Soal Menteri Rangkap Jabatan, Jokowi Dinilai Tidak Lupa Janjinya

JAKARTA - Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak lupa pada salah satu janji politiknya yang melarang menteri Kabinet Kerja rangkap jabatan di partai politik.

Indria mengatakan, kasus rangkap jabatan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Sosial Idrus Marham yang muncul jelang tahun politik merupakan bagian dari konsolidasi kekuasaan.

"Ini Jokowi bukan lupa, tapi ini konsolidasi kekuasaan," ujar Indria dalam Dialog Demokrasi di The Habibie Center, Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (23/1/2018).

Indria mengatakan, konsolidasi kekuasaan tidak mudah. Faktanya, dalam reshuffle Kabinet Kerja yang dilakukan baru-baru ini Presiden Jokowi tidak mencopot menteri yang memiliki jabatan strategis di partai politik, salah satunya Golkar.

Alih-alih mencopot Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Jokowi justru merekrut elite Golkar lainnya, Idrus Marham, untuk mengisi jabatan Menteri Sosial yang ditinggalkan Khofifah Indar Parawansa karena maju di Pilkada Jawa Timur.

"Jelang tahun politik, Pak Jokowi ingin konsolidasikan kekuatan," kata Indria.