia dan umat beragama lainnya. Jika ada pihak-pihak yang sengaja menjadikan agama menjadi alat politik, maka hal itu sama saja mengaburkan esensi agama itu sendiri.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak mudah menggunakan isu-isu agama, Kementerian Agama (Kemenag) juga akan menggencarkan kampanye moderasi agama di berbagai daerah. Lewat kampanye ini, Kemenag bertekad masyarakat ke depan akan semakin memiliki pemahaman keagamaan yang luas. Dengan beragama yang moderat, tandas mantan wakil ketua MPR ini, umat akan saling menghormati antara satu dengan yang lain.

Pemahaman agama yang luas ini penting karena saat ini tren sentimen beragama juga terus naik. Hal ini patut diwaspadai karena jika tak dikelola dengan baik justru bisa kontraproduktif seperti mengganggu kerukunan di tengah masyarakat. “Mereka semangat beragamanya tinggi, tapi tanpa diimbangi wawasan agama yang cukup, sehingga mereka merasa dirinya paling benar dan mudah menyalahkan orang lain,” ujarnya.