MK Tolak Uji Materi Presidential Threshold, Ini Respons Mendagri
Jum'at, 12 Januari 2018 - 09:06 WIB
MK Tolak Uji Materi Presidential Threshold, Ini Respons Mendagri
A
A
A
JAKARTA - Mahkamah Kontitusi (MK) telah mengakhiri polemik mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau Presidential Threshold (PT) untuk Pilpres 2019 mendatang.
MK menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222 tentang PT yang diajukan sejumlah partai politik (parpol) dan para pegiat pemilu. Putusan itu menegaskan bahwa MK tetap mempertahankan PT 20%.
Menanggapi hal ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai, alasan pemerintah dan fraksi di DPR yang menetapkan PT 20% sudah tepat.
"Argumen yang dibangun oleh pemerintah baik dalam pembahasan pansus DPR dan sidang MK selama ini sudah tepat, sejalan tegak lurus dengan konstitusi," ujar Tjahjo dalam keterangan persnya, Jumat (12/1/2018).
Menteri asal PDIP ini menilai, penerapan ambang batas itu sejalan dengan sistem demokrasi untuk mencari pemimpin yang tepat dan berkualitas.
"Presidential Threshold diperlukan semata-mata untuk memperkuat sistem demokrasi yang berkualitas, yang mampu menghadirkan pemimpin nasional yang negarawan dan mampu menjadi pemimpin perekat NKRI," pungkasnya.
MK menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222 tentang PT yang diajukan sejumlah partai politik (parpol) dan para pegiat pemilu. Putusan itu menegaskan bahwa MK tetap mempertahankan PT 20%.
Menanggapi hal ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai, alasan pemerintah dan fraksi di DPR yang menetapkan PT 20% sudah tepat.
"Argumen yang dibangun oleh pemerintah baik dalam pembahasan pansus DPR dan sidang MK selama ini sudah tepat, sejalan tegak lurus dengan konstitusi," ujar Tjahjo dalam keterangan persnya, Jumat (12/1/2018).
Menteri asal PDIP ini menilai, penerapan ambang batas itu sejalan dengan sistem demokrasi untuk mencari pemimpin yang tepat dan berkualitas.
"Presidential Threshold diperlukan semata-mata untuk memperkuat sistem demokrasi yang berkualitas, yang mampu menghadirkan pemimpin nasional yang negarawan dan mampu menjadi pemimpin perekat NKRI," pungkasnya.
(kri)
