KSAD Instruksikan Pangdam Bentuk Tim Pengawal Netralitas TNI
KSAD Instruksikan Pangdam Bentuk Tim Pengawal Netralitas TNI
A
A
A
JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono menginstruksikan kepada seluruh Panglima Kodam (Pangdam) untuk membentuk Tim Pengawal Netralitas TNI. Tim tersebut betugas melaksanakan pengawasan dan menerima laporan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan netralitas anggota TNI AD selama pesta demokrasi Pilkada 2018 ini.
"Ini sebagai wujud kewaspadaan kita terhadap kemungkinan adanya oknum prajurit TNI AD yang bertindak tidak netral, sekaligus sebagai jaminan kepada masyarakat bahwa TNI AD serius mengawal proses demokrasi di Indonesia," ujarnya saat serah terima jabatan (sertijab) sembilan perwira tinggi di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Senin (15/01/2018).
Dia mengingatkan, 2018 merupakan tahun politik ini dimana akan dilaksanakan Pilkada Serentak di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. "Ini merupakan momentum strategis yang kembali akan menguji persatuan dan kesatuan bangsa kita yang sempat menghadapi goncangan seiring dengan Pilkada 2017 yang lalu," katanya.
Mantan Pangkostrad ini menjelaskan, mereka yang terlibat dalam tim tersebut adalah prajurit yang menguasai bidang intelijen. "Intelijen kita kerahkan untuk mengawal proses demokrasi Pilkada Serentak 2018. Tim ini bergerak sendiri tanpa melibatkan pengawas pemilu atau Bawaslu. Ini hanya untuk internal TNI AD," tuturnya.
Dia menyebutkan, pada Pilkada 2018 ini terdapat beberapa purnawirawan TNI AD yang turut berkompetisi dan telah memicu reaksi masyarakat serta berbagai pihak yang memiliki kekhawatiran akan terganggunya netralitas TNI.
"Saya tegaskan bahwa yang turut dalam kontestasi Pilkada 2018 adalah para purnawirawan yang telah mengakhiri masa dinasnya. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya mereka juga memiliki hak politik untuk turut dalam kontestasi politik yang ada. Jadi, tidak benar bahwa Pilkada ini adalah wujud kembalinya TNI untuk berpolitik praktis," paparnya.
Jenderal bintang empat ini juga mengingatkan kepada purnawirawan TNI AD yang maju dalam konstelasi politik di Pilkada 2018 agar tidak menarik-narik dan melibatkan personel TNI yang dapat mengarah pada politik praktis.
"TNI AD harus tegas berada di tengah-tengah kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Loyalitas TNI AD harus tegak lurus ke atas secara hirarkis sesuai amanat konstitusi," katanya.
"Ini sebagai wujud kewaspadaan kita terhadap kemungkinan adanya oknum prajurit TNI AD yang bertindak tidak netral, sekaligus sebagai jaminan kepada masyarakat bahwa TNI AD serius mengawal proses demokrasi di Indonesia," ujarnya saat serah terima jabatan (sertijab) sembilan perwira tinggi di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Senin (15/01/2018).
Dia mengingatkan, 2018 merupakan tahun politik ini dimana akan dilaksanakan Pilkada Serentak di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. "Ini merupakan momentum strategis yang kembali akan menguji persatuan dan kesatuan bangsa kita yang sempat menghadapi goncangan seiring dengan Pilkada 2017 yang lalu," katanya.
Mantan Pangkostrad ini menjelaskan, mereka yang terlibat dalam tim tersebut adalah prajurit yang menguasai bidang intelijen. "Intelijen kita kerahkan untuk mengawal proses demokrasi Pilkada Serentak 2018. Tim ini bergerak sendiri tanpa melibatkan pengawas pemilu atau Bawaslu. Ini hanya untuk internal TNI AD," tuturnya.
Dia menyebutkan, pada Pilkada 2018 ini terdapat beberapa purnawirawan TNI AD yang turut berkompetisi dan telah memicu reaksi masyarakat serta berbagai pihak yang memiliki kekhawatiran akan terganggunya netralitas TNI.
"Saya tegaskan bahwa yang turut dalam kontestasi Pilkada 2018 adalah para purnawirawan yang telah mengakhiri masa dinasnya. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya mereka juga memiliki hak politik untuk turut dalam kontestasi politik yang ada. Jadi, tidak benar bahwa Pilkada ini adalah wujud kembalinya TNI untuk berpolitik praktis," paparnya.
Jenderal bintang empat ini juga mengingatkan kepada purnawirawan TNI AD yang maju dalam konstelasi politik di Pilkada 2018 agar tidak menarik-narik dan melibatkan personel TNI yang dapat mengarah pada politik praktis.
"TNI AD harus tegas berada di tengah-tengah kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Loyalitas TNI AD harus tegak lurus ke atas secara hirarkis sesuai amanat konstitusi," katanya.
(kri)
Explore More