Soal Rangkap Jabatan, Mendagri: Pernyataan Presiden Cukup Arif
Senin, 22 Januari 2018 - 09:50 WIB
Soal Rangkap Jabatan, Mendagri: Pernyataan Presiden Cukup Arif
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo meminta soal adanya posisi menteri yang rangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik (parpol) tak lagi dipersoalkan.
Menurutnya, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) cukup arif yang mempertimbangkan bahwa pemerintahan secara politik hanya tinggal satu tahun, di mana awal tahun 2019 sudah masuk tahapan kampanye pemilu presiden (Pilpres) 2019.
"Perlu waktu minimal enam bulan untuk memahami fungsi tugas seorang menteri baru yang pasti perlu adaptasi," ujar Tjahjo kepada wartawan, Senin (22/1/2018).
Sementara itu, menteri asal PDIP ini menganggap tahun 2018 merupakan tahun kerja-kerja optimal bagi semua menteri Kabinet Kerja mengikuti ritme yang dilakukan presiden dan wakil presiden.
"Kecuali ada menteri/setingkat menteri yang berhalangan tetap dan mengundurkan diri atau terpaksa Bapak Presiden menggantinya. Hak prerogatif presiden. Saya sebagai menteri beliau ya harus TNI, Taat Nurut Instruksi-Presiden," pungkasnya.
Sebelumnya, terkait dengan posisi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Presiden Jokowi mengemukakan, bahwa masa kerja Kabinet Kerja yang dipimpinnya yang di dalamnya ada Airlangga Hartarto praktis tinggal satu tahun lagi.
“Kalau ditaruh orang baru, ini belajar paling tidak enam bulan, kalau enggak cepet bisa setahun untuk menguasai itu,” ujar Presiden Jokowi usai melantik Idrus Marham sebagai Mensos, Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Agum Gumelar menjadi anggota Wantimpres, dan Marsekal Madya Yuyu Sutisna sebagai KSAU, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1/2018) siang.
Sementara di Kementerian Perindustrian, lanjut Presiden, Airlangga Hartarto menguasai dan mengerti betul yang berkaitan dengan konsep makro industri, dan menyiapkan strategi industri hilirisasi ke depan.
“Jangan sampai kita tinggal waktu seperti ini kita ubah dan yang baru bisa belajar lebih. Ini kementerian yang juga tidak mudah,” terang Jokowi.
Sementara terkait posisi Idrus Marham yang juga menjabat Sekjen Partai Golkar, Presiden Jokowi mengatakan, bahwa proses di Golkar itu belum selesai. Untuk itu, ia menyarankan kepada wartawan agar hal ini ditanyakan kepada Ketua Umum Partai Golkar.
Menurutnya, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) cukup arif yang mempertimbangkan bahwa pemerintahan secara politik hanya tinggal satu tahun, di mana awal tahun 2019 sudah masuk tahapan kampanye pemilu presiden (Pilpres) 2019.
"Perlu waktu minimal enam bulan untuk memahami fungsi tugas seorang menteri baru yang pasti perlu adaptasi," ujar Tjahjo kepada wartawan, Senin (22/1/2018).
Sementara itu, menteri asal PDIP ini menganggap tahun 2018 merupakan tahun kerja-kerja optimal bagi semua menteri Kabinet Kerja mengikuti ritme yang dilakukan presiden dan wakil presiden.
"Kecuali ada menteri/setingkat menteri yang berhalangan tetap dan mengundurkan diri atau terpaksa Bapak Presiden menggantinya. Hak prerogatif presiden. Saya sebagai menteri beliau ya harus TNI, Taat Nurut Instruksi-Presiden," pungkasnya.
Sebelumnya, terkait dengan posisi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Presiden Jokowi mengemukakan, bahwa masa kerja Kabinet Kerja yang dipimpinnya yang di dalamnya ada Airlangga Hartarto praktis tinggal satu tahun lagi.
“Kalau ditaruh orang baru, ini belajar paling tidak enam bulan, kalau enggak cepet bisa setahun untuk menguasai itu,” ujar Presiden Jokowi usai melantik Idrus Marham sebagai Mensos, Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Agum Gumelar menjadi anggota Wantimpres, dan Marsekal Madya Yuyu Sutisna sebagai KSAU, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1/2018) siang.
Sementara di Kementerian Perindustrian, lanjut Presiden, Airlangga Hartarto menguasai dan mengerti betul yang berkaitan dengan konsep makro industri, dan menyiapkan strategi industri hilirisasi ke depan.
“Jangan sampai kita tinggal waktu seperti ini kita ubah dan yang baru bisa belajar lebih. Ini kementerian yang juga tidak mudah,” terang Jokowi.
Sementara terkait posisi Idrus Marham yang juga menjabat Sekjen Partai Golkar, Presiden Jokowi mengatakan, bahwa proses di Golkar itu belum selesai. Untuk itu, ia menyarankan kepada wartawan agar hal ini ditanyakan kepada Ketua Umum Partai Golkar.
(kri)
