Jokowi Diminta Inisiatif Terbitkan Perppu LGBT
Jokowi Diminta Inisiatif Terbitkan Perppu LGBT
A
A
A
JAKARTA - Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM UHAMKA, Maneger Nasution mengimbau masyarakat tidak main hakim sendiri terkait munculnya perilaku Lesbian Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) yang berkembang di masyarakat.
"Kita harus tetap menghargai siapapun warga negara bangsa. Tetap harus kita beri tempat," ujar Maneger saat diskusi Daksa Forum menyoal LGBT di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (26/1/2018).
Begitu pun demikian, kata Manager, negara juga diminta hadir menyelesaakan masalah tersebut tanpa mengabaikan hak-hak dasar kemanusiaan para pelaku LGBT. Dia berharap, perilaku LGBT yang sakit harus 'diobati' oleh pemerintah.
Eks Komisioner Komnas HAM ini menilai, perilaku LGBT dalam beberapa kasus memang cukup meresahkan masyarakat. Menurutnya, legalisasi LGBT sama saja dengan menentang Pancasila dan UUD 1945.
Maka itu, perlu ada tindakan serius dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Karenanya perlu ada cara pandang yang sama antara pemerintah dan kalangan masyarakat.
"Kalau Presiden membaca hasil survei kemudian beberapa teman-teman melakukan penelitian pemaparan luar biasa perilaku ini dahsyatnya. Sebetulnya Presiden bisa mengambil inisiatif dengan menerbitkan Perppu," ucapnya.
Menurutnya, jika penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) juga mengalami jalan buntu, maka harapan terakhir kepada peran DPR.
"DPR kita tetap mendorong walaupun kita tahu bahwa RUU KUHP ini tidak kelar-kelar. Kami harap dengan momentum ini bisa mempercepat pembahasan tentang Rancangan KUHP kita yang baru," tandasnya.
"Kita harus tetap menghargai siapapun warga negara bangsa. Tetap harus kita beri tempat," ujar Maneger saat diskusi Daksa Forum menyoal LGBT di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (26/1/2018).
Begitu pun demikian, kata Manager, negara juga diminta hadir menyelesaakan masalah tersebut tanpa mengabaikan hak-hak dasar kemanusiaan para pelaku LGBT. Dia berharap, perilaku LGBT yang sakit harus 'diobati' oleh pemerintah.
Eks Komisioner Komnas HAM ini menilai, perilaku LGBT dalam beberapa kasus memang cukup meresahkan masyarakat. Menurutnya, legalisasi LGBT sama saja dengan menentang Pancasila dan UUD 1945.
Maka itu, perlu ada tindakan serius dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Karenanya perlu ada cara pandang yang sama antara pemerintah dan kalangan masyarakat.
"Kalau Presiden membaca hasil survei kemudian beberapa teman-teman melakukan penelitian pemaparan luar biasa perilaku ini dahsyatnya. Sebetulnya Presiden bisa mengambil inisiatif dengan menerbitkan Perppu," ucapnya.
Menurutnya, jika penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) juga mengalami jalan buntu, maka harapan terakhir kepada peran DPR.
"DPR kita tetap mendorong walaupun kita tahu bahwa RUU KUHP ini tidak kelar-kelar. Kami harap dengan momentum ini bisa mempercepat pembahasan tentang Rancangan KUHP kita yang baru," tandasnya.
(maf)
Explore More