Politisasi SARA dan Politik Uang Harus Dilawan
Politisasi SARA dan Politik Uang Harus Dilawan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus meningkatkan koordinasi mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018. Beberapa yang menjadi perhatian bersama dan perlu mendapat pencegahan di pilkada gelombang ketiga adalah potensi maraknya politik uang dan politisasi SARA.
"Banyak hal yang kita bahas, netralitas, politik uang, kampanye berbau SARA, dan sebagainya," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo seusai menyambangi Kantor Bawaslu di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (10/1/2018).
Tjahjo mengatakan, semua daerah memiliki potensi yang sama untuk terjadi politik uang dan politisasi SARA. "Apalagi pilkada kali ini semua daerah padat penduduk, padat pemilih semua ada di sini," kata Tjahjo.
Menurut Tjahjo, untuk membuktikan praktik politik uang dan politisasi SARA memang tidak mudah. Meski demikian, harus dilawan agar tidak berkembang ke arah yang membahayakan persatuan dan kesatuan. "Masyarakat, media, juga penyelenggara harus tegas. Ketika terjadi adanya pelanggaran harus dilaporkan," ucap Tjahjo.
"Banyak hal yang kita bahas, netralitas, politik uang, kampanye berbau SARA, dan sebagainya," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo seusai menyambangi Kantor Bawaslu di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (10/1/2018).
Tjahjo mengatakan, semua daerah memiliki potensi yang sama untuk terjadi politik uang dan politisasi SARA. "Apalagi pilkada kali ini semua daerah padat penduduk, padat pemilih semua ada di sini," kata Tjahjo.
Menurut Tjahjo, untuk membuktikan praktik politik uang dan politisasi SARA memang tidak mudah. Meski demikian, harus dilawan agar tidak berkembang ke arah yang membahayakan persatuan dan kesatuan. "Masyarakat, media, juga penyelenggara harus tegas. Ketika terjadi adanya pelanggaran harus dilaporkan," ucap Tjahjo.
(zik)
Explore More